Senin, 16 Maret 2009

SKS : Sistem Kelengerin Siswa? Gak Lage Kale!!

Jumat, 11 Juli 2008 | 05:33 WIB

Sering denger kata SKS? Sering dong…. SKS itu apa sih?

SKS itu bukan singkatan dari sistem kebut semalam, melainkan sistem kredit semester yang mungkin aja akan dicanangkan pemerintah untuk mengganti sistem pendidikan sebelumnya.

Kita flashback dulu…, udah berapa sistem sih yang pemerintah terapkan bagi pendidikan kita? Mulai kurikulum 1994, kurikulum 2004, KBK, KTSP, dan kemudian SKS ini.

Nah, kenapa sih ada sistem SKS ini? Ada loh di Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dalam Pasal 11 Ayat 3 yang menyatakan, beban belajar untuk SMA pada jalur pendidikan formal kategori mandiri dinyatakan dalam satuan kredit semester.

SKS ini mirip perkuliahan gitu deh. Peserta didiknya menentukan sendiri beban belajar dan mata pelajaran yang diikuti tiap semester. Nah, bebannya itu namanya Sistem Kredit Semester (SKS). Dan di Jakarta ini sekolah negeri yang pertama kali memakai SKS adalah SMA Negeri 78 Jakarta sejak tahun pelajaran 2006/2007 dan tahun ini udah memasuki tahun kedua.

Gimana sistemnya?

Kalo kalian mukulin orang pakai tas punya murid SKS reguler, dijamin tuh orang gak bakal cedera sedikit pun. Kenapa? Soalnya tas-nya luar biasa enteng, secara… sehari palingan cuma ada tiga atau empat pelajaran aja dan total pelajaran dalam satu semester hanya tujuh pelajaran.

Memang asyik sih beban pelajarannya agak ringan, tapi... kamu harus kuat mental. Walaupun kamu masih kelas satu SMA, tapi kamu akan mendapatkan pelajaran kelas dua atau tiga SMA dan begitu sebaliknya jika kamu kelas dua atau tiga, kamu juga akan mendapatkan pelajaran di tingkat bawahmu yang belum sempat kamu cicipi di semester sebelumnya.

Mata pelajaran itu sendiri dibagi menjadi tiga kelompok: mata pelajaran umum, wajib, dan pilihan. Kalo muatan lokalnya ada Pendidikan Lingkungan Hidup Kota Jakarta, Sinematografi, dan Robotika. Sementara kegiatan pengembangan diri ada ekstrakurikuler, layanan bimbingan konseling, dan kegiatan pembiasaan.

Mungkin abu-abuers sekalian bertanya-tanya kenapa pelajarannya luar biasa sedikit di SKS ini? Nah, tiap pergantian semester kita akan mengisi kartu rencana studi (KRS), di mana tiap siswa bebas memilih pelajaran apa saja yang mereka inginkan sesuai jumlah SKS yang mereka punya.

Jika siswa memiliki total 24 SKS dengan IP di atas 2,70, kira-kira pelajaran yang akan didapat 9-11 mata pelajaran dan jika nilai IP di bawah 2,70, hanya mendapat total 20 SKS dengan 7-10 mata pelajaran, dan jika IP di atas 3, dapat memilih 10-14 mata pelajaran dengan total 32 SKS.

Tapi, ada tas murid-murid SKS yang lebih berat dan beban pelajarannya dahsyat. Mereka ada di kelas Siswa Cerdas Istimewa atau SCI. Dan..., di sanalah tempat berkumpulnya murid-murid yang IP-nya di atas tiga, cerdas dan istimewa.

Kelas SCI bisa dikatakan sama dengan kelas akselerasi atau kelas percepatan. Namun, karena sistemnya SKS, jadi pasti ada bedanya.

Teman kita, Jonathan, anak SCI di SMA N 78 Jakarta, bilang, ”Semester ini di SCI ada 10 pelajaran dengan 32 SKS, jadi mental dan disiplin kita dilatih. Kalo dibandingin sama reguler, sebenarnya SCI dengan sistem SKS lebih asyik karena siswanya dikit, jadi kerasa kekeluargaan.”

Pemilihan mata pelajaran pada semester I disebut pilihan terbatas karena ada paket yang disediakan sekolah. Semester II disebut pilihan terbimbing, artinya paket mata pelajaran yang pemilihannya dibimbing oleh penasihat akademik (kalo di sekolah lain namanya wali kelas).

Semester III dan seterusnya disebut pilihan diperluas, yaitu menu atau paket mata pelajaran kekhasan program dapat dikayakan dengan mata pelajaran lintas program, dan ada juga pilihan terbatas. Artinya, menu atau paket mata pelajaran ditentukan sekolah dan diberlakukan untuk semua peserta didik, yaitu 10 mata pelajaran.

Nah, tenang aja abu-abuers, di sistem ini kalian semua bakal naik kelas, he-he. Tapi…, kalau naik semester gak janji deh soalnya paling cepat pendidikan dengan sistem SKS ini dapat ditempuh selama 2 tahun, normalnya 3 tahun, paling lambat 4 tahun dan maksimalnya 5 tahun.

”Moving class”

Penyelenggaraan SKS dibagi menjadi kegiatan tatap muka alias belajar di kelas, kegiatan tugas struktur, dan tugas mandiri. Strategi pembelajarannya dengan sistem moving class, kelas bergerak gitu deh.

Jadi, jangan heran kalo ada murid yang rame-rame keluar kelas saat masih jam pelajaran. Kalo kelas reguler, pas ganti pelajaran abu-abuers pasti nunggu guru di kelas sambil buka-buka majalah, dandan, ngobrol, atau ngerjain PR. Tapi, kalo sistem SKS ini, kita musti buru-buru angkat kaki ke kelas lain yang sesuai dengan mata pelajaran selanjutnya.

Hal ini menguras tenaga cukup banyak loh! Coba bayangin kalo pelajaran pertama kita di lantai satu, pelajaran kedua di lantai empat, pelajaran ketiga di lantai satu, dan keempat di lantai empat, bisa-bisa betis abu-abuers jadi kayak pemain bola semua.

Tapi, walau capek, moving class cocok untuk sekolah yang lumayan gede, jadi abu-abuers bisa tau kelas lainnya dan ketemu abu-abuers lain pas moving itu. Apalagi kalo ada ulangan…, wuuuuiiihhh…, sekolah bakalan gempa! Masalahnya abu-abuers pada lomba lari ke kelas selanjutnya untuk mencari tempat strategis!

Nah, karena tiap mata pelajaran memiliki kelasnya tersendiri, kelas-kelas tersebut memiliki fasilitas yang menunjukkan karakter kelas itu. Misalnya ruang kesenian SMA N 78 di 2.12 yang dipenuhi dengan karya-karya siswa berupa gambar, lukisan, miniatur, dan kesenian lainnya. Ada juga ruang kimia di 1.15 yang dipenuhi contoh-contoh atom dan gambar-gambar tokoh-tokoh ahli kimia.

Penilaian SKS

Penilaian di sistem ini mencapai ketuntasan sebesar 75 persen, terdiri dari penilaian proses dan hasil. Penilaian proses adalah penilaian untuk mengetahui pencapaian kompetensi melalui ulangan harian, pengamatan sikap, unjuk kerja secara individual maupun kelompok, tugas, penilaian produk/proyek, dan portofolio.

Penilaian hasil itu sendiri adalah penilaian untuk mengetahui pencapaian kompetensi melalui ujian tertulis pada tengah semester dan akhir semester. Nah, abu-abuers yang belum tuntas berhak mengikuti remedial yang dilakukan sepanjang waktu sampai akhir semester.

Gimana abu-abuers? Masih kelenger dengan sistem ini? Gak lagee dong ya?! (Tim SMAN 78 Jakarta)

Masih Ada 15.054 Gedung SD di Jateng yang Rusak

Masih ada 15.054 Gedung SD di Jateng yang Rusak

Rabu, 7 Januari 2009 | 21:30 WIB

SEMARANG, RABU - Ambrolnya atap tiga lokal kelas di SD Negeri Tuntang II Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, menunjukkan bahwa infrastruktur sekolah di Jawa Tengah masih memprihatinkan. Pasalnya, ternyata hingga awal Januari 2009, tercatat masih sebanyak 15.054 gedung sekolah dasar yang kini kondisinya rusak.

Menurut anggota DPRD Jawa Tengah, Aisyah Dahlan, Rabu (7/1), dari jumlah gedung sekolah dasar yang rusak, sekitar 1.799 gedung sekolah kondisi sangat membahayakan. Disamping sudah rusak parah, juga rawan ambrol. Tingginya jumlah gedung sekolah dasar yang rusak, akibat kegagalan pemerintah Pusat mendorong realisasi rehabilitasi gedung sekolah rusak sesuai kesepakatan kerjasama 2008.

Setelah anggaran pendidikan mencapai 20 persen pada APBD Jateng 2008, yakni anggaran pendidikan mencapai Rp 1 triliun lebih, ada MoU Pemerintah Pusat, Pemprov Jateng dan pemkab/pemkot untuk perbaikan sekolah rusak dengan sharing pembiayaan, kata Aisyah Dahlan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

Anggota DPRD, HM Iqbal Wibisono menambahkan, tidak hanya gedung sekolah dasar saja yang banyak yang rusak. Data terakhir 2008 juga menunjukkan di Jateng sedikitnya terdapat 4.677 gedung sekolah rusak di tingkat SMA serta 2.140 unit gedung sekolah di tingkat SMP juga rusak. Kondisi ini bisa tidak segera ditangani, bukan tidak mungkin satu per satu gedung sekolah itu ambruk.

122 Guru Swasta Bersertifikat Belum Terima Tunjangan

Minggu, 30 November 2008 | 09:55 WIB

PADANG, MINGGU — Sejumlah 122 guru swasta bersertifikat di Kota Padang belum menerima tunjangan sertifikasi guru. Ketua Forum Guru Swasta Kota Padang Laut Manurung, Minggu (30/11), mengatakan, para guru swasta ini merasakan ketidakadilan pemerintah dalam memperlakukan guru-guru swasta dan negeri.

Baik guru negeri maupun swasta mengikuti ujian sertifikasi pada bulan November 2007. Pada 27 November 2007 tim sertifikasi mengeluarkan pengumuman kelulusan sejumlah guru.

Laut memaparkan, guru-guru negeri yang sudah bersertifikasi telah menerima tunjangan sertifikasi untuk April sampai Juni 2008. Besar tunjangan sertifikasi setiap bulan sebesar satu bulan gaji.

Agnes Rita Sulistyawaty

Guru Swasta: Gaji Kami di Bawah UMK

Guru Swasta: Gaji Kami di Bawah UMK....

Senin, 19 Januari 2009 | 18:08 WIB

MEDAN, SENIN — Sebagian besar dari 24.977 guru swasta di Medan, Sumatera Utara, masih menerima gaji di bawah upah minimal kota atau UMK. Bahkan di antara mereka ada yang menerima gaji Rp 54.000 per bulan. Kompetensi dan kesejahteraan para guru masih timpang.

"Dari data kami, rata-rata gaji guru swasta di Medan masih di bawah upah minimal Kota Medan Rp 1,02 juta per bulan. Saya meminta pemerintah memperhatikan hal ini," tutur Ketua Persatuan Guru Swasta Indonesia (PGSI) Medan Partomuan Silitonga, Senin (19/1) seusai pertemuan pelatihan implementasi kinerja guru swasta.

Sebagian kecil saja, katanya, 400 guru yang mendapatkan tunjangan profesi. Sisanya, lebih dari 24.000 guru swasta, belum mendapatkan bantuan peningkatan kesejahteraan.

Selama ini, tuturnya, ada ketimpangan kesejahteraan antara guru swasta dan guru negeri. Guru negeri di Medan sudah ribuan jumlahnya yang mendapatkan tunjangan profesi. Padahal, gaji pokok mereka sudah jauh di atas gaji guru swasta. "Kami ingin pemerintah daerah ikut membantu meningkatkan kesejahteraan guru swasta," katanya.

Guru swasta dari SD Al Wasliyah II Medan, Gati Sekarningsih (43), misalnya, menerima gaji Rp 400.000 per bulan. Padahal, Gati sudah bekerja selama 22 tahun menjadi guru. Ibu dua anak ini meminta pemerintah turut membantu meningkatkan kesejahteraannya dan teman sejawatnya.

Dia mengatakan, masih banyak guru swasta yang menerima gaji lebih rendah dari dia. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan sehari-hari, Gati berusaha mencari tambahan penghasilan. Ibu dua anak ini mengaku sering menerima honor tidak tetap dari kegiatan pelatihan keguruan.

"Jika kita bandingkan dengan UMK Medan (Rp 1,02 juta per bulan), penghasilan kami jauh lebih rendah," katanya.

NDY

Komputer Harus Lancarkan proses belajar Mengajar

Komputer Harus Lancarkan Proses Belajar Mengajar

Kamis, 24 Juli 2008 | 18:05 WIB

YOGYAKARTA, KAMIS - Komputer bukan sekedar alat atau teknologi yang harus dikuasai anak-anak. Membawanya ke dalam metode pembelajaran di sekolah berarti menjadikan komputer sebagai tools, alat yang harus bisa membantu proses belajar mengajar. Apalagi untuk anak didik SMP atau SMA, kata Guru SMAN 1 Yogyakata, Sewon Budi Setyono.

"Komputer itu harus membantu proses pembelajaran. Nah, kalau komputer itu di sekolah hanya dipindahkan masuk ke lab, itu salah. Salah besar kalau komputer itu sekedar alat untuk belajar komputer," ujar Budi di Yogyakarta, Kamis (24/7). Menurut Budi, sekolah sebagai institusi pendidikan harusnya semakin menyadari bahwa anak-anak sekarang sudah mengenal teknologi dari usia yang begitu muda. Dalam urusan teknologi, guru sebenarnya lebih ketinggalan dari anak-anak didiknya.

"Anak-anak sekarang jadi lebih canggih. Jadi kalau SMA itu masih ngajarin word, ya salah. Harusnya menyuruh mereka untuk memanfaatkannya untuk buat laporan, presentasi," tandas Budi. Budi yang sudah cukup lama menekuni multimedia pembelajaran sejak tahun 1993 mengatakan meski multimedia pembelajaran berperan meningkatkan efektivitas penyampaian bahan ajar, tidak semua topik pembelajaran dapat disampaikan dengan multimedia. Bahan-bahan yang biasanya peru disampaikan dengan multimedia adalah bahan-bahan yang sulit diamati, sulit dipahami, atau karena sekolah tidak memiliki alatnya. "Jadi jangan ramai-ramai harus lewat multimedia. Kalau bisa pakai lidi ngapain pake CD?" ujar Budi sambil tertawa.

Budi mengatakan, sebenarnya guru tidak perlu repot untuk mempersiapkan penggunaan teknologi dalam menyampaikan bahan ajarnya. Budi medorong para guru untuk membuat tim di antara mereka. Satu tim harus ada yang bertindak sebagai penulis naskah dan programmer. Penulis naskah adalah guru-guru yang tajam dalam penyusunan materi. Materi yang telah disusun kemudian diserahkan kepada para guru yang cukup menguasai komputer.

"Biasanya, guru-guru muda atau guru komputer," tandas Budi. Dengan demikian, juga bisa melatih guru bekerja sama dan bersinergi dalam mengajar anak didik. Selain itu, di antara guru sendiri bisa bertukar informas dan pengetahuan tentang mata pelajaran atau teknologi komputer, misalnya cara mengaplikasikan program tertentu secara maksimal.

Karena ketekunannya untuk mengawinkan teknologi dan dunia pendidikan, Budi pernah menjadi pemenang Lomba Inovasi Guru Nasional pada tahun 2004 dan 2005 yang diselenggarakan oleh Microsoft sehingga mendapat kesempatan untuk mengikuti event yang sama di tingkat regional Asia-Pasifik.

Di tahun 2004, guru fisika ini membuat multimedia untuk topik Gerak Melingkar sedangkan tahun 2005 untuk topik Fluida. Karena mengikuti lomba ini, Budi memperoleh kesempatan dari Microsoft untuk melatih para guru di wilayahnya untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam menyampaikan bahan ajar didukung oleh Microsoft dan Diknas setempat. Hingga saat ini sudah 1.280 guru yang diajarnya mulai dari guru SD hingga SMA, mencakup guru SLB dan SMK.

"Microsoft mensupport saya untuk melakukan pelatihan dan membuat training untuk daerah-daerah bekerja sama dengan diknas. Saya cari daerah sendiri dan membuat kurikulum sendiri. Saya ajarkan mereka membuat multimedia pembelajaran dan belajar memanfaatkan teknologi informasi," tandas Budi.

Budi menganggap pengalaman mengikuti Lomba Guru Inovatif Nasional sangat berharga. Di tingkat regional, dia dapat bertemu dengan guru-guru se-Asia-Pasifik untuk sharing pengalaman dan pengetahuan. "Di sana, kita bisa sharing, melihat kemajuan implementasi TI di negara-negara lain. Guru-guru juga dapat mengukur kemampuan dan bertukar software dan rahasia. Contoh Malaysia, mereka coba memaksimalkan Microsoft Excel untuk menyampaikan bahan ajar kimia dan fisika," tandas Budi.

LIN

Siswa Stres Jelang Ujian Nasional

Sekolah Beri Bimbingan Konseling

Jumat, 18 April 2008 | 15:14 WIB
Oleh Mawar Kusuma

Gunung Kidul, Kompas - Tingkat stres siswa SMA dan SMK cukup tinggi menjelang pelaksanaan ujian nasional pekan mendatang. Selain memberikan pelajaran tambahan pada sore hari dan uji coba soal, tiap sekolah meningkatkan bimbingan konseling bagi siswa.

Tingginya beban kejiwaan pada diri siswa ini, misalnya, dialami seorang siswa SMA Negeri I Nglipar, Gunung Kidul. Siswa perempuan kelas III itu pingsan ketika mengikuti uji coba ujian nasional (UN) beberapa waktu lalu. Kepada gurunya, siswa mengaku tegang dan stres karena takut tidak lulus UN.

"Dengan penambahan jumlah mata pelajaran yang diujikan, kegelisahan siswa meningkat. Dalam satu pekan, kami tingkatkan konseling menjadi dua kali plus diadakan renungan suci keagamaan untuk memperkuat mental siswa," ujar guru bimbingan dan konseling SMAN I Nglipar, Samin Toyo Suprapto, Kamis (17/4).

Tugas bimbingan dan konseling menjelang UN di SMAN I Nglipar semakin berat karena sekolah tersebut dalam tahap transisi menjadi SMK. Ini tahun terakhir sekolah tersebut berstatus SMA sehingga ada dua ruang untuk kelas III SMK dan SMA. "Kami harus membimbing siswa SMK dan SMA secara sekaligus dengan model bimbingan berbeda," katanya. Rawan kecurangan

UN pada 22, 23, dan 24 April akan diikuti 2.229 siswa SMA/MA dan 3.276 siswa SMK di Gunung Kidul. Kepala Seksi Kurikulum Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Gunung Kidul Ali Ridlo mengeluhkan penambahan jumlah mata pelajaran UN yang dilakukan secara mendadak. "Seharusnya pemberitahuan minimal tujuh bulan supaya persiapan lebih matang," tuturnya.

Anggota pemantau independen UN 2008, Andang Suhartanto, menambahkan, UN kali ini rawan kecurangan. Dengan tingginya beban kelulusan, tiap sekolah cenderung ingin membantu murid untuk lulus dengan berbagai cara. Tingkat kelulusan masih menjadi tolok ukur keberhasilan pendidikan serta prestise bagi sekolah.

Tahun lalu, lanjut Andang, ada sekolah yang sengaja meminta tim pengawas dan pemantau untuk menikmati kudapan justru ketika ujian masih berlangsung. "Secara emosional, sekolah ingin seluruh siswa lulus sehingga berupaya supaya anak menjadi lulus. Biasanya cara yang digunakan lebih santun dan memanfaatkan rasa ewuh pakewuh," kata Andang.

Supaya siswa tidak semakin tertekan menjelang ujian, Polisi Resor Gunung Kidul memutuskan tidak akan melaksanakan razia pelajar. Razia pelajar kembali dilakukan setelah rangkaian UN selesai. Kepala Bagian Bina Mitra Polres Gunung Kidul Ajun Komisaris Suharsono berharap siswa bisa lebih konsentrasi saat belajar.

Sudah saatnya kembangkan E-Learning di Indonesia

Sudah Saatnya Kembangkan E-learning di Indonesia

Sabtu, 5 Juli 2008 | 07:47 WIB
Laporan Wartawan Kompas, R Adhi Kusumaputra

JAKARTA, SABTU - Presiden Direktur PT Aplikanusa Lintasarta, Noor SDK Devi (47) berpendapat, sudah saatnya di Indonesia dikembangkan program belajar e-learning. Kerja sama yang dijalin perusahaan penyedia jaringan ini dengan PT Medialand International dan PT Danawa Indonesia, kata Noor, akan memanfaatkan program jarak jauh dengan proses belajar yang interaktif.

"Dengan e-learning, semua bisa belajar di mana saja dan kapan saja, tidak tergantung waktunya. Bisa saat sedang travelling. Bisa juga saat bekerja sehingga tak perlu meninggalkan kantor. Program e-learning lebih luwes. Bahkan siswa atau mahasiswa bisa mengambil kredit lebih banyak," kata Noor SDK Devi, yang mengaku awalnya bercita-cita menjadi guru Taman Kanak-Kanak.

Menurut Noor, Gramedia dapat menjadi motor utama program e-learning karena sumber daya yang luar biasa sudah tersedia. Dengan e-learning, program mencerdask an bangsa dapat dikembangkan. Sebab tidak hanya untuk SD, SMP, SMA tetapi juga untuk mendapatkan gelar S1, S2 bahkan S3 sekalipun.

"Modul e-learning tergantung pada pengelola dan disesuaikan dengan kurikulum. Misalnya Gramedia kerja sama dengan MIT, atau dengan ITB, UI," kata perempuan yang bernama lengkap Noor Suseno Drupadi Krishna Devi itu. Noor menambahkan, program ini semacam virtual university dan jumlah mahasiswanya bisa banyak.

PT Lintas Media Danawa, anak perusahaan baru dari tiga perusahaan besar itu, juga akan mengembangkan bisnis game online . Bentuknya beragam dan sangat canggih. Game online ini bisa dilakukan antarnegara.

KSP

Pendidikan Menyenangkan Optimalkan Kecerdasan Anak

/Kamis, 27 November 2008 | 23:36 WIB

BANDA ACEH, KAMIS - Pakar pendidikan anak, Seto Mulyadi menyatakan, untuk mengoptimalkan kecerdasan anak maka harus melalui cara mendidik yang menyenangkan anak.

"Dunia anak adalah bermain, yang penuh spontanitas dan menyenangkan. Anak akan melakukan dengan penuh semangat apabila terkait dengan suasana yang menyenangkan," katanya di Banda Aceh, Kamis.

Hal itu disampaikan pria yang akrab disapa Kak Seto dalam seminar bertema "Tingkatkan kualitas didik anak Aceh melalui proses belajar yang menyenangkan" yang diselenggarakan Biro Psikologi Psikodinamika Banda Aceh.

Menurut Ketua Komisi Nasional (Komnas) Perlindungan Anak itu, belajar bagi anak dapat dilakukan dengan berbagai cara baik melalui nyanyian, dongeng maupun bermain.

Dia menyebutkan setiap anak memiliki gaya belajar yang berbeda dan orangtua harus menghargai prestasinya karena pada dasarnya semua anak cerdas baik cerdas matematika, menggambar, menyanyi maupun bentuk kecerdasan lainnya.

"Selama ini orangtua yang membuat diskriminasi terhadap anak. Anak dianggap tidak cerdas jika tidak pintar matematika padahal kecerdasan spektrumnya sangat luas," katanya.

Kak Seto juga mengungkapkan semua anak pada dasarnya senang belajar hanya bagaimana cara mengoptimalkannya karena jika suasana dibuat menyenangkan anak akan senang belajar.

Kekerasan terhadap anak, kurikulum sekolah yang padat dan suasana yang tidak menyenangkan lainnya menyebabkan anak tidak belajar efektif dan takut sekolah.

Kekerasan terhadap anak juga kerap terjadi dalam keluarga berupa menjewer telinga, membentak, mencubit. Selain itu anak juga mendapat kekerasan dari elektronik.

Menurut Kak Seto dari penelitian dominasi tayangan televisi, iklan menunjukkan angka tertinggi yaitu 39,74 persen sementara tayangan pendidikan hanya 0,07 persen.

Anak-anak yang memiliki dasar suka meniru sebenarnya sangat kreatif dan orangtua serta guru perlu memahami kreativitas yang ada pada diri anak dengan bersikap luwes dan kreatif pula.

ABD

Kurikulum Memberikan Ruang Untuk Sastra

Kurikulum Memberikan Ruang untuk Sastra

/Selasa, 14 Oktober 2008 | 20:58 WIB

JAKARTA, SELASA --Ahli sastra dari Universitas Negeri Padang, Harris Effendi Thahar mengatakan, dalam kurikulum sekarang, ada cukup ruang untuk pembelajaran sastra di sekolah. Yang menjadi masalah dari dulu, walau ruang itu tersedia, guru sering mengabaikannya karena tidak mampu mengajarkan sastra dengan baik.

Kenyataan di lapangan dari pengamatan yang dilakukan di Sumatera Barat, tidak banyak guru-guru yang mampu dan sanggup mengajarkan sastra. Bahkan, di kalangan dosen bahasa dan sastra yang ada di perguruan tinggi bekas Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), hanya sekitar 25 persen yang menyukai dan menguasai sastra, kata Harris Effendi Thahar, ketika dihubungi Selasa (14/10).

Menurut dia, dalam pengenalan sastra di sekolah-sekolah, sehingga anak didik menyukai sastra, peran guru sangat menentukan. Majalah Sastra Horison melalui programnya pernah melatih guru-guru untuk mengajarkan sastra, dan ini sangat baik hasilnya. Cuma, yang dilakukan Taufiq Ismail itu sangat terbatas, sehingga hanya sebagian guru yang mampu mengajarkan sastra dengan baik dan disukai anak didik.

Pola yang dilakukan Malaysia, lanjut Harris, yakni dengan menyiapkan buku wajib bacaan sastra di sekolah-sekolah, akan sangat membantu anak didik menyukai sastra. Ditambah dengan guru-guru yang kreatif dan berminat pula terhadap sastra, akan membuat kondisi pembelajaran sastra di sekolah lebih menarik pula.

Dengan mengundang sastrawan masuk sekolah, berdialog, dan mengetahui proses kreatif, dan membaca karya sastra, seperti yang pernah digalakkan Taufik Ismail, juga sangat membantu anak-anak didik dan juga guru-guru menyukai dan mencintai pempelajaran sastra, tambah Harris.

NAL

Ekstrakurikuluer Seni Jadi Daya Tarik

Ekstrakurikuler Seni Jadi Daya Tarik

Olah Rasa dan Budi Pekerti Minim dalam Kurikulum

Jumat, 30 Januari 2009 | 15:18 WIB

Yogyakarta, Kompas - Penyelenggaraan ekstrakurikuler seni tradisional bisa menambah daya tarik sekolah swasta. Penyelenggaraan kegiatan kesenian tradisional secara konsisten akan membentuk ciri khas sekolah itu.

Kepala SMA Bopkri 2 Yogyakarta Sri Rahayuningsih mengatakan, keunggulan di bidang seni tradisional bisa menjadi nilai tambah yang unik bagi sebuah sekolah karena tidak semua sekolah memiliki kelebihan tersebut. "Saat ini, sebagian besar sekolah justru lebih terfokus pada penguasaan teknologi atau olahraga. Sebagian besar malah melupakan kesenian tradisional," katanya di Yogyakarta, Kamis (29/1).

Penggiatan seni tradisional di sekolah juga bertujuan mengajarkan olah rasa dan pendidikan budi pekerti yang dirasa sangat minim dalam kurikulum pendidikan. Oleh karena itu, dalam ekstrakurikuler seni tradisional, murid tidak dituntut menguasai sepenuhnya sehingga dapat bermain dengan mahir. "Yang paling penting bagi kami adalah mengajarkan para murid untuk berbudaya dan berlaku santun," kata Sri.

Sri mengungkapkan, upaya untuk memupuk keunggulan seni tradisional di sekolah itu telah berlangsung selama enam bulan terakhir. Selain batik, SMA Bopkri 2 Yogyakarta menyelenggarakan ekstrakurikuler gamelan, gejog lesung, dan ketoprak.

Menurut Wakil Kepala Humas SMA Bopkri 2 Yogyakarta Samuel Sunu Nugraha, sambutan para murid terhadap ekstrakurikuler kesenian tradisional ini cukup menggembirakan. Pada tahun pertama saja jumlah peminat mencapai 50 orang. "Memang masih lebih sedikit dibanding basket, tapi ini sudah melebihi harapan," tuturnya.

Pada kesempatan yang berbeda, pembimbing kelompok gamelan SD Kanisius Minggir, AY Sumiyem, mengatakan, penyelenggaraan ekstrakurikuler gamelan telah membantu SD tersebut dalam mempertahankan jumlah murid. Gamelan menjadi salah satu daya tarik utama bagi wali murid saat mendaftarkan anaknya. "Sementara sekolah swasta lain semakin kekurangan murid, di tempat kami jumlahnya tetap. Sebagian karena tertarik pada kegiatan gamelan di sini," ujarnya. (IRE)

ire

Tidak Boleh Ada Perpeloncoan Siswa Baru

Kamis, 10 Juli 2008 | 20:43 WIB

BANDUNG, KAMIS - Kegiatan belajar mengajar di tahun ajaran baru 2008/2009 dimulai serentak, Senin (14/7) mendatang. Di masa pengenalan sekolah, dilarang adanya praktik-praktik perpeloncoan. Sekolah pun diwajibkan melakukan pembinaan terhadap organisasi siswa untuk menghindarkan praktik negatif ini.

Kegiatan pengenalan yang biasanya diberi nama masa orientasi sekolah pun mulai tahun ini diganti menjadi Masa Perkenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Sesuai dengan namanya, kegiatan lebih diarahkan untuk mengenalkan siswa dengan lingkungan sekolah mulai dari program, budaya, hingga kurikulum pembelajarannya.

Dikenalkan pula strategi pembelajaran yang efektif di sekolah. "Perpeloncoan itu dilarang," ujar Kepala SMAN 2 Kota Bandung, Teddy Hidayat, Kamis (10/7). Kegiatan MPLS ini pun hanya berlangsung singkat, yaitu dua hari, berturut-turut Senin (14/7) dan Selasa (15/7). Ini diatur di dalam Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Nomor 421.7/530-PSMTH/2008.

Yang lebih positif, kegiatan latihan kepemimpinan siswa pun ikut dimasukkan di dalam rangkaian MPLS ini. Tepatnya, mulai 16-19 Juli ini. Menurutnya, kegiatan macam ini akan lebih bermanfaat bagi siswa. Sebab, materi pengenalan lingkungan sekolah yang disampaikan nantinya bisa menjadi bekal strategi siswa untuk berhasil dalam belajar.

Menyinggung soal potensi munculnya praktik perpeloncoan di sekolah, Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMAN 5 Kota Bandung, Rahmat Effendi mengungkapkan, itu bisa dihindari lewat pembinaan dan sosialisasi memadai kepada para siswa senior di kelas XI dan XII. Ia optimis, di sekolahnya tahun ini tidak akan muncul perpeloncoan. Apalagi, sejak tahun-tahun sebelumnya, praktik negatif ini telah dilarang.

Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA se-Kota Bandung, Ajat Sudrajat mengungkapkan, antisipasi praktik perpeloncoan telah menjadi perhatian serius bersama para kepala sekolah. "Kepala-kepala sekolah dan para pembina kesiswaaan telah berkumpul dua hari lalu untuk membicarakan ini (MPLS). Dalam rapat ditegaskan lagi tidak boleh ada perpeloncoan," ujarnya.

Ajat menjelaskan, para pembimbing pun telah diarahkan untuk melakukan kontrol pembinaan kepada siswa selama kegiatan MPLS berlangsung. "Yang dibolehkan adalah penegakan disiplin. Bukan perpeloncoan," ucapnya kemudian. "Jika ditemui perpeloncoan oleh siswa, maka yang bersangkutan bisa dikenai sanksi pembinaan. Namun, masih dalam konteks yang edukatif," sambungnya.

Perilaku agresif

Sri Rahayu Astuti, psikolog perkembangan remaja dari Universitas Padjadjaran, mengatakan, pada prinsipnya, usia remaja seperti siswa tingkat SMA berpotensi memiliki perilaku agresif. Perilaku yang mengarah intimidasi ke orang lain ini potensial muncul di perpeloncoan.

"Perilaku agresif ini tidak hanya dalam bentuk fisik misal kekerasan, melainkan juga verbal macam kata-kata ejekan," katanya. Risiko perilaku agresif siswa lebih senior ini makin tinggi mengingat usia remaja adalah fase pengenalan diri dan emosi. Cara yang efektif mengatasi pesoalan ini adalah melalui bimbingan intensif dari orang dewasa.

JON

BEM UNS Solo Tolak UN

Jumat, 25 April 2008 | 19:31 WIB

SOLO, JUMAT - Sekelompok mahasiswa yang menamakan diri Forum Bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta menggelar unjuk rasa di Bundaran Gladak, Solo, Jumat (25/4).

Mereka menolak Ujian Nasional (UN) dijadikan standar penentu kelulusan siswa karena UN mereka nilai hanya memperhatikan aspek kognitif dan mengabaikan aspek lainnya, seperti aspek psikomotorik dan afektif siswa.

Koordinator unjuk rasa Bery Nur Arif mengatakan, UN tidak hanya lemah dari aspek pedagogis namun juga menunjukkan kekurangan dari aspek yuridis. Ia memberi contoh, dalam pasal 35 ayat 1 disebutkan bahwa standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana, dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.

"UN ternyata hanya mengukur kemampuan pengetahuan dan penentuan standar pendidikan yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah," kata Bery.

Gresik Rasmikan Sarana Pendidikan Senilai 17,6 Miliar

Gresik Resmikan Sarana Pendidikan Senilai Rp 17,6 Miliar

Rabu, 4 Juni 2008 | 16:31 WIB

GRESIK, RABU- Bupati Gresik Robbach Ma'sum, Rabu (4/6), meresmikan 396 sarana pendidikan yang tersebar di 69 sekolah negeri dan 330 lembaga pendidikan swasta. Sarana pendidikan termasuk gedung sekolah, laboratorium, dan taman pendidikan Al Quran didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik senilai Rp 17,6 miliar. Penandatanganan prasasti dipusatkan di Aula Sunan Giri SMA Negeri 1 Gresik.

Robbach berharap, seluruh sarana yang dibangun bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin dan sumber daya pendidik lebih ditingkatkan. Para kepala sekolah harus selalu memperbaiki manajemen pendidikan di sekolah masing-masing. "Kalau perlu metode dalam mempersiapkan materi pendidikan setiap guru selalu diperbaiki, jangan sampai tetap seperti zaman dulu," kata Robbach.

Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Husnul Khuluq menambahkan, kualitas pendidikan di Gresik saat ini lebih baik dibanding kota lain di Jawa Timur. Pada tahun 2007 biaya pendidikan yang dikeluarkan dari APBD sebesar Rp 77,216 miliar atau 22,5 persen dari APBD. "Jumlah tersebut tidak termasuk gaji guru sehingga Gresik menganggarkan pendidikan lebih dari 20 persen sebagaimana amanat undang-undang," kata Khuluq.

Menurut dia, biaya yang besar serta pembangunan sarana dan prasarana yang telah dianggarkan oleh APBD harus dimanfaatkan seoptimal mungkin. "Yang terpenting keterjangkauan pendidikan untuk golongan masyarakat tidak mampu. Jangan sampai ada anak orang tidak mampu tidak sekolah atau tak mampu membayar sekolah di Gresik," katanya.

ACI

Potong aksi Kekerasan,IPDN Percepat Wisuda

Potong Aksi Kekerasan, IPDN Percepat Wisuda

BANDUNG -- Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) mempersingkat masa belajar dua angkatan, yaitu angkatan 17 dan 18, hingga satu semester lebih dengan cara mempercepat wisuda. Menurut Rektor IPDN Ngadisah, cara ini diharapkan bisa memotong praktek kekerasan di lingkungan prajanya. "Tahun ini ada percepatan (wisuda) untuk memutus mata rantai kekerasan," kata Ngadisah kepada Tempo di Bandung kemarin.

Tahun ini IPDN akan mewisuda dua angkatan program diploma IV sekaligus. Materi pun dipadatkan sehingga wisuda bisa maju satu semester atau enam bulan lebih. Angkatan 17 akan diwisuda besok. Setidaknya 973 praja akan diwisuda oleh Menteri Dalam Negeri Mardiyanto di kampus IPDN, Sumedang, Jawa Barat.

Adapun wisuda angkatan 18 pada September nanti. "Normalnya kami hanya wisuda setahun sekali tiap Agustus. Tapi, biar nuansa kekerasan cepat habis, Kami ingin mendidik dengan pola baru dengan sistem baru," katanya.

Menurut Ngadisah, kekerasan fisik masih terjadi di lingkungan mereka. Ia mengaku baru menindak praja senior setelah menerima laporan ada praja junior yang diperlakukan tak wajar oleh praja itu. Laporan serupa pernah dilaporkan Pembantu Rektor Tiga Bidang Kesiswaan.

"Sumber kekerasan biasa, ya, kontingen senior memanggil junior. Biasanya suka ada penggojlokan, pembinaan. Sudah kami bubarkan," ujarnya.

Kasus kematian dan kekerasan praja setiap tahun terus menambah daftar hitam IPDN. Kematian Wahyu Hidayat pada 2003 terulang oleh kasus Cliff Muntu, yang tewas pada 2007. Rekaman kekerasan praja yang menggegerkan masyarakat luas terbukti tak membuat kapok sebagian para calon camat itu sehingga kekerasan terkesan sudah menjadi budaya di IPDN.

IPDN sendiri kini menertibkan sejumlah kegiatan praja, seperti membatalkan pesiar dan hari libur pada akhir pekan, setelah tersiar kabar ada pemanggilan praja junior oleh seniornya di luar kampus.

Kasus terakhir yang membuat cela IPDN adalah kontroversi foto bugil SM--alumnus IPDN--yang beredar ramai di Internet. Kasus itu kini jadi penyelidikan Kepolisian Wilayah Priangan. "Kami sedang menyelidiki keaslian gambar dan sumber penyiaran," Kata Kepala Polwil Priangan Komisaris Besar Anton Charliyan. ANWAR SISWADI | ERICK P HARDI

Kelompok Siswi SMU Menculik Adik Kelasnya

Aksi penculikan senior terhadap adik kelasnya kembali terulang.

BOGOR -- Aksi penculikan senior terhadap adik kelasnya kembali terulang. Setelah terjadi di SMUN 82 Jakarta beberapa waktu lalu, kali ini giliran beberapa siswi SMUN 7 Bogor menculik adik kelasnya. Korban yang bernama Vanya Merri Adam, 15 tahun, diculik Jumat (9/1) sore dan dilepas pada malam harinya.

Kelompok siswi yang sama, yang dikenal sebagai geng Choengurs, pernah melakukan hal serupa pada Intan Lestari, 15 tahun, akhir Desember silam. Vanya dan Intan adalah siswi kelas 1. Keduanya sama-sama dikerjai di dalam mobil oleh empat seniornya tersebut.

Oleh keluarga Vanya, kasus ini dilaporkan ke Markas Polisi Resort Kota Bogor, Jumat malam. Berdasarkan laporan itu polisi langsung "menjemput" keempat pelaku, yakni Mella (Mellani), Dhea (Suci Dhea Sinta), Isti (Isti Wiyastiandi ), dan Icha (Yulianti Rika Lestari) digiring ke Markas Polres Kota Bogor malam itu juga untuk dimintai keterangan.

Kepada polisi, keempat pelaku mengaku hanya berniat menakut-nakuti adik kelasnya agar lebih menghormati seniornya. Setelah polisi meminta keterangan korban dan para pelaku hingga Sabtu pukul 03.00 WIB, akhirnya masing-masing pihak bersedia menempuh jalan damai.

Kesepakatan damai itu dituangkan dalam surat bermeterai yang ditandatangani kedua ibu korban, Ny. Mien dan Ny. Emma, keempat pelaku, dan orangtua para pelaku dengan saksi petugas. Dalam perjanjian disebutkan, jika pelaku mengulangi perbuatan yang sama, mereka akan dijebloskan ke penjara. Disarankan agar kasus ini diberitahukan kepada pihak sekolah.

Atas saran polisi itu, pada siang harinya, keluarga korban dan pelaku menemui pihak sekolah. Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMUN 7 Atip Suherman mengatakan, kasus ini akan dibahas dalam rapat sekolah agar tak terulang.

"Kami akan menjatuhkan sanksi skorsing selama tiga hari kepada pelaku. Jika mereka berbuat lagi, kami tak segan-segan mengembalikan mereka ke orangtuanya," kata Atip.

Menurut Vanya, ceritanya bermula seusai ulangan. Saat akan pulang ke rumah, ia dicegat oleh empat seniornya di depan sekolah di Jalan Palupuh, Bantar Jati, Kota Bogor. Vanya, yang ingat kalau keempat seniornya itu pernah menculik temannya, Intan, 30 Desember lalu, berusaha menghindar. Apes, tangan Vanya langsung digaet Isti secara paksa.

Vanya tak berkutik saat diseret ke dalam mobil Kijang hitam B-631-ZK yang dikemudikan Mella. Di dalam mobil, Vanya diapit Icha dan Dhea. Lalu, meluncurlah makian dan kata-kata kotor kepadanya. Vanya lemas.

"Awas jangan cerita pada siapa pun! lihat nih tusuk konde pernah gue pakai tusuk si Intan!" ancam para pelaku.

Vanya kemudian dibawa ke arah Villa Duta di Jalan Raya Pajajaran, dan berkeliling ke beberapa tempat. Sepanjang jalan Vanya terus dimaki dan diintimidasi, bahkan diancam akan dibugili jika bercerita pada guru.

Sekitar pukul 20.00 WIB, Vanya dilepas kembali sekitar satu kilometer dari sekolahnya. Kemudian ia melaporkan kejadian yang menimpa dirinya kepada orangtuanya. Mendengar pengakuan anaknya, Emma Merriam, ibu Vanya langsung melaporkan kejadian ini ke Markas Polres Bogor.

Geng ini pernah menculik Intan Lestari, akhir Desember lalu, saat ia pulang sekolah. Intan ditarik paksa oleh Mella ke dalam mobil Karimun milik Dhea.

"Saya dilepas sekitar pukul 8 malam di tempat sepi. Saya takut sekali," tutur Intan kepada Tempo News Room setelah dimintai keterangan sebagai saksi korban.

Berbeda dengan Vanya, Intan mengaku saat itu tak berani bercerita kepada ibunya. "Saya kaget ketika Intan cerita ia juga korban penculikan seniornya," kata Ny. Mien, ibu Intan. deffan purnama

Hanya Satu Guru Setelah 20 Tahun

Hanya Satu Guru Setelah 20 Tahun

Liputan6.com, Sanggau: Nasib pendidikan di daerah tertinggal kian memprihatinkan. Selain siswa kesulitan mencapai sekolah, tenaga pengajar pun minim. Satu sekolah diajar seorang guru menjadi potret buram pendidikan di Sanggau, pedalaman Kalimantan Barat, hingga saat ini.

Setiap hari, siswa sekolah dasar di Dusun Rembah Otong, Sanggau, harus mengayuh sampan selama satu jam demi mencapai sekolah di Dusun Rimba Kedoko. Mereka melakoni dengan gembira karena satu tujuan, yakni ingin pintar. Berbagai rintangan seperti hujan deras dan potongan kayu kerap ditemui saat mengitari anak Sungai Kapuas tersebut.

Sulitnya medan yang ditempuh membuat orang tua memberlakukan usia sekolah lebih tua dibanding sekolah lain. Kemampuan berenang juga jadi salah satu syarat masuk sekolah. Meski bangunan sekolah tergolong bagus, para siswa masih bergelut dengan ketidaksempurnaan.

SDN 29 Rembah Otong yang memiliki sekitar 50 siswa hanya diajar seorang guru. Itupun merangkap kepala sekolah. Padahal, sekolah ini sudah berdiri sejak 20 tahun lalu. Kondisi pendidikan penuh kekurangan masih lazim di sejumlah daerah tertinggal di Tanah Air. Para siswa hanya bisa membayangkan nikmatnya sekolah dengan kualitas dan pengajar berstandar nasional.(IKA/Satya Pandia)

Perkelahian Siswi Terjadi di Kupang

Perkelahian Siswi Terjadi di Kupang

Liputan6.com, Kupang: Dua kelompok geng siswi SMA Negeri 1 Kupang, Nusa Tenggara Timur, terlibat perkelahian. Siswi diadu satu lawan satu hingga babak belur. Ironisnya, perkelahian terjadi tak jauh dari sekolah mereka.

Gambar perkelahian ini direkam seorang siswa melalui handphone. Siswi perempuan yang terekam sedang berkelahi itu diidentifikasi sebagai siswi kelas dua SM Negeri 1 Kupang.

Dua pasang siswi saling pukul dan disaksikan siswa yang sengaja membiarkan perkelahian tersebut berlangsung. Perkelahian ini justru dikomandoi siswa yang bertindak seperti wasit.

Perkelahian sempat dipisahkan warga. Namun tidak berapa lama, perkelahian antargeng cewak ini terulang lagi. Perkelahian baru berhenti setelah salah seorang siswa terluka dan dinyatakan kalah. Aksi ini dipicu karena ingin menguasai dan disegani kelompok lainnya di lingkungan sekolah.(TOZ/Didimus Payong Dore)

Dokumentasi KTSP Masih Minim

Selasa, 27 Mei 2008 | 20:34 WIB

YOGYAKARTA, KOMPAS - Meskipun semua SMA sudah menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP sejak tahun 2006, baru sekitar 40 persen sekolah yang mendokumentasikan dengan baik pelaksanaan KTSP tersebut. Selain belum ada panduan untuk beberapa program khusus, sekolah juga belum terbiasa mendokumentasikan kurikulum secara mandiri.

"Belum semua guru memahami KTSP. Kami perlu terus menyosialisasikannya," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Syamsury usai membuka Diklat Bimbingan Teknis KTSP di SMAN 7 Yogyakarta, Senin (26/5).

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, sebagian besar SMA belum mendokumentasikan pelaksanaan KTSP di sekolah masing- masing. Legalisasi dokumen formal yang sampai ke Dinas Pendidikan Provinsi baru sekitar 40 persen.

Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Rochmat mengatakan, masih minimnya pendokumentasian ini antara lain terkendala belum adanya panduan khusus bagi berbagai program pendidikan yang dilaksanakan di luar program kelas reguler.

"Kota Yogyakarta sangat unik karena beberapa sekolah mempunyai program-program pembelajaran seperti sekolah berstandar internasional, kelas berbasis information communication technology atau ICT, atau kelas akselerasi yang harus menyesuaikan betul proses pelaksanaan KTSP-nya. Selama ini belum ada panduan dari pemerintah untuk program-program khusus itu," tutur Rochmat.

Selain itu, pendokumentasian menjadi hal baru bagi guru. Mereka terbiasa menyusun Garis Besar Program Pengajaran yang tata cara penyusunannya sudah dirancang secara detail oleh pemerintah. Kini, silabus dan Rencana Program Pembelajaran harus mereka susun sendiri berdasarkan karakteristik sekolah dan anak didik. (DYA)

Kurikulum Harusnya Bisa Prediksi SDM Masa Depan

Kamis, 20 November 2008 | 18:46 WIB

BANDUNG, KAMIS — Kurikulum tingkat satuan pendidikan yang saat ini diterapkan perlu dievaluasi. Idealnya, kurikulum itu juga mampu memprediksi kebutuhan tenaga kerja di masa depan seperti halnya diterapkan di Malaysia dan sejumlah negara maju lainnya.

Demikian pokok pemikiran yang muncul dalam Seminar Pengembangan Model Evaluasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), Kamis (20/11) di Gedung JICA Universitas Pendidikan Indonesia. Hadir pembicara pakar kurikulum dari UPI, Universiti Malaya, Malaysia, dan Pusat Kurikulum Depdiknas RI.

Said Hamid Hasan, pakar kurikulum UPI, mengatakan, kurikulum adalah suatu hal yang bersifat dinamis. Menyesuaikan kebutuhan dan tren zaman. "Untuk itu, tidak ada salahnya kurikulum tiap periode disesuaikan. Kalau ganti menteri tidak ganti kurikulum, itu namanya menteri bodoh," ucapnya.

Hanya, kurikulum itu hendaknya tidaklah sekedar menitikberatkan aspek kognitif, apalagi yang sifatnya hanya ingatan dan komprehensi (comprehension) semata. "Inikan suatu masalah. Murid tidak diuji bagaimana memahami. Pendidikan moral misalnya, itu mesti lebih diarahkan ke kognisi. Isinya definisi-definisi. Tetapi, bagaimana caranya agar mereka bisa mengembangkan nilai-nilai itu dalam praktik, nyaris tidak ada," tuturnya.

Di dalam seminar ini, pakar kurukulum dari Malaysia, Saidah Siraj dan Zhaharah Husein berpendapat, di masa-masa mendatang, aspek softskill jauh dibutuhkan daripada kemampuan teknis dan kecerdasan SDM. Softskill yang berupa penguasaaan komunikasi, watak baik, dan kecerdasan emosional, menjadi hal unik yang membedakan dengan SDM lainnya. "Di tempat kami, siswa sejak dini diajarkan softskill dan entrepenurship," tutur Zhaharah.

Bahkan, seperti halnya di Amerika Serikat dan Qatar, pakar-pakar di Universiti Malaya kini tengah merancang kurikulum masa depan yang menggunakan bantuan sistem Delphie dan Cross Impact Analysis (CIA). Sistem ramalan kurikulum i ni biasa diterapkan di bisnis sekuritas dan militer di AS.

Dalam tahap awal, ucap Zharahah, tim pengembang menemukan kesimpulan awal bahwa bentuk pekerjaan di masa depan (10-15 tahun ke depan) bergantung pada kondisi ekonomi bangsa, pasar SDM akan makin berkurang akibat kemajuan teknologi. "Mereka pun menyimpulkan, pendidikan di tingkat dasar (taman kanak-kanak) jauh lebih penting daripada perguruan tinggi. Makanya, di Malaysia sekarang, iuran untuk pre school (TK) bisa tiga kali lipat lebih mahal dari universitas," ucapnya.

Hermana Soemantrie, dari Pusat Kurikulum Depdiknas RI membenarkan, KTSP setelah diterapkan dua tahun perlu dievaluasi efektivitasnya. Namun, terbatasnya pakar dalam bidang evaluasi kurikulum menjadi salah satu kendala.

JON

Ebtanas Dinilai Lebih Baik Dari Ujian Nasional

Ebtanas Dinilai Lebih Baik dari Ujian Nasional

Kamis, 24 April 2008 | 19:33 WIB

YOGYAKARTA, KAMIS - Pengamat pendidikan sekaligus Pengurus Majelis Luhur Taman Siswa, Darmaningtyas, berpendapat ujian kelulusan sekolah dengan sistem Evaluasi Tahap Belajar Nasional atau Ebtanas yang pernah diselenggarakan jauh lebih baik dari Ujian Nasional tahun ini.

"Ebtanas jauh lebih baik karena mengadopsi kualitas sekaligus kelulusan. Untuk lulus (siswa) bisa ditolong dengan nilai Ebta (Evaluasi Tahap Belajar Akhir), tapi yang kualitas tetap nilai murni (Ebtanas), " ujar Darmaningtyas yang dihubungi melalui telepon saat berada di Jakarta, Kamis (24/4).

Untuk Ujian Nasional (UN) sekolah menengah atas yang baru saja rampung, menurutnya banyak memberatkan siswa. Keberatan pertama dari sisi batas kelulusan yang naik menjadi 5,25 dan berlaku untuk seluruh Indonesia. Batas kelulusan ini dinilai tidak sesuai d engan kondisi tiap-tiap sekolah yang ada, di mana satu sekolah dengan lainnya memiliki kualitas siswa yang berbeda.

Untuk sekolah unggulan dan berada di kota misalnya, standar seperti itu jelas tidak memberatkan. Hal ini akan berbeda dengan sekolah-sekolah yang ada di pelosok, yang mana siswanya tidak berkonsentasi penuh untuk belajar. Kondisi ekonomi orangtua acapkali membuat mereka harus ikut terjun membantu mencari nafkah.

Sekolah yang top (unggulan), maka angka 5,25 tidak masalah. Tapi, untuk sekolah swasta yang tidak bermutu akan sangat keberatan. Padahal di sekolah itu banyak orang yang tidak punya. Sehingga orang yang tidak punya ini menjadi korban kebijakan, karena tidak mampu mereka terpaksa sekolah di swasta yang tidak bermutu. Sehingga kesempatan lulus menjadi sulit, katanya.

Mestinya, lanjut Darmaningtyas batas kelulusan siswa ditentukan secara bertingkat. Artinya, batas kelulusan ditentukan berdasar kualitas sekolah, misalnya untuk sekolah unggulan harus lebih tinggi dari sekolah yang kualitas biasa, dan sekolah yang kualitas biasa harus lebih tinggi dari sekolah yang kualitasnya pas-pasan.

Pelaksanaannya tidak sulit, Dinas Pendidikan memiliki data akan hal itu. Setiap tahun kan nada peringkatnya, ujarnya. Menurut dia , cara seperti ini memang akan berpengaruh terhadap kualitas lulusan, namun tidak dibuat seperti inipun keadaan yang ada saat ini sudah mengarah pada kondisi tersebut.

Keberatan kedua dari pelaksanaan UN kali ini, menurut dia adalah diujikannya dua mata pelajaran dalam satu hari. Siswa yang belum pulih rasa terkejutnya akan penambahan tiga mata pelajaran baru (menjadi enam dari semula tiga) bertambah shok ketika tahu harus mengerjakan dua soal.

Defri Werdiono

Ujian Nasional Jadi Acuan Penerimaan Mahasiswa

Perguruan Tinggi

Dimungkinkan, Ujian Nasional Jadi Acuan Penerimaan Mahasiswa

KRISTIANTO PURNOMO

Siswa SMU Tarsisius II, Kebon Jeruk, Jakarta Barat mengerjakan soal mata pelajaran Bahasa Indonesia pada Ujian Nasional hari pertama, Selasa (22/4). Hasil UN akan dipakai sebagai salah satu pertimbangan kelulusan siswa.

Minggu, 11 Januari 2009 | 20:04 WIB

BANDUNG, MINGGU — Penambahan fungsi ujian nasional sebagai salah satu acuan seleksi penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri sangat dimungkinkan. Universitas Padjadjaran dan Institut Teknologi Bandung menyambut positif rencana ini. Syaratnya, kredibilitas ujian nasional harus segera ditingkatkan.

"Hal ini sebetulnya sudah dibicarakan para rektor sejak tahun lalu. Kita lihat, di beberapa negara, ini sudah dilakukan. Tidak ada lagi seleksi yang tersendiri. Itu digabung ujian nasional. Saya kira ini hal positif karena tidak lagi menambah beban orangtua," ujar Rektor Unpad Prof Ganjar Kurnia saat dihubungi hari Minggu (11/1). Adapun negara yang telah menerapkan sistem ini salah satunya Perancis.

Ia dimintai komentarnya terkait rencana pemerintah mengintegrasikan fungsi hasil ujian nasional, baik sebagai bahan evaluasi kelulusan, maupun acuan seleksi di PTN. Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional Burhanuddin Tola sebelumnya menyatakan, integrasi ini diharapkan dilakukan mulai 2012.

Ganjar yang juga mantan atase pendidikan Kedutaan Besar Indonesia di Perancis mengatakan, hal pertama yang harus dilakukan saat ini adalah meningkatkan kredibilitas pelaksanaan ujian nasional. Sebab, seperti yang muncul di dalam berbagai pemberitaan, masih rentan terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam ujian nasional. Namun, selama dua tahun terakhir relatif berkurang. Ia memandang positif keterlibatan perguruan tinggi negeri di dalam pengawasan ujian nasional selama ini.

"Setelah ini (kredibilitas), tinggal dikembangkan sistemnya, bagaimana agar hasil itu (ujian nasional) bisa dimanfaatkan di perguruan-perguruan tinggi negeri secara lintas daerah, provinsi, dan universitas. Masing-masing PTN secara internal menyiapkan kriteria nilai-nilai sendiri yang akan dipakai nanti," ujarnya. Menurutnya, semakin cepat integrasi ini dilakukan, itu semakin baik.

Rektor Institut Teknologi Bandung Prof Djoko Santoso mengatakan hal senada, kredibilitas adalah hal utama yang harus dibenahi. Persoalan teknis tentang kualitas mutu soal ujian nasional bisa diatur lebih lanjut. Perguruan tinggi negeri, ke depan, harus lebih banyak dilibatkan. Hal yang positif, baru-baru ini, adalah keterlibatan PTN dalam proses pencetakan soal.

Meskipun demikian, pesimistisnya, kualitas ujian bersifat nasional belumlah tentu lebih baik dari seleksi mandiri. "USM (Ujian Saringan Masuk) ITB itu tidak pakai kuota, tetapi passing grade. Kalau calon tidak melewati batas ini, ya tidak bisa diterima," ucapnya.

Tahun 2008 lalu, dari 2.600 total kuota mahasiswa baru, minus Seni Rupa dan Sekolah Bisnis Manajemen ITB, 1.080 orang di antaranya dari jalur seleksi nasional. Tahun ini, jumlahnya direncanakan tidak akan jauh berbeda.

Perlu tes prediktif

Wakil Rektor Bidang Akademik Institut Teknologi Bandung Adang Surahman berpendapat, ujian nasional tidak bisa jadi satu-satunya alat ukur seleksi mahasiswa PTN. Masih diperlukan tes-tes bersifat prediktif macam PPA (Penelusuran Potensi Akademik) dan psikotes. Ujian-ujian macam ini tentunya tidak ditemui di ujian nasional yang lebih bersifat menguji pencapaian kompetensi siswa SMA/SMK/MA.

"Tetapi, dengan adanya UN disempurnakan ini, siswa tidak perlu lagi diuji materi yang bersifat elementer. Misalnya, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan hitung menghitung (Matematika) dasar," tutur mantan Ketua Panitia Lokal Bandung SNMPTN 2008 ini

Yulvianus Harjono

Minggu, 15 Maret 2009

Ujian Nasional Dinilai Abaikan Hak Anak

KOMPAS/LASTI KURNIA

Ribuan siswa SD, dari berbagai sekolah di Jabodetabek, mengikuti Try Out Akbar Ujian Nasional untuk pelajar tingkat SD-SMP-SMA yang diselenggarakan salah satu penyelenggara Bimbingan Belajar, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu (13/4).

Rabu, 16 April 2008 | 12:05 WIB

JAKARTA, RABU - Kebijakan pemerintah yang menjadikan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) sebagai syarat kelulusan siswa SD dinilai telah mengabaikan hak anak dalam bidang pendidikan.

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susilahati mengatakan, UASBN sebaiknya hanya dipergunakan untuk memetakan mutu pendidikan tiap sekolah dari masing-masing wilayah tapi tidak menjadi faktor kelulusan. "Jangan itu dijadikan sarana untuk menentukan kelulusan siswa tapi sebagai peta, nggak perlu anak di judge lulus tidaknya," ujarnya sebelum menghadiri acara Debat Publik Membahas Kebijakan Pemerintah tentang UASBN dalam Perpektif Perlindungan Anak di Gedung Mahkamah Konstitusi, pada Rabu (16/4). Selain Susilahati, hadir sebagai pembicara pada kesempatan itu yakni H A R Tilaar sebagai pemerhati pendidikan, Mohammad Sobari sebagai budayawan dan Mungin Eddy Wibowo dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Departemen Pendidikan Nasional.

Susilahati juga mempertanyakan cuma tiga mata pelajaran yakni Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) yang dijadikan tolok ukur kelulusan siswa. Padahal, jelasnya, setiap anak memiliki kapasitas berbeda dari segi minat, perkembangan dan bakatnya.

Keputusan untuk mengistimewakan tiga mata pelajaran tersebut akan menimbulkan persepsi dalam diri siswa bahwa tiga mata pelajaran tersebut mempunyai kedudukan yang jauh lebih tinggi daripada mata pelajaran-mata pelajaran lainnya.Selain itu, predikat lulus tidak lulus tersebut akan menjudge anak bahwa yang tidak lulus itu bodoh dan yang lulus itu pintar. "Jadi saya melihat hal tersebut akan menyebabkan anak akan menjadi korban kalau UASBN dijadikan syarat kelulusan," ujarnya.

Ia menerangkan di satu sisi pemerintah menggalakkan wajib belajar sembilan tahun. Tapi di sisi lain kebijakan pemerintah melalui UASBN menghambat anak untuk mencapainya. "Kami (KPAI) pernah menanyakan ke anak-anak kalau tidak lulus bagaimana? Jawaban mereka, umumnya tidak mau ulang. Dengan demikian kan wajib belajar sembilan tahun bisa terputus. Kami melihat ada inkonsistensi di sini," ujarnya. (SMS)

SMS

Lebih 12.000 Siswa Siswa di Mukomuko Belajar di Kelas Darurat

Lebih 12.000 Siswa di Mukomuko Belajar di Kelas Darurat

Kompas/Ahmad Zulkani

Mardiani (38), warga Desa Pauh Terenja, Kabupaten Mukomuko, bersama bayinya yang berumur sebulan, suami, dan dua anaknya yang lain sudah lima bulan hidup di tempat darurat setelah rumahnya roboh akibat gempa. Bantuan dana perbaikan seperti yang dijanjikan pemerintah sampai Selasa (26/2) belum diterima. Gempa yang terus mengguncang membuat Mardiani dan keluarga lain makin menderita.

Rabu, 27 Februari 2008 | 12:07 WIB

MUKOMUKO, RABU- Sedikitnya lebih 12.000 siswa dari semua tingkatan di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, sampai saat ini ternyata masih belajar di kelas darurat. Kondisi itu dikhawatirkan berdampak serius bagi mutu pendidikan daerah ini karena, efektifitas proses belajar mengajar di tempat darurat hanya sekitar 40 persen saja.

Dalam kondisi pendidikan di Mukomuko yang belum memuaskan, kondisi ini justru dikhawatirkan makin membuat dunia pendidikan di Mukomuko terus terpuruk dalam beberapa tahun ke depan. Sebab, berdasarkan penelitian terhadap proses pembelajaran di kelas darurat, ternyata selama ini benar-benar sangat tidak efektif, kata Bupati Mukomuko Ichwan Yunus, ketika ditemui Kompas di Mukomuko, Rabu (27/2).

Gempa tektonik berkekuatan 7,9 skala Richter (SR) yang hingga saat ini terus diikuti gempa susulan berskala 5 SR hingga 7,2 SR, benar-benar berdampak besar bagi Mukomuko. Sebab, kata Ichwan Yunus, setelah hampir setengah tahun pascagempa menghancurkan ribuan rumah penduduk, sarana dan prasarana pendidikan serta berbagai infrastruktur public di daerah ini, pemerintah kabupaten (Pemkab) Mukomuko masih dipusingkan minimnya dana rehabilitasi. Akibatnya, hampir 90 persen fasilitas umum dan rumah penduduk yang rusak belum tersentuh perbaikan sama sekali.

Diakui, yang paling mendesak saat ini adalah perbaikan sarana dan prasarana pendidikan. Jika dikalkulasi sekitar 320 unit ruang kelas ambruk di Mukomuko, dengan jumlah murid rata-rata 40 orang per kelas, maka berarti lebih dari 12.000 siswa sampai sekarang masih belajar di kelas-kelas darurat seperti di bawah tenda-tenda yang sudah bocor dan ruang kelas yang retak-retak hampir ambruk.

Saya sungguh mengkhawatirkan persentase kelulusan ujian nasional tahun ini di Mukomuko bakal anjlok karena efektifitas belajar mengajar selama enam bulan belakangan sangat rendah. Sebab, r ibuan siswa yang tidak efektif belajar ini dari semua tingkatan mulai Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas, ujar Ichwan Yunus.

Menurut Bupati Mukomuko, tidak efektifnya proses belajar mengajar sudah dikeluhkan oleh semua guru-guru dan siswa. Sebab, dalam suasana panas terik belajar di tenda jelas sangat menyiksa. Begitu pula jika hujan deras, kegiatan belajar terpaksa bubar karena tenda-tenda bocor. (ZUL)

Achmad Zulkani

Masih Ada 153 Sekolah Rusak di Madiun

Rabu, 11 Februari 2009 | 19:30 WIB

MADIUN, RABU - Masih ada 153 sekolah di Kabupaten Madiun yang kondisinya rusak. Perbaikan seluruh sekolah rusak ini diperkirakan baru tuntas pada tahun 2010. Terbatasnya dana yang ada membuat tidak seluruh sekolah rusak bisa direhabilitasi tahun ini.

Bupati Madiun, Muhtarom menyampaikan hal ini usai meninjau rehabilitasi SDN Garon 2 di Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, Rabu (11/2). Rehabilitasi enam ruangan kelas di sekolah tersebut menggunakan dana alokasi khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun, Sumardi menjelaskan, pada tahun 2008, ada 82 sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah yang direhabilitasi. Dana yang dihabiskan untuk merehabilitasi sekolah-sekolah ini mencapai Rp 21,3 miliar. Sebanyak Rp 18,4 miliar dana DAK dari APBN sedangkan Rp 2,9 miliar merupakan dana dari APBD Kabupaten Madiun.

Sementara tahun ini, rencananya ada 92 sekolah dasar negeri yang bakal direhabilitasi. Dana sebesar Rp 24 miliar akan digelontorkan untuk merehabilitasi sekolah-sekolah ini. Seba nyak Rp 22 miliar diantaranya dari DAK APBN dan Rp 2 miliar dari APBD Kabupaten Madiun.

Setiap sekolah yang akan direhabilitasi akan mendapatkan bantuan dana sebesar Rp 250 juta. Dana bantuan ini akan digunakan untuk merehabilitasi ruangan kelas sebanyak Rp 160 juta sedangkan Rp 90 juta lagi untuk sarana dan prasarana sekolah dan perpustakaan sekolah.

"Penggunaan dana sepenuhnya swakelola pihak sekolah bersama komite sekolah dan masyarakat sekitar sekolah," kata Sumardi.

APA

DKI Akan Rehabilitasi 65% Gedung Sekolah

DKI Akan Rehabilitasi 65 Persen Gedung Sekolah

Selasa, 3 Februari 2009 | 17:02 WIB

JAKARTA, SELASA — Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan merehabilitasi 321 gedung sekolah SDN, SMPN, SMAN, dan SMKN. Jumlah ini jauh dari yang diusulkan pihak Dinas Pendidikan DKI Jakarta kepada DPRD.

Dalam jumpa pers di balai kota, Selasa (3/2), Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pemprov DKI Jakarta Didi Sugandi mengatakan, ke-321 gedung sekolah ini terbagi dalam 3 tipe rehabilitasi. Yakni rehab total sebanyak 19 sekolah, rehab sedang 10 sekolah, dan rehab berat 229 sekolah.

"Data rekapitulasi gedung sekolah yang diusulkan sebesar 497 gedung, 321 gedung dikerjakan tahun ini dan sisanya 179 gedung sekolah belum masuk target rehab tahun ini," katanya. Pada rehab total realisasi anggaran mencapai sekitar Rp 233 miliar dan rehab berat sebanyak Rp 348 miliar, sementara Didi tidak merinci besaran untuk rehabilitasi sedang.

Adapun kriteria sebuah sekolah masuk rehab total adalah umur bangunan lebih dari 30 tahun, tingkat kerusakan lebih dari 65 persen, tidak memilik ruang penunjang serta konstruksi belum standar, masih menggunakan bahan kayu yang sudah rapuh, dan konstruksi bangunan tidak dapat dipertahankan.

Untuk jenis rehabilitasi berat, kriterianya mencakup tingkat kerusakan di atas 45-65 persen dan tidak rawan banjir setiap musim hujan. Adapun untuk rehab sedang, tingkat kerusakan hanya berada pada kisaran 20-45 persen, atap menggunakan baja ringan dan dalam kondisi baik serta pada umumnya kerusakan hanya di pintu dan jendela.

Ujang Arifin, Kepala Sekretariat Dinas Pendidikan DKI Jakarta, yang ikut mendampingi Didi menjelaskan bahwa gedung sekolah yang ada pada saat ini 46,60 persen di antaranya belum dilengkapi sarana penunjang pendidikan. Padahal, ketentuan sarana penunjang sudah diatur Permendiknas No 24/2008.

"Permendiknas mengatur standar sarana prasarana sebuah gedung sekolah yang di dalamnya memuat 7 ruang sarana penunjang. Kenyataan di lapangan, 820 gedung belum dilengkapi sarana penunjang," ujarnya. Jumlah tersebut, diungkapkan Ujang, terdiri dari 660 SDN, 105 SMPN, 28 SMAN, dan 16 SMKN.

Kondisi di lapangan juga memberikan kenyataan bahwa 18 persen gedung dalam kondisi ambruk, 22, 2 persen kondisi rusak berat, dan 13 persen kondisi rusak sedang.

C2-09

Minim Perpustakaan di Tingkat Pendidikan Dasar

Minim, Perpustakaan di Tingkat Pendidikan Dasar

KOMPAS/LASTI KURNIA

Staf Perpustakaan Nasional merapikan catatan katalog koleksi data yang masih dilakukan dengan sistem katalogisasi manual di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Salemba, Jakarta, Senin (6/10). Saat ini Perpustakaan Nasional sedang menyiapkan sistem digitalisasi pada materi maupun sistem database koleksi sehingga akan lebih mudah diakses dan dimanfaatkan masyarakat./

Selasa, 13 Januari 2009 | 22:52 WIB

JAKARTA, SELASA - Fasilitas perpustakaan sebagai salah satu sarana dan prasarana di sekolah yang penting untuk meningkatkan mutu pendidikan masih rendah. Kondisi perpustakaan yang memprihatinkan, baik soal ruangan perpustakaan maupun koleksi buku-buku yang tersedia, justru terjadi di tingkat pendidikan dasar.

Dari data Departemen Pendidikan Nasional, pada 2008 tercatat baru 32 persen SD yang memiliki perpustakaan, sedangkan di tingkat SMP sebanyak 63,3 persen. Pada tahun ini, pemerintah menargetkan penambahan ruang perpustakaan di sekolah-sekolah pada jenjang pendidikan dasar sekitar 10 persen.

Yanti Sriyulianti, Koordinator Education Forum, di Jakarta, Selasa (13/1), mengatakan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai standar nasional merupakan tanggung jawab pemerintah. Masyarakat bisa menuntut pemerintah pusat dan daerah jika terjadi kesenjangan mutu pendidikan akibat sarana dan prasarana yang timpang di antara perkotaan dan pedesaan atau di antara sekolah-sekolah yang ada.

Perpustakaan yang merupakan salah satu tempat untuk siswa dan guru mencari sumber belajar belum dianggap penting. Keberadaan perpustakaan hanya sekadar memenuhi syarat tanpa memperhatikan bagaimana seharusnya fasilitas perpustakaan disediakan dan bagaimana menjadikan perpustakaan sebagai tempat yang menyenangkan bagi siswa dan guru untuk menumbuhkan minat baca.

Abbas Ghozali, Ketua Tim Ahli Standar Biaya Pendidikan Badan Standar Nasional Pendidikan, mengatakan pendidikan dasar di Indonesia yang diamanatkan konstitusi untuk menjadi prioritas pemerintah masih berlangsung ala kadarnya. Pemerintah masih berorientasi pada menegejar angka statistik soal jumlah anak usia wajib belajar yang bersekolah, sedangkan mutu pendidikan dasar masih minim.

Padahal, soal sarana dan prasarana pendidikan di setiap sekolah untuk meningkatkan mutu pembelajaran itu sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang standar nasional sarana dan prasarana. Peraturan ini memberi arah soal keberadaan perpustakaan di setiap sekolah.

ELN

Bantuan Sertifikasi, guru terkendala syarat jam mengajar

BANTUAN SERTIFIKASI

Guru Terkendala Syarat Jam Mengajar

Sabtu, 10 Mei 2008 | 01:57 WIB

Palembang, Kompas - Para penerima bantuan sertifikasi guru di Kota Palembang mengaku belum menerima uang tunjangan yang dijanjikan hingga selama tiga bulan. Alasannya, mereka masih terkendala syarat jam mengajar minimal 24 jam per minggu.

Oleh karena itu, para guru menyarankan Departemen Pendidikan Nasional dan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) agar menerapkan keluwesan aturan mengenai aturan minimal jam mengajar karena syarat ini sangat sulit dipenuhi.

Menurut Kepala Sekolah SMP Negeri I Kota Palembang Dra Mirwani, yang juga salah satu penerima bantuan program sertifikasi, di sekolahnya ada empat guru yang lolos uji sertifikasi. Keempatnya berstatus sebagai guru tetap.

Namun, keempat guru tersebut belum menerima tunjangan sertifikasi guru yang dijanjikan. Nilai tunjangan sertifikasi sebesar satu kali gaji pokok belum cair hingga saat ini.

Mirwani menjelaskan, kendala yang dihadapi para guru penerima bantuan program sertifikasi adalah aturan tentang jam mengajar yang ditetapkan minimal 24 jam per minggu. Dia menegaskan bahwa aturan tersebut sangat sulit dipenuhi.

”Alasannya, dengan jumlah guru yang cukup banyak di SMP Negeri I, maka jumlah jam mengajar rata-rata hanya 10-12 jam per minggu. Syarat 24 jam hanya bisa dipenuhi kalau jumlah guru di sekolah tidak berlebih seperti di tempat kami,” kata Mirwani.

Srihati Hatin, guru SMP Negeri I yang juga penerima bantuan program sertifikasi guru, berpendapat senada. Dia mengaku belum menerima uang tunjangan mulai dari bulan Januari sampai Maret 2008. Selama ini, pemerintah menetapkan bahwa uang tunjangan sertifikasi dibayarkan per triwulan. (ONI)

Sejahtera Tak Kunjung Tiba, Sejumlah Guru Pedalaman Kabur

Sejahtera tak Kunjung Tiba, Sejumlah Guru Pedalaman Kabur

KOMPAS/Totok Wijayanto

Guru ketika melakukan aksi

Sabtu, 4 Oktober 2008 | 23:44 WIB

PALANGKARAYA, SABTU - Sebagian guru yang mengajar di pedalaman Kalimantan Tengah memilih kabur dari tempat penugasannya karena kesejahteraan mereka tidak kunjung mendapatkan perhatian dari pemerintah.

"Kebanyakan guru tidak tahan bekerja dalam waktu lama di pedalaman karena tingkat kesejahteraannya minim, sehingga memilih meninggalkan tugas," kata anggota DPRD Kalteng, Johan L Bangkan, di Palangka Raya, Sabtu.
Menurut dia, guru di pedalaman yang umumnya datang dari luar daerah, sering mengeluhkan ketiadaan perumahan dinas, sementara kesejahteraan mereka masih kurang baik.

Selain itu, pembayaran gaji dan tunjangan guru dilakukan di kota dan tidak langsung diserahkan ke pedalaman.

Ia mengatakan, kasus tenaga pendidik yang kabur banyak ditemukan di Kecamatan Kapuas Hulu. Guru yang kini tersisa 108 orang, sementara jumlah ruangan kelas di kecamatan itu sebanyak 155 unit.

Oleh karena itu, pihaknya menyarankan agar rekrutmen tenaga pendidik diprioritaskan pada calon guru dari daerah setempat sepanjang memenuhi persyaratan.

"Pembayaran gaji dan tunjangan sebaiknya diperlancar dengan membagikannya di daerah setempat, sehingga guru tidak perlu datang ke kota untuk mengambilnya," katanya.

Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng sebelumnya berencana menaikkan nilai insentif bagi guru setempat, terutama yang bertugas di pedalaman jika Pemprov Kalteng meningkatkan anggaran pendidikan pada 2009.

"Insentif yang ada saat ini masih rendah, sehingga akan kami naikkan bila anggaran pendidikan meningkat," kata Kepala Dinas Pendidikan Kalteng, Hardy Rampay.

Dinas Pendidikan Kalteng selama ini memberikan insentif bagi guru di daerah terpencil sebesar Rp 900 ribu per tahun dan daerah sangat terpencil sebesar Rp 1.250.000 per tahun.

Meski tidak menyebutkan besaran kenaikan insentif secara pasti, Hardy mengatakan, jumlahnya diharapkan meningkat tajam untuk menyesuaikan kenaikan harga kebutuhan hidup di pedalaman yang relatif mahal.

ABI

Demi Sertifikasi, Guru Sumbang Diknas 500 Ribu

/Rabu, 16 Juli 2008 | 20:22 WIB

NGAWI, RABU - Sejumlah guru di Kabupaten Ngawi yang mengikuti proses sertifikasi guru mengeluhkan adanya sumbangan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi yang besarnya bisa mencapai Rp 500.000. Padahal seharusnya proses sertifikasi ini tidak dikenai biaya.

Tahrir, guru di SMA Widodaren yang mengikuti proses sertifikasi guru, Rabu (16/7), mengatakan Dinas Pendidikan Ngawi meminta sumbangan berkisar antara Rp 100.000 sampai Rp 400.000. Tidak hanya bagi guru SMA tetapi juga bagi guru SD dan SMP yang mengikuti proses sertifikasi.

Adapun Tri Atmanto, guru di SMPN 4 Ngawi, mengatakan sumbangan yang diminta Dinas Pendidikan Ngawi itu besarnya mencapai Rp 500.000.

"Namanya memang sumbangan tetapi hal itu membuat kami khawatir kalau tidak menyumbang, kami tidak lulus sertifikasi, " katanya. Tri kemudian menyumbang Rp 300.000 dan diberikan kuitansi dari Dinas Pendidikan sebagai b ukti sumbangan.

Namun baik Tahrir atau Tri Atmanto tidak mengetahui untuk apa sumbangan itu. Adanya permintaan sumbangan pun disampaikan kepada guru secara lisan, tidak tertulis. "Ini yang membuat kami bingung karena setahu kami proses sertifikasi ini tidak dikenai biaya," tambahnya.

Adanya sumbangan ini tidak terjadi kali ini saja. Menurut Tri Atmanto, pada periode pertama sertifikasi guru tahun 2007 lalu, guru yang mengikuti sertifikasi dimintai sumbangan Rp 100.000. Kemudian pada periode kedua, tahun 20 07 juga, guru dimintai sumbangan Rp 200.000.

Pelaksana Harian Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi Abimanyu menga takan adanya permintaan sumbangan yang besarnya sampai Rp 500.000 itu menyalahi prosedur karena seharusnya proses sertifikasi gratis.

Saya betul-betul tidak tahu kalau guru dimintai sumbangan sampai Rp 500.000. "Itu semua murni ide dari bagian ketenagaan di Dinas Pendidikan Ngawi yang katanya sudah disampaikan ke almarhum Zaini yang menjabat kepala dinas pendidikan saat itu,"jelasnya.

Karena nilai dari sumbangan terlalu besar dan menyalahi prosedur, Abimanyu membuat surat pemberitahuan kepada para guru yang meminta agar uang sumbangan diambil kembali oleh guru di Bagian Ketenagaan Dinas Pendidikan Ngawi. Ada sebanyak 784 guru yang mengikuti proses sertifikasi kali ini.

Antonius Ponco

Belum Ada Guru di Sumut Dapat Tunjangan Profesi

Jumat, 25 Juli 2008 | 19:42 WIB

MEDAN, JUMAT - Belum ada satu pun guru berbagai tingkatan pendidikan di Sumatera Utara yang mendapat tunjangan profesi hingga saat ini. Padahal dari 176.589 orang guru, baik sekolah negeri maupun swasta, sebagian besar di antaranya telah mengikuti sertifikasi guru dalam jabatan melalui penilaian portofolio, yang diselenggarakan Universitas Pendidikan Medan yang ditunjuk sebagai rayon Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan.

Menurut Kepala Sub Dinas Pengembangan Tenaga Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Maju Siregar, Dinas Pendidikan Sumut belum pernah sekali pun mengucurkan dana t unjangan profesi guru hingga saat ini. Dinas Pendidikan Sumut bertugas memproses dan menyalurkan tunjangan profesi bagi guru yang telah lulus sertifikasi, setelah memperoleh surat keputusan penerima tunjangan profesi dari Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Departemen Pendidikan Nasional.

Maju mengatakan, data berapa banyak guru yang sudah lulus uji sertifikasi oleh Universitas Negeri Medan (Unimed) ada di Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota. "Hanya yang bisa saya pastikan, belum ada satu pun dari guru-guru yang lulus sertifikasi itu sudah mendapatkan tunjangan profesi," ujar Maju di Medan, Jumat (25/7).

Menurut Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Sumut, Delta Pasaribu, guru yang lulus sertifikasi dari Unimed tidak secara otomatis dapat memperoleh tunjangan daerah. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi antara lain, nomor registrasi, sertifikat pendidik dan ketentuan sudah memenuhi 24 jam tatap muka dengan murid dalam seminggu.

Ada juga beberapa guru yang mengajar mata pelajaran yang bukan kompetensinya. Seperti guru yang lulus S1 Fisika tetapi dia mengajar matematika. "Guru-guru ini yang harus mengikuti pelatihan portofolio di Unimed untuk mendapatkan kelayakan sebagai guru mata pelajaran tertentu," katanya.

Sebenarnya, kata Maju, dana sebesar Rp 134 miliar untuk tunjangan profesi guru di Sumut sudah ada dan tinggal dicairkan untuk guru yang telah memenuhi persyaratan. Hanya saja menurut dia, belum dicairkannya tunjangan profesi untuk guru-guru yang sudah lulus sertifikasi tersebut, lebih banyak karena mereka belum mengurus persyaratan administrasi. Maju mengatakan, sebenarnya memang guru tidak perlu bekerja keras mengurus persyaratan administrasi.

Dia mencontohkan, untuk mengurus nomor registrasi guru bersertifikat, seorang guru tinggal menyerahkan bukti sertifikasi dari Unimed, kemudian menyerahkannya ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di mana dia bertugas. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota lalu mengurus ke Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta. "Praktis guru hanya duduk diam sambil menunggu persyaratan administrasinya diselesaikan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota," katanya.

Maju menduga, sebagian Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumut tidak menganggarkan proses pengurusan persyaratan administrasi sertifikasi guru, sehingga tugas yang seharusnya dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota banyak yang tidak dikerjakan.

"Sampai sekarang saja kami masih belum tahu, berapa banyak guru yang telah lulus sertifikasi di kabupaten/kota. Ada sebagian kabupaten/kota yang tidak menganggarkan dana dalam APBD untuk mengurus persoalan sertifikasi ini, sehingga sampai sekarang belum ada guru yang bisa memenuhi syarat untuk memperoleh tunjangan profesi," katanya.

BIL

Sertifikasi 42.000 Guru Tidak Bisa Diproses

Sertifikasi 42.000 Guru Tak Bisa Diproses

KOMPAS/ADHITYA RAMADHAN

Ratusan guru di Kabupaten Garut berunjuk rasa di DPRD Kabupaten Garut, Jawa Barat, Senin (15/9). Mereka menuntut Pemkab Garut membayarkan tunjangan fungsional yang belum dibayarkan selama 13 bulan sebelum Lebaran. Akhirnya, Pemkab Garut meminjam uang dari Bank Jabar untuk membayar tunjangan fungsional para guru.

Minggu, 26 Oktober 2008 | 02:42 WIB

PANGKAL PINANG,SABTU-Sebanyak 42.000 dari 200.000 orang data guru swasta dan negeri se-Indonesia yang mengikuti sertifikasi pada 2008 tidak bisa diproses,karena belum memenuhi persyaratan administrasi.

"Data yang belum memenuhi persyaratan itu dikembalikan ke kabupaten dan kota di Indonesia untuk diperbaiki,"ujar Konsultan Dirjen Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Depdiknas,DR.Kardiawarman,usai tampil sebagai pembicara dalam Workshop guru SMP dan SMA se-Kota Pangkalpinang, Sabtu (25/10).

Ia menjelaskan, persyaratan administrasi sertifikasi guru yang bermasalah antara lain keabsahan SK pengangkatannya masih diragukan,ijazah,surat pengalaman kerja dan syarat pendukung lainnya.

"Namun kami masih bisa mengakomodir kesalahan administrasi tersebut,kecuali kesalahan yang sifatnya subtansif seperti nilai tidak mencapai 850 atau rata-rata sembilan sebagai pesyaratan kelulusan,"ujarnya.

Ia mengemukakan,tingkat kelulusan guru yang mengkuti sertifikasi secara nasional cukup rendah.Pada 2008 kelulusan hanya mencapai 50 persen,sementara 2007 tingkat kelulusan bahkan lebih rendah hanya 30 persen.

"Bagi para guru yang tidak lulus tes sertifikasi, masih memiliki peluang untuk lulus dengan persyaratan mengikuti diklat, kecuali ada masalah lain seperti menggunakan ijazah palsu akan langsung didiskualifikasi," ujarnya.

Ia menjelaskan,persyaratan kelulusan guru yang mengikuti sertifikasi antara lain lulus mengisi formulir dengan sistem komputerisasi,lulus administrasi dan persyaratan subtansif seperti ijazah asli dari perguruan tinggi dan rata-rata nilai sembilan.

Koordinator Divisi Penilaian Sertifikasi Guru Rayon X Jabar, DR.Sri Hayati,MPd,mengatakan,kebijakan pemerintah yang memberlakukan sistem sertifikasi guru sangat bagus untuk meningkatkan profesional dan kwalitas guru dalam memajukan dunia pendidikan di negeri ini.

"Namun disayangkan,sistem yang sudah benar belum sejalan dengan pelaksanaanya yang masih terdapat kekurangan,seperti ditemukannya data sertifikasi guru yang direkayasa untuk bisa lulus sertifikasi,"ujarnya.

Untuk itu,kata dia,pemerintah kabupaten dan kota jangan asal-asalan memilih guru yang akan mengikuti ujian sertifikasi,tetapi harus lebih selektif.

"Kami heran,kenapa guru yang belum memenuhi persyaratan sertifikasi,toh bisa dikirim ke pusat.Seharusnya lebih diseleksi lagi di tingkat kabupaten dan kota sebelum dikirim ke pusat,"ujarnya.

ONO

Guru Swasta Dianaktirikan

KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO

Forum Tenaga Honorer Sekolah Negeri Indonesia melakukan unjuk rasa di depan Istana Negara Jakarta, Jumat (2/5). Dalam aksinya ini mereka menuntut pengangkatan status sebagai pegawai negeri sipil.

Rabu, 10 September 2008 | 23:43 WIB

JAKARTA, RABU - Kesejahteraan guru-guru swasta di Indonesia memprihatinkan. Besarnya gaji yang diterima dari yayasan masih jauh dari layak, sedangkan untuk mendapatkan insentif atau tunjangan fungsional dari pemerintah pusat dan daerah terganjal ketentuan mengajar 24 jam per minggu.

"Guru swasta itu masih dianaktirikan. Padahal, para guru swasta ini kan punya kewajiban yang sama untuk mengabdi pada negara. Namun, pemerintah tutup mata terhadap kesejahteraan guru swasta yang masih minim," kata Maruli Taufik, Ketua Perkumpulan Guru Karyawan Swasta Seluruh Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta yang dihubungi, Rabu (10/9).

Pada 2009 nanti, pemerintah merencanakan untuk meningkatkan gaji guru golongan terendah menjadi minimal Rp 2 juta per bulan. Adapun tunjangan fungsional guru swasta non-S1 ditambah Rp 50.000 dan guru S-1 Rp 100.000 per bulan.

Menurut Maruli, jika mengandalkan gaji dari sekolah saja, guru swasta mendapatkan jumlah gaji yang jauh dari layak, bahkan di bawah upah minimum provinsi atau kota/kabupaten. Di Yogyakarta, bayaran mengajar di sekolah swasta biasa berkisar Rp 5.000 - Rp 10.000 jam

"Sekolah swasta itu mengandalkan pemasukan dari siswa. Sementara sekolah swasta sekarang ini banyak yang kekekurangan siswa. Kesejahteraan guru juga terpengaruh karena lokal berkurang, berarti jam mengajar terbatas," kata Maruli.

Pemerintah provinsi DIY dan pemerintah kota memang memberikan tunjangan yang besarnya bisa mencapai Rp 200.000 per bulan atau lebih. Adapun tunjangan fungsional dari pemerintah pusat belum dirasakan semua guru swasta karena sedikit sekali yang bisa memenuhi ketentuan mengajar 24 jam per minggu.

Edi Susanto, Ketua Federasi Guru Independen Indonesia Kota Padang, mengatakan guru-guru swasta terpaksa mengajar dua bidang studi atau mengajar di sekolah lain untuk bisa memenuhi ketentuan mengajar 24 jam/minggu. Upaya ini ditempuh guru swasta supaya bisa mendapatkan insentif dari pemerintah daerah senilai Rp 100.000/bulan.

"Tapi turunnya insentif juga tidak lancar. Yang kasihan sekolah swasta yang kecil, para guru tidak bisa berbuat banyak karena tidak bisa mengajar sampai 24 jam/minggu," kata Edi.Ester Lince Napitupulu

Senin, 16 Maret 2009

Potong Aksi Kekerasan, IPDN Percepat Wisuda

Kelompok Siswi SMU Menculik Adik Kelasnya

Minggu, 15 Maret 2009

INGET WAKTU EUY..........!!!!!!!!

Label

Pengikut

Arsip Blog

Mengenai Saya