Pendidikan di Papua Masih Mengenaskan

Pendidikan di Papua Maasih Mengenaskan

17/o3/2009

Liputan6.com, Jayapura: Sarana pendidikan di pedalaman Provinsi Papua dinilai sangat minim. Kondisi ini tak menyurutkan semangat siswa-siswa sekolah dasar untuk mengenyam pendidikan formal, meski anggota TNI yang mengajar. Animo itu tampak jelas pada siswa-siswa kelas I-VI SD Persiapan Satuan Pemukiman VIII, Kecamatan Bonggo, sekitar 200 kilometer sebelah barat Kota Jayapura. Demikian hasil pemantauan SCTV di Kecamatan Bonggo, Jayapura, baru-baru ini.

Proses belajar mengajar di SD tersebut memang memprihatinkan. Para siswa belajar di satu ruangan tanpa tembok pembatas untuk setiap tingkat kelas. Kendati demikian, mereka dengan serius mengikuti pelajaran. Peran sejumlah anggota TNI yang turut mengajar juga sangat membantu. Maklum, tenaga pendidik di sekolah itu dan umumnya di Binggo, minim.

Menurut Panglima Daerah Militer Trikora Mayor Jenderal TNI Mahidin Simbolon, keterlibatan para prajurit sebagai pengajar adalah wujud kecintaan untuk mendidik dan membina sesama Anak Bangsa. Ini, memang belum cukup. Karena itu, masyarakat setempat berharap Pemerintah Daerah Papua segera membangun gedung sekolah untuk mengimbangi hasrat masyarakat untuk mengenyam pendidikan.

Penyediaan tenaga pendidik tersebut rupanya menjadi perhatian pemda setempat. Buktinya, Pemda Papua lewat Camat Bonggo Kyeu Kyeu menyatakan rencana pembangunan SD dalam tahun anggaran 2002-2003 ini.(DEN/Ruba`i Kadir)

Puluhan Siswa SD Kerjakan Soal Ujian di Ruangan Rusak

Puluhan Siswa SD Kerjakan Soal Ujian di Ruangan Rusak

Senin, 11 Mei 2009 18:01 WIB

Penulis : Liliek Dharmawan

PURWOKERTO—Media Indonesia.Com: Sebanyak 27 murid Sekolah Dasar Negeri (SDN) II Pabuwaran, Kecamatan Purwokerto Utara, Banyumas, Jawa Tengah, terpaksa mengerjakan soal ujian akhir sekolah berstandar nasional (UASBN) di ruang kelas yang kondisinya membahayakan.

Plafon ruang kelas yang mereka pakai ujian harus ditopang dengan bambu supaya tidak roboh ambruk. Sebagian besar siswa yang mengikuti UASBN di sekolah setempat mengaku khawatir sewaktu-waktu atap ambruk.

"Rasa khawatir memang ada. Tetapi memang hanya ruangan ini yang dapat digunakan," kata Arum, 12, salah seorang siswa SD tersebut. Siswa di sekolah tersebut dibagi dalam dua ruangan. Namun, kedua ruangan itu sama-sama rusak dan atapnya ditopang dengan babmbu supaya tidak ambruk.

"Sebetulnya ruangannya memang tidak representatif, karena tentu bisa menangganggu konsentrasi siswa. Tetapi bagaimana lagi, tidak ada tempat lainnya. Makanya, kita tetap menggunakan ruangan kelas tersebut," ujar Kepala SD Negeri II Pabuwaran Suci Rahayu.

Menurutnya, pihaknya telah mengusulkan perbaikan atas ruang kelas yang rusak itu kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas. Namun, sampai sekarang belum terrealisasi.

Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Banyumas Srie Yono mengatakan jumlah siswa SD yang mengikuti UASBN di kabupaten setempat sebanyak 26.969 siswa SD dan madrasah.

"Untuk tahun ini, kami mentargetkan lebih dari 98 persen siswa SD di Banyumas bakal lulus. Tahun lalu saja persentase kelulusan mencapai 98 persen. Kami memang tidak berani menargetkan kelulusan 100 persen," ujarnya. (LD/OL-01)

125 Siswa Belajar tanpa Kursi, Meja

125 Siswa Belajar tanpa Kursi, Meja

Minggu, 31 Mei 2009 08:44 WIB

BEKASI—Media Indonesia.Com: Ratusan siswa di Yayasan Pendidikan Islam Nurul Huda (Yapidnuh), Kampung Gaga RT005/RW02 Desa Pantai Sederhana Kecamatan Muara Gembong Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, bersekolah tanpa menggunakan sarana kursi dan meja belajar.

Sekretaris Yayasan Pendidikan Yapidnuh, Zainal Abidin Sy di Muara Gembong, Minggu (31/5), mengatakan, yayasan tersebut memiliki 250 siswa yang dibagi dalam empat ruang kelas.

Masing-masing kelas dihuni oleh 100 siswa tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI), 150 siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP), serta satu ruangan yang dihuni 30 orang guru.

"Setiap kelas diisi 40 siswa. Sejak dua tahun lalu, sekitar 125 siswa MI di sekolah kami belajar secara lesehan di lantai karena keterbatasan dana pengadaan bangku dan meja belajar. Mereka adalah siswa yang belajar pada siang hari," katanya.

Akibat keterbatasan ruangan, kata dia, para siswa dibagi jadwal belajar pada pagi hari mulai pukul 07.30 hingga 10.30 WIB dan siang hari mulai pukul 13.00 hingga 14.00 WIB.

Siswa MI yang masuk pada siang hari terpaksa belajar secara lesehan di lantai karena hingga kini baru dua lokal kelas yang dilengkapi bangku dan meja belajar.

"Idealnya jumlah kelas minimal tujuh lokal. Kami harap bupati Bekasi dapat membantu, mengingat beliau juga mantan lulusan sekolah agama," katanya. (Ant/OL-04)

Dua Komputer Saja Cukup!

Dua Komputer Saja Cukup!

KOMPAS.COM/TRI WAHONO

Presiden Direktur PT Excelcomindo Pratama Hasnul Suhaimi (paling kiri) dan Direktur Corporate Services XL Joris de Fretes (paling kanan) menyerahkan secara simbolis perangkat komputer di SD 20 Matras, Sungailiat, Bangka Induk, Provinsi Bangka Belitung, Sabtu (7/2).

Kompas, Senin, 9 Februari 2009 | 15:55 WIB

RAUT gembira tampak di wajah anak-anak dan para guru SDN 20 Matras, Sungailiat, Bangka Induk, Provinsi Bangka Belitung pagi itu. Untuk pertama kalinya, sekolah tempat mereka menimba ilmu dilengkapi komputer.

Komputer sumbangan PT Excelcomindo Pratama beserta mitranya diserahkan secara resmi Sabtu (7/2) lalu. Sumbangan tersebut merupakan bagian dari program sosial Indonesia Berprestasi yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

"Pemanfaatan ICT dalam pendidikan akan meningkatkan kualitas pendidikan. Kita menyadari pendidikan harus sama rata di seluruh Indonesia. Kita cari sekolah-sekolah yang benar-benar membutuhkan seperti di SD Matras ini," ujar Hasnul Suhaimi, Presiden Direktur XL saat menyerahkan bantuan secara simbolis.

Bagi sebagian besar siswa dan guru di sini, komputer memang barang baru meski sering mereka dengar dan lihat dari koran dan televisi. Menyentuh pun belum pernah apalagi mengoperasikan.

"Saya baru pertama kali lihat komputer," kata Risya Rangga (12), siswa kelas 6 SDN 20 Matras. Ia dan kawan-kawannya terlihat begitu antusias membicarakan masalah komputer yang baru datang sebulan lalu itu.

Ia dan beberapa kawannya mengaku belum tahu bagaimana mengoperasikan komputer. Sejauh ini, Risya tahu bahwa komputer dapat dipakai mengetik, bermain game, serta memainkan lagu dan video. Saat ditanya mimpinya jika sudah bisa menggunakan komputer, ia pun hanya menjawab ingin mengenal kekayaan alam di seluruh Indonesia.

Ada 2 unit komputer yang kini melengkapi sarana pendidikan di SD tersebut. Untuk sementara keduanya belum dipakai untuk kegiatan belajar mengajar. Salah satunya dipakai untuk administrasi di perpustakaan. Sementara komputer lainnya dipakai untuk mendukung administrasi di kantor tata usaha.

"Pelajaran komputer rencananya akan dimulai tahun ajaran baru nanti mulai kelas 3. Saya paling baru akan mengajarkan dasar-dasar menggunakan komputer pada anak-anak," ujar Elis, guru perempuan yang sengaja direkrut SD 20 Matras untuk mengajarkan komputer sejak ada program tersebut.

Untuk tahap pengenalan saat ini, dua komputer saja cukup. Lagipula pasokan listrik di Pulau Bangka masih terbatas dan byar pet seperti daerah-daerah pulau umumnya di Indonesia.

"Melalui program ini kita membantu pemerintah yang berupaya mewujudkan satu sekolah satu komputer," ujar Hasnul. Tidak hanya bantuan komputer saja dalam bentuk perangkat keras, XL juga memberikan pelatihan komputer dan Bahasa Inggris bagi guru-guru dan pendampingan melalui LSM Nurani Dunia.

Kehadiran komputer di sekolah bakal memberikan gairah baru cara belajar mengajar sehari-hari. Mimpi Risya dan kawan-kawan bahkan mungkin lebih dari yang mereka bayangkan jika Internet pun masuk.

Bukan tidak mungkin dan tentu mudah bagi XL untuk melanjutkan tanggung jawab sosialnya untuk mewujudkan hal tersebut. Apalagi, Pulau Bangka merupakan daerah yang dilalui jaringan serat optik perusahaan telekomunikasi tersebut dari Pademangan Jakarta-Belitung-Bangka-Batam-Johor Baru Malaysia. Pulau Bangka bisa disebut salah satu gerbang Internet Indonesia ke luar negeri.

Kalau kali ini dua komputer saja cukup, kelak satu orang satu komputer dan tersambung internet tidaklah mustahil di Bumi Serumpun Sebalai itu.

Tri Wahono

Bangunan SD Inpres Lama Sebaiknya Direnovasi

Bangunan SD Inpres Lama Sebaiknya Direnovasi

KOMPAS/SOELASTRI SOEKIRNO

/

Senin, 6 April 2009 | 20:11 WIB

Laporan wartawan KOMPAS Yulvianus Harjono

BANDUNG, KOMPAS.com - Bangunan-bangunan sekolah bekas SD Inpres yang dibuat tahun 1974-1977 sebaiknya dihancurkan dan diganti dengan struktur bangunan baru. Orangtua siswa khawatir, kasus seperti di SDN Sejahtera bakal terulang di masa mendatang jika tidak diantisipasi serius.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jendral Forum Orangtua Siswa (Fortusis) Bandung Raya, Senin (6/4). Bangunan-banguna SD Inpres ini kan sebetulnya tidak layak. Aspek kajian teknis dan strukturnya banyak yang tidak memenuhi syarat. "Seperti halnya kasus yang terjadi di SDN Sejahtera," ucapnya.

Kekhawatiran semakin menjadi-jadi saat musim penghujan saat ini. Potensi hujan lebat disertai angin kencang semakin tinggi dan bukan tidak mungkin memicu robohnya atap bangunan SD-SD Inpres yang kualitasnya rendah dan t erus dimakan usia. Dwi pun mengusulkan SD-SD yang dibuat zaman Orde Baru ini digantikan bangunan baru. Tidak perlu direhabilitasi seperti halnya kasus di SDN Sejahtera.

Sekeratis Dinas Pendidikan Kota Bandung Dadang Iradi membenarkan, struktur bangunan SD Inpres relatif lebih rentan dibandingkan bangunan SD yang dibuat zaman lainnya, termasuk yang usianya lebih tua. Kan pembangunannya menggunakan sistem darurat saat itu. "Mengejar jumlah. Dinding hanya terbuat dari batako dan atapnya asbes," ucapnya.

Ironisnya, sebagian dari sekolah rusak yang ada di Kota Bandung saat ini adalah SD-SD Inpres. Total ruang kelas rusak yang tercatat saat ini adalah 1.500 buah. Lagian, kami pun sebetulnya masih membutuhkan ruang-ruang kelas baru. Target rehabilitasi ini sampai 2010, ucapnya. Tahun ini, Pemkot Bandung menganggarkan dana rehabilitasi Rp 42 miliar dan untuk pengadaan ruang kelas baru Rp 11 miliar.

Tahun 2009 ini ada 90 sekolah yang mendapatkan proyek rehabilitasi dari dana role sharing . Di lain pihak, pada ta hun ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak lagi mengaggarkan dana role sharing rehabilitasi dan pengadaan ruang kelas baru. Program ini akan di;anjurkan lagi tahun 2010. Di Bandung, perbaikan sarana prasarana menjadi program prioritas selain mewujudkan pendidikan dasar secara cuma-cuma.

Kontrol masyarakat

Ketua Masyarakat Peduli Pendidikan Indonesia Eko Purwono mengatakan, kasus di SDN Sejahtera sebetulnya tidak perlu terjadi apabila masyarakat lebih dilibatkan aktif di dalam pengawasan dan proyek rehabilitasi gedung sekolah. Mengacu kepada ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan, masyarakat berhak memberi masukan tentang rencana teknis dan tata bangunan.

Bahkan, bisa melaksanakan gugatan perwakilan terhadap bangunan gedung yang bisa membahayakan, tuturnya. Dwi Subawanto sependapat dengan hal ini. Sayangnya, menurutnya, tidak tiap sekolah mau memberi ruang yang luas terhadap partisipasi publik dalam perencanaan atau pengerjaan proyek di sekolah.

Sering terjadi, komite sekolah (wakil dari masyarakat) justru tidak dilibatkan, ucapnya. Ia menduga, hal ini juga terjadi di dalam kasus ambruknya ruang kelas di SDN Sejahtera. Padahal, ucapnya, apalagi di swakelola, keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan sangatlah dibenarkan. "Jadi, bukan hanya urusan kepsek semata," ucapnya.

Hal ini dibenarkan Kepala Seksi Pembinaan TK dan SD Bidang Pendidikan Dasar Disdik Provinsi Jawa Barat Uuh Suparman. Sistem swakelola justru merangsang adanya partisipasi aktif dari masyarakat. Dana Rp 4 juta sebetulnya kan terbatas. "Dari sini justru diharapkan adanya sumbangsih masyarakat, misalnya tenaga," ucapnya.

Belajar Sambil Menghirup Aroma Kamar Mandi

21/12/2008 13:30 - Pendidikan
Belajar Sambil Menghirup Aroma Kamar Mandi

Liputan6.com, Maumere: Kenyamanan belajar seolah menjadi hal yang tidak pernah dirasakan siswa Sekolah Menengah Atas Negeri Nita, Maumere, Nusa Tenggara Timur. Betapa tidak. Kondisi sekolah amat memprihatinkan. Dinding dari bambu banyak berlubang. Ruang kelas pun tak berpintu. Sedangkan atap terbuat dari seng bekas.

Bukan hanya harus tahan panas atau hujan, para siswa di ruang kelas berukuran 4 x 5 meter tersebut harus tahan dengan sengatan bau dari mandi cuci kakus alias kamar mandi. Maklum saja, MCK hanya berbatas bilik bambu, bahkan dapat tembus pandang.

Kepala sekolah SMAN Nita Robert Rass mengaku sulit menciptakan belajar yang nyaman bagi 200 muridnya. Dari delapan kelas, lima di antaranya bangunan darurat. Pengajuan dana perbaikan sekolah sudah kerap kali dilakukan, tapi selalu mendapatkan jawaban sama, yakni belum diprioritaskan pemerintah daerah.(YNI/Adrian Pantur)

Murid SDN Bangkuyung Belajar di Luar Kelas

12/02/2009 05:42 - Pendidikan
Murid SDN Bangkuyung Belajar di Luar Kelas

Liputan6.com, Pandeglang: Ratusan siswa Sekolah Dasar Negeri III Bangkuyung, Pandeglang, Banten, sejak sepuluh tahun terakhir terpaksa belajar dengan kondisi memprihatinkan. Siswa kelas empat, lima, dan enam, terpaksa belajar di luar kelas secara bergiliran karena seluruh ruang kelas yang ada rusak dan bocor. Bahkan beberapa bagian nyaris ambruk sehingga membahayakan siswa.

Menurut Jaenal Mutakin, salah seorang guru, Rabu (11/2), kerusakan bangunan sebetulnya telah berkali-kali dilaporkan pihak sekolah kepada pemerintah setempat. Namun hingga kini perbaikan yang ditunggu tidak kunjung terwujud.

Tak hanya terganggu oleh rusaknya ruang kelas, sekolah ini juga kekurangan meja dan kursi. Akibatnya puluhan siswa kelas satu, dua, dan tiga terpaksa belajar sambil berdiri secara bergiliran. Kondisi ini jelas merupakan ironi ditengah janji pemerintah yang akan mengalokasikan 20 persen anggaran untuk pendidikan.(IAN/Agus Faisal Karim dan Taufik Muharam)

Belajar Di Gedung Yang Bocor dan Retak

25/03/2009 06:54 - Pendidikan
Belajar di Gedung yang Bocor dan Retak

Liputan6.com, Serang: Kondisi sekolah dasar di negeri ini masih banyak dalam kondisi yang memprihatinkan. Contohnya Sekolah Dasar Negeri Lemah Abang di Serang, Banten. Hampir seluruh kelas dan ruang guru tak berjendela. Atap yang hanya ditopang kayu sudah bocor dan dindingnya juga retak.

Meski sekolah ini terletak di tengah Kota Serang, suasananya mirip sekolah dasar di daerah tertinggal. Sekolah ini hanya berjarak sekitar lima kilometer dari Kantor Walikota Serang. Jika hujan turun, siswa kehujanan hingga mengganggu aktivitas belajar mengajar.

Sejak dibangun pada tahun 1982 hingga kini, sekolah belum pernah mendapatkan bantuan renovasi dari Dinas Pendidikan setempat. Artinya sudah 25 tahun belum pernah diperbaiki. Bahkan tahun ini belum terlihat tanda-tanda akan diperbaiki meski kondisinya sudah memprihatinkan.(JUM/Ariel Maranoes)

Masih Ada 15.054 Gedung SD di Jateng yang Rusak

Masih ada 15.054 Gedung SD di Jateng yang Rusak

/

Rabu, 7 Januari 2009 | 21:30 WIB

SEMARANG, RABU - Ambrolnya atap tiga lokal kelas di SD Negeri Tuntang II Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, menunjukkan bahwa infrastruktur sekolah di Jawa Tengah masih memprihatinkan. Pasalnya, ternyata hingga awal Januari 2009, tercatat masih sebanyak 15.054 gedung sekolah dasar yang kini kondisinya rusak.

Menurut anggota DPRD Jawa Tengah, Aisyah Dahlan, Rabu (7/1), dari jumlah gedung sekolah dasar yang rusak, sekitar 1.799 gedung sekolah kondisi sangat membahayakan. Disamping sudah rusak parah, juga rawan ambrol. Tingginya jumlah gedung sekolah dasar yang rusak, akibat kegagalan pemerintah Pusat mendorong realisasi rehabilitasi gedung sekolah rusak sesuai kesepakatan kerjasama 2008.

Setelah anggaran pendidikan mencapai 20 persen pada APBD Jateng 2008, yakni anggaran pendidikan mencapai Rp 1 triliun lebih, ada MoU Pemerintah Pusat, Pemprov Jateng dan pemkab/pemkot untuk perbaikan sekolah rusak dengan sharing pembiayaan, kata Aisyah Dahlan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

Anggota DPRD, HM Iqbal Wibisono menambahkan, tidak hanya gedung sekolah dasar saja yang banyak yang rusak. Data terakhir 2008 juga menunjukkan di Jateng sedikitnya terdapat 4.677 gedung sekolah rusak di tingkat SMA serta 2.140 unit gedung sekolah di tingkat SMP juga rusak. Kondisi ini bisa tidak segera ditangani, bukan tidak mungkin satu per satu gedung sekolah itu ambruk.

Komputer Harus Lancarkan proses belajar Mengajar

Komputer Harus Lancarkan Proses Belajar Mengajar

/

Kamis, 24 Juli 2008 | 18:05 WIB

YOGYAKARTA, KAMIS - Komputer bukan sekedar alat atau teknologi yang harus dikuasai anak-anak. Membawanya ke dalam metode pembelajaran di sekolah berarti menjadikan komputer sebagai tools, alat yang harus bisa membantu proses belajar mengajar. Apalagi untuk anak didik SMP atau SMA, kata Guru SMAN 1 Yogyakata, Sewon Budi Setyono.

"Komputer itu harus membantu proses pembelajaran. Nah, kalau komputer itu di sekolah hanya dipindahkan masuk ke lab, itu salah. Salah besar kalau komputer itu sekedar alat untuk belajar komputer," ujar Budi di Yogyakarta, Kamis (24/7). Menurut Budi, sekolah sebagai institusi pendidikan harusnya semakin menyadari bahwa anak-anak sekarang sudah mengenal teknologi dari usia yang begitu muda. Dalam urusan teknologi, guru sebenarnya lebih ketinggalan dari anak-anak didiknya.

"Anak-anak sekarang jadi lebih canggih. Jadi kalau SMA itu masih ngajarin word, ya salah. Harusnya menyuruh mereka untuk memanfaatkannya untuk buat laporan, presentasi," tandas Budi. Budi yang sudah cukup lama menekuni multimedia pembelajaran sejak tahun 1993 mengatakan meski multimedia pembelajaran berperan meningkatkan efektivitas penyampaian bahan ajar, tidak semua topik pembelajaran dapat disampaikan dengan multimedia. Bahan-bahan yang biasanya peru disampaikan dengan multimedia adalah bahan-bahan yang sulit diamati, sulit dipahami, atau karena sekolah tidak memiliki alatnya. "Jadi jangan ramai-ramai harus lewat multimedia. Kalau bisa pakai lidi ngapain pake CD?" ujar Budi sambil tertawa.

Budi mengatakan, sebenarnya guru tidak perlu repot untuk mempersiapkan penggunaan teknologi dalam menyampaikan bahan ajarnya. Budi medorong para guru untuk membuat tim di antara mereka. Satu tim harus ada yang bertindak sebagai penulis naskah dan programmer. Penulis naskah adalah guru-guru yang tajam dalam penyusunan materi. Materi yang telah disusun kemudian diserahkan kepada para guru yang cukup menguasai komputer.

"Biasanya, guru-guru muda atau guru komputer," tandas Budi. Dengan demikian, juga bisa melatih guru bekerja sama dan bersinergi dalam mengajar anak didik. Selain itu, di antara guru sendiri bisa bertukar informas dan pengetahuan tentang mata pelajaran atau teknologi komputer, misalnya cara mengaplikasikan program tertentu secara maksimal.

Karena ketekunannya untuk mengawinkan teknologi dan dunia pendidikan, Budi pernah menjadi pemenang Lomba Inovasi Guru Nasional pada tahun 2004 dan 2005 yang diselenggarakan oleh Microsoft sehingga mendapat kesempatan untuk mengikuti event yang sama di tingkat regional Asia-Pasifik.

Di tahun 2004, guru fisika ini membuat multimedia untuk topik Gerak Melingkar sedangkan tahun 2005 untuk topik Fluida. Karena mengikuti lomba ini, Budi memperoleh kesempatan dari Microsoft untuk melatih para guru di wilayahnya untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam menyampaikan bahan ajar didukung oleh Microsoft dan Diknas setempat. Hingga saat ini sudah 1.280 guru yang diajarnya mulai dari guru SD hingga SMA, mencakup guru SLB dan SMK.

"Microsoft mensupport saya untuk melakukan pelatihan dan membuat training untuk daerah-daerah bekerja sama dengan diknas. Saya cari daerah sendiri dan membuat kurikulum sendiri. Saya ajarkan mereka membuat multimedia pembelajaran dan belajar memanfaatkan teknologi informasi," tandas Budi.

Budi menganggap pengalaman mengikuti Lomba Guru Inovatif Nasional sangat berharga. Di tingkat regional, dia dapat bertemu dengan guru-guru se-Asia-Pasifik untuk sharing pengalaman dan pengetahuan. "Di sana, kita bisa sharing, melihat kemajuan implementasi TI di negara-negara lain. Guru-guru juga dapat mengukur kemampuan dan bertukar software dan rahasia. Contoh Malaysia, mereka coba memaksimalkan Microsoft Excel untuk menyampaikan bahan ajar kimia dan fisika," tandas Budi.

LIN

Gresik Rasmikan Sarana Pendidikan Senilai 17,6 Miliar

Gresik Resmikan Sarana Pendidikan Senilai Rp 17,6 Miliar

Rabu, 4 Juni 2008 | 16:31 WIB

GRESIK, RABU- Bupati Gresik Robbach Ma'sum, Rabu (4/6), meresmikan 396 sarana pendidikan yang tersebar di 69 sekolah negeri dan 330 lembaga pendidikan swasta. Sarana pendidikan termasuk gedung sekolah, laboratorium, dan taman pendidikan Al Quran didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik senilai Rp 17,6 miliar. Penandatanganan prasasti dipusatkan di Aula Sunan Giri SMA Negeri 1 Gresik.

Robbach berharap, seluruh sarana yang dibangun bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin dan sumber daya pendidik lebih ditingkatkan. Para kepala sekolah harus selalu memperbaiki manajemen pendidikan di sekolah masing-masing. "Kalau perlu metode dalam mempersiapkan materi pendidikan setiap guru selalu diperbaiki, jangan sampai tetap seperti zaman dulu," kata Robbach.

Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Husnul Khuluq menambahkan, kualitas pendidikan di Gresik saat ini lebih baik dibanding kota lain di Jawa Timur. Pada tahun 2007 biaya pendidikan yang dikeluarkan dari APBD sebesar Rp 77,216 miliar atau 22,5 persen dari APBD. "Jumlah tersebut tidak termasuk gaji guru sehingga Gresik menganggarkan pendidikan lebih dari 20 persen sebagaimana amanat undang-undang," kata Khuluq.

Menurut dia, biaya yang besar serta pembangunan sarana dan prasarana yang telah dianggarkan oleh APBD harus dimanfaatkan seoptimal mungkin. "Yang terpenting keterjangkauan pendidikan untuk golongan masyarakat tidak mampu. Jangan sampai ada anak orang tidak mampu tidak sekolah atau tak mampu membayar sekolah di Gresik," katanya.

ACI

Lebih 12.000 Siswa Siswa di Mukomuko Belajar di Kelas Darurat

Lebih 12.000 Siswa di Mukomuko Belajar di Kelas Darurat

Kompas/Ahmad Zulkani

Mardiani (38), warga Desa Pauh Terenja, Kabupaten Mukomuko, bersama bayinya yang berumur sebulan, suami, dan dua anaknya yang lain sudah lima bulan hidup di tempat darurat setelah rumahnya roboh akibat gempa. Bantuan dana perbaikan seperti yang dijanjikan pemerintah sampai Selasa (26/2) belum diterima. Gempa yang terus mengguncang membuat Mardiani dan keluarga lain makin menderita.

Rabu, 27 Februari 2008 | 12:07 WIB

MUKOMUKO, RABU- Sedikitnya lebih 12.000 siswa dari semua tingkatan di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, sampai saat ini ternyata masih belajar di kelas darurat. Kondisi itu dikhawatirkan berdampak serius bagi mutu pendidikan daerah ini karena, efektifitas proses belajar mengajar di tempat darurat hanya sekitar 40 persen saja.

Dalam kondisi pendidikan di Mukomuko yang belum memuaskan, kondisi ini justru dikhawatirkan makin membuat dunia pendidikan di Mukomuko terus terpuruk dalam beberapa tahun ke depan. Sebab, berdasarkan penelitian terhadap proses pembelajaran di kelas darurat, ternyata selama ini benar-benar sangat tidak efektif, kata Bupati Mukomuko Ichwan Yunus, ketika ditemui Kompas di Mukomuko, Rabu (27/2).

Gempa tektonik berkekuatan 7,9 skala Richter (SR) yang hingga saat ini terus diikuti gempa susulan berskala 5 SR hingga 7,2 SR, benar-benar berdampak besar bagi Mukomuko. Sebab, kata Ichwan Yunus, setelah hampir setengah tahun pascagempa menghancurkan ribuan rumah penduduk, sarana dan prasarana pendidikan serta berbagai infrastruktur public di daerah ini, pemerintah kabupaten (Pemkab) Mukomuko masih dipusingkan minimnya dana rehabilitasi. Akibatnya, hampir 90 persen fasilitas umum dan rumah penduduk yang rusak belum tersentuh perbaikan sama sekali.

Diakui, yang paling mendesak saat ini adalah perbaikan sarana dan prasarana pendidikan. Jika dikalkulasi sekitar 320 unit ruang kelas ambruk di Mukomuko, dengan jumlah murid rata-rata 40 orang per kelas, maka berarti lebih dari 12.000 siswa sampai sekarang masih belajar di kelas-kelas darurat seperti di bawah tenda-tenda yang sudah bocor dan ruang kelas yang retak-retak hampir ambruk.

Saya sungguh mengkhawatirkan persentase kelulusan ujian nasional tahun ini di Mukomuko bakal anjlok karena efektifitas belajar mengajar selama enam bulan belakangan sangat rendah. Sebab, r ibuan siswa yang tidak efektif belajar ini dari semua tingkatan mulai Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas, ujar Ichwan Yunus.

Menurut Bupati Mukomuko, tidak efektifnya proses belajar mengajar sudah dikeluhkan oleh semua guru-guru dan siswa. Sebab, dalam suasana panas terik belajar di tenda jelas sangat menyiksa. Begitu pula jika hujan deras, kegiatan belajar terpaksa bubar karena tenda-tenda bocor. (ZUL)

Achmad Zulkani

Masih Ada 153 Sekolah Rusak di Madiun

Masih Ada 153 Sekolah Rusak di Madiun

/

Rabu, 11 Februari 2009 | 19:30 WIB

MADIUN, RABU - Masih ada 153 sekolah di Kabupaten Madiun yang kondisinya rusak. Perbaikan seluruh sekolah rusak ini diperkirakan baru tuntas pada tahun 2010. Terbatasnya dana yang ada membuat tidak seluruh sekolah rusak bisa direhabilitasi tahun ini.

Bupati Madiun, Muhtarom menyampaikan hal ini usai meninjau rehabilitasi SDN Garon 2 di Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, Rabu (11/2). Rehabilitasi enam ruangan kelas di sekolah tersebut menggunakan dana alokasi khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun, Sumardi menjelaskan, pada tahun 2008, ada 82 sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah yang direhabilitasi. Dana yang dihabiskan untuk merehabilitasi sekolah-sekolah ini mencapai Rp 21,3 miliar. Sebanyak Rp 18,4 miliar dana DAK dari APBN sedangkan Rp 2,9 miliar merupakan dana dari APBD Kabupaten Madiun.

Sementara tahun ini, rencananya ada 92 sekolah dasar negeri yang bakal direhabilitasi. Dana sebesar Rp 24 miliar akan digelontorkan untuk merehabilitasi sekolah-sekolah ini. Seba nyak Rp 22 miliar diantaranya dari DAK APBN dan Rp 2 miliar dari APBD Kabupaten Madiun.

Setiap sekolah yang akan direhabilitasi akan mendapatkan bantuan dana sebesar Rp 250 juta. Dana bantuan ini akan digunakan untuk merehabilitasi ruangan kelas sebanyak Rp 160 juta sedangkan Rp 90 juta lagi untuk sarana dan prasarana sekolah dan perpustakaan sekolah.

"Penggunaan dana sepenuhnya swakelola pihak sekolah bersama komite sekolah dan masyarakat sekitar sekolah," kata Sumardi.

APA

DKI Akan Rehabilitasi 65% Gedung Sekolah

DKI Akan Rehabilitasi 65 Persen Gedung Sekolah

/

Selasa, 3 Februari 2009 | 17:02 WIB

JAKARTA, SELASA — Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan merehabilitasi 321 gedung sekolah SDN, SMPN, SMAN, dan SMKN. Jumlah ini jauh dari yang diusulkan pihak Dinas Pendidikan DKI Jakarta kepada DPRD.

Dalam jumpa pers di balai kota, Selasa (3/2), Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pemprov DKI Jakarta Didi Sugandi mengatakan, ke-321 gedung sekolah ini terbagi dalam 3 tipe rehabilitasi. Yakni rehab total sebanyak 19 sekolah, rehab sedang 10 sekolah, dan rehab berat 229 sekolah.

"Data rekapitulasi gedung sekolah yang diusulkan sebesar 497 gedung, 321 gedung dikerjakan tahun ini dan sisanya 179 gedung sekolah belum masuk target rehab tahun ini," katanya. Pada rehab total realisasi anggaran mencapai sekitar Rp 233 miliar dan rehab berat sebanyak Rp 348 miliar, sementara Didi tidak merinci besaran untuk rehabilitasi sedang.

Adapun kriteria sebuah sekolah masuk rehab total adalah umur bangunan lebih dari 30 tahun, tingkat kerusakan lebih dari 65 persen, tidak memilik ruang penunjang serta konstruksi belum standar, masih menggunakan bahan kayu yang sudah rapuh, dan konstruksi bangunan tidak dapat dipertahankan.

Untuk jenis rehabilitasi berat, kriterianya mencakup tingkat kerusakan di atas 45-65 persen dan tidak rawan banjir setiap musim hujan. Adapun untuk rehab sedang, tingkat kerusakan hanya berada pada kisaran 20-45 persen, atap menggunakan baja ringan dan dalam kondisi baik serta pada umumnya kerusakan hanya di pintu dan jendela.

Ujang Arifin, Kepala Sekretariat Dinas Pendidikan DKI Jakarta, yang ikut mendampingi Didi menjelaskan bahwa gedung sekolah yang ada pada saat ini 46,60 persen di antaranya belum dilengkapi sarana penunjang pendidikan. Padahal, ketentuan sarana penunjang sudah diatur Permendiknas No 24/2008.

"Permendiknas mengatur standar sarana prasarana sebuah gedung sekolah yang di dalamnya memuat 7 ruang sarana penunjang. Kenyataan di lapangan, 820 gedung belum dilengkapi sarana penunjang," ujarnya. Jumlah tersebut, diungkapkan Ujang, terdiri dari 660 SDN, 105 SMPN, 28 SMAN, dan 16 SMKN.

Kondisi di lapangan juga memberikan kenyataan bahwa 18 persen gedung dalam kondisi ambruk, 22, 2 persen kondisi rusak berat, dan 13 persen kondisi rusak sedang.

C2-09

Minim Perpustakaan di Tingkat Pendidikan Dasar

Minim, Perpustakaan di Tingkat Pendidikan Dasar

KOMPAS/LASTI KURNIA

Staf Perpustakaan Nasional merapikan catatan katalog koleksi data yang masih dilakukan dengan sistem katalogisasi manual di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Salemba, Jakarta, Senin (6/10). Saat ini Perpustakaan Nasional sedang menyiapkan sistem digitalisasi pada materi maupun sistem database koleksi sehingga akan lebih mudah diakses dan dimanfaatkan masyarakat./

Selasa, 13 Januari 2009 | 22:52 WIB

JAKARTA, SELASA - Fasilitas perpustakaan sebagai salah satu sarana dan prasarana di sekolah yang penting untuk meningkatkan mutu pendidikan masih rendah. Kondisi perpustakaan yang memprihatinkan, baik soal ruangan perpustakaan maupun koleksi buku-buku yang tersedia, justru terjadi di tingkat pendidikan dasar.

Dari data Departemen Pendidikan Nasional, pada 2008 tercatat baru 32 persen SD yang memiliki perpustakaan, sedangkan di tingkat SMP sebanyak 63,3 persen. Pada tahun ini, pemerintah menargetkan penambahan ruang perpustakaan di sekolah-sekolah pada jenjang pendidikan dasar sekitar 10 persen.

Yanti Sriyulianti, Koordinator Education Forum, di Jakarta, Selasa (13/1), mengatakan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai standar nasional merupakan tanggung jawab pemerintah. Masyarakat bisa menuntut pemerintah pusat dan daerah jika terjadi kesenjangan mutu pendidikan akibat sarana dan prasarana yang timpang di antara perkotaan dan pedesaan atau di antara sekolah-sekolah yang ada.

Perpustakaan yang merupakan salah satu tempat untuk siswa dan guru mencari sumber belajar belum dianggap penting. Keberadaan perpustakaan hanya sekadar memenuhi syarat tanpa memperhatikan bagaimana seharusnya fasilitas perpustakaan disediakan dan bagaimana menjadikan perpustakaan sebagai tempat yang menyenangkan bagi siswa dan guru untuk menumbuhkan minat baca.

Abbas Ghozali, Ketua Tim Ahli Standar Biaya Pendidikan Badan Standar Nasional Pendidikan, mengatakan pendidikan dasar di Indonesia yang diamanatkan konstitusi untuk menjadi prioritas pemerintah masih berlangsung ala kadarnya. Pemerintah masih berorientasi pada menegejar angka statistik soal jumlah anak usia wajib belajar yang bersekolah, sedangkan mutu pendidikan dasar masih minim.

Padahal, soal sarana dan prasarana pendidikan di setiap sekolah untuk meningkatkan mutu pembelajaran itu sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang standar nasional sarana dan prasarana. Peraturan ini memberi arah soal keberadaan perpustakaan di setiap sekolah.

ELN