Jelang UN, Penguatan Mental Siswa Diperlukan
Rabu, 15 April 2009 | 21:57 WIB
SEMARANG, KOMPAS.com - Menjelang dilaksanakannya ujian nasional bagi siswa SMA sederajat, Dinas Pendidikan Kota Semarang mengharapkan pihak sekolah dan orangtua agar memberikan penguatan mental kepada siswa demi menumbuhkan rasa percaya diri. Hal ini dibutuhkan siswa untuk mengerjakan soal ujian dengan optimis.
"Selain latihan penguasaan materi, penguatan mental ini diperlukan untuk memberikan semangat dan motivasi kepada siswa," ujar Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Akhmat Zaenuri, di Kota Semarang, Rabu (15/4).
Untuk itu, Zaenuri mengimbau, kepada orangtua siswa meluangkan waktu untuk memberikan semangat kepada anaknya yang akan bergelut dengan UN. "Hal ini memberikan kontribusi positif bagi siswa agar bisa lulus ujian," kata Zaenuri.
Selain kepada orangtua, Zaenuri mengimbau kepada siswa untuk menjaga ketahanan fisiknya agar tidak sakit pada hari pelaksanaan ujian.
Menurut Zaenuri, penguatan mental dan fisik merupakan hal terakhir yang penting dilakukan setelah siswa melakukan persiapan untuk penguasaan materi. "Untuk persiapan akademik sudah dilakukan sejak Februari lalu, dengan program try-out dari sekolah-sekolah," ucap Zaenuri.
Untuk memotivasi semangat siswa, sekolah juga memiliki berbagai cara. Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Semarang Bambang Nianto Mulyo mengaku, telah mengundang motivator ke sekolahnya untuk menguatkan mental siswa menjelang pelaksanaan UN. "Selain itu, kami juga mengadakan doa bersama agar seluruh siswa mencapai hasil terbaik," katanya.
UN untuk SMA sederajat ini akan diselenggarakan mulai 22 April mendatang. Di Kota Semarang, UN untuk SMA, MA, dan SMA Luar Biasa akan diikuti 13.168 siswa, sedangkan peserta dari SMK mencapai 9.496 siswa.
ILO
Senin, 20 April 2009
Berharap Kepada KTSP
Berharap Kepada KTSP
Ditulis Oleh Wiyanto, S.Pd
Suara Merdeka, 28-05-2008,
Sementara negara lain berpacu meningkatkan teknologi dalam pendidikan, negara kita masih terseok-seok menentukan kurikulum apa yang tepat. Mungkin sudah menjadi tradisi para pemimpin negeri ini untuk menancapkan monumen kepemimpinan mereka, melalui kebijakannya, termasuk dalam bidang pendidikan. Sehingga tak heran, setiap ganti menteri, ganti kebijakan.
Entah sudah berapa kali kurikulum pendidikan di negeri ini berganti, menyebabkan buku kakak tak lagi dimanfaatkan adiknya. Belum selesai kurikulum A, sudah diganti dengan kurikulum B, belum selesai dilaksanakan kurikulum B sudah berganti lagi dengan kurikulum C. Yang terakhir, kurikulum baru yang dinamakan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) untuk mengganti sistem KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi) yang diterapkan sebelumnya.
Apa sih KTSP itu? KTSP adalah sebuah kurikulum yang diberlakukan berdasarkan Permendiknas No. 19 tahun 2007, yang memungkinkan sekolah menentukan sendiri kurikulum yang diajarkan kepada para siswa. Meski dibebaskan, namun kompetensi siswa telah dirumuskan dalam KBK. Dengan kebebasan ini, seorang guru diharapkan bisa memiliki inovasi dan daya kreatifitas yang tinggi untuk menyampaikan materi kepada peserta didiknya dengan baik. Penentuan kurikulum ini bisa berbeda antar satu sekolah dengan lainnya, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan para siswa.
Kurikulum baru ini belum teruji kualitas dan efektivitasnya. Banyak pula guru yang masih gagap untuk menyusun bahan ajar sendiri untuk memenuhi kompetensi yang diharapkan. Ya, semua memang butuh waktu. Kita berharap banyak pada kurikulum baru ini, agar tak semakin tertinggal dari negara lain.
Ditulis Oleh Wiyanto, S.Pd
Suara Merdeka, 28-05-2008,
Sementara negara lain berpacu meningkatkan teknologi dalam pendidikan, negara kita masih terseok-seok menentukan kurikulum apa yang tepat. Mungkin sudah menjadi tradisi para pemimpin negeri ini untuk menancapkan monumen kepemimpinan mereka, melalui kebijakannya, termasuk dalam bidang pendidikan. Sehingga tak heran, setiap ganti menteri, ganti kebijakan.
Entah sudah berapa kali kurikulum pendidikan di negeri ini berganti, menyebabkan buku kakak tak lagi dimanfaatkan adiknya. Belum selesai kurikulum A, sudah diganti dengan kurikulum B, belum selesai dilaksanakan kurikulum B sudah berganti lagi dengan kurikulum C. Yang terakhir, kurikulum baru yang dinamakan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) untuk mengganti sistem KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi) yang diterapkan sebelumnya.
Apa sih KTSP itu? KTSP adalah sebuah kurikulum yang diberlakukan berdasarkan Permendiknas No. 19 tahun 2007, yang memungkinkan sekolah menentukan sendiri kurikulum yang diajarkan kepada para siswa. Meski dibebaskan, namun kompetensi siswa telah dirumuskan dalam KBK. Dengan kebebasan ini, seorang guru diharapkan bisa memiliki inovasi dan daya kreatifitas yang tinggi untuk menyampaikan materi kepada peserta didiknya dengan baik. Penentuan kurikulum ini bisa berbeda antar satu sekolah dengan lainnya, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan para siswa.
Kurikulum baru ini belum teruji kualitas dan efektivitasnya. Banyak pula guru yang masih gagap untuk menyusun bahan ajar sendiri untuk memenuhi kompetensi yang diharapkan. Ya, semua memang butuh waktu. Kita berharap banyak pada kurikulum baru ini, agar tak semakin tertinggal dari negara lain.
Ratusan Siswa Ikut Seleksi Olimpiade Sains
Ratusan Siswa Ikut Seleksi Olimpiade Sains
KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA
Rabu, 15 April 2009 | 16:36 WIB
Laporan wartawan KOMPAS Adi Sucipto
LAMONGAN, KOMPAS.com - Sebanyak 128 siswa SMA/MA se-Kabupaten Lamongan Rabu (15/4) mengikuti seleksi olimpiade sains nasional tingkat kabupaten di SMA Negeri 1 Lamongan. Delapan mata pelajaran yang dilombakan terdiri dari Matematika, Fisika, Biologi, Komputer, Ekonomi, Astronomi, Kebumian dan Kimia.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Mustofa Nur menyatakan seleksi tingkat kabupaten tersebut merupakan bagian dari rangkaian seleksi lompiade sains nasional (OSN). Bagi siswa yang lolos seleksi tes tulis akan menjalani tes selanjutnya di tingkat p rovinsi Jawa Timur.
Pada OSN tahun ini belum ada petunjuk dari panitia OSN nasional berapa siswa yang akan diambil dalam seleksi tingkat kabupaten. Jika merujuk kebiasaan tahun-tahun sebelumnya, diambil lima siswa tiap mapel. Namun kemungkinan akan ada penurunan jumlah sisw a yang diambil, kata Mustofa.
Materi yang diujikan semuanya dari panitia OSN nasional. Demikian pula batasan waktu pengerjaan juga telah ditentukan tim OSN nasional. Dari delapan mapel yang dilombakan itu alokasi waktu pengerjaan fisika paling lama yakni tiga jam untuk tujuh soal. Mat a pelajaran ilmu sosial seperti ekonomi alokasi waktunya hanya satu setengah jam.
Seleksi olimpiade serupa yang dilaksanakan di SMA Negeri 2 Bojonegoro diikuti 361 siswa dari 23 sekolah di Bojonegoro. Panitia seleksi OSN Bojonegoro Sugiharto mengatakan, rata-rata tiap sekolah mengirimkan wakilnya lebih dari empat orang. Bahkan SMA 1 Bo jonegoro mengirim delegasi 40 siswa.
Setiap sekolah bisa mengirimkan delegasi untuk semua mata pelajaran dan boleh lebih dari satu orang setiap mata pelajaran. Namun satu siswa hanya bersaing untuk satu mata pelajaran, siswa yang ikut seleksi fisika tidak boleh ikut seleksi ekonomi dan sebal iknya.
KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA
Rabu, 15 April 2009 | 16:36 WIB
Laporan wartawan KOMPAS Adi Sucipto
LAMONGAN, KOMPAS.com - Sebanyak 128 siswa SMA/MA se-Kabupaten Lamongan Rabu (15/4) mengikuti seleksi olimpiade sains nasional tingkat kabupaten di SMA Negeri 1 Lamongan. Delapan mata pelajaran yang dilombakan terdiri dari Matematika, Fisika, Biologi, Komputer, Ekonomi, Astronomi, Kebumian dan Kimia.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Mustofa Nur menyatakan seleksi tingkat kabupaten tersebut merupakan bagian dari rangkaian seleksi lompiade sains nasional (OSN). Bagi siswa yang lolos seleksi tes tulis akan menjalani tes selanjutnya di tingkat p rovinsi Jawa Timur.
Pada OSN tahun ini belum ada petunjuk dari panitia OSN nasional berapa siswa yang akan diambil dalam seleksi tingkat kabupaten. Jika merujuk kebiasaan tahun-tahun sebelumnya, diambil lima siswa tiap mapel. Namun kemungkinan akan ada penurunan jumlah sisw a yang diambil, kata Mustofa.
Materi yang diujikan semuanya dari panitia OSN nasional. Demikian pula batasan waktu pengerjaan juga telah ditentukan tim OSN nasional. Dari delapan mapel yang dilombakan itu alokasi waktu pengerjaan fisika paling lama yakni tiga jam untuk tujuh soal. Mat a pelajaran ilmu sosial seperti ekonomi alokasi waktunya hanya satu setengah jam.
Seleksi olimpiade serupa yang dilaksanakan di SMA Negeri 2 Bojonegoro diikuti 361 siswa dari 23 sekolah di Bojonegoro. Panitia seleksi OSN Bojonegoro Sugiharto mengatakan, rata-rata tiap sekolah mengirimkan wakilnya lebih dari empat orang. Bahkan SMA 1 Bo jonegoro mengirim delegasi 40 siswa.
Setiap sekolah bisa mengirimkan delegasi untuk semua mata pelajaran dan boleh lebih dari satu orang setiap mata pelajaran. Namun satu siswa hanya bersaing untuk satu mata pelajaran, siswa yang ikut seleksi fisika tidak boleh ikut seleksi ekonomi dan sebal iknya.
Olah Rasa dan Budi Pekerti Minim dalam Kurikulum
Ekstrakurikuler Seni Jadi Daya Tarik
Olah Rasa dan Budi Pekerti Minim dalam Kurikulum
Kompas, Jumat, 30 Januari 2009 | 15:18 WIB
Yogyakarta, Kompas - Penyelenggaraan ekstrakurikuler seni tradisional bisa menambah daya tarik sekolah swasta. Penyelenggaraan kegiatan kesenian tradisional secara konsisten akan membentuk ciri khas sekolah itu.
Kepala SMA Bopkri 2 Yogyakarta Sri Rahayuningsih mengatakan, keunggulan di bidang seni tradisional bisa menjadi nilai tambah yang unik bagi sebuah sekolah karena tidak semua sekolah memiliki kelebihan tersebut. "Saat ini, sebagian besar sekolah justru lebih terfokus pada penguasaan teknologi atau olahraga. Sebagian besar malah melupakan kesenian tradisional," katanya di Yogyakarta, Kamis (29/1).
Penggiatan seni tradisional di sekolah juga bertujuan mengajarkan olah rasa dan pendidikan budi pekerti yang dirasa sangat minim dalam kurikulum pendidikan. Oleh karena itu, dalam ekstrakurikuler seni tradisional, murid tidak dituntut menguasai sepenuhnya sehingga dapat bermain dengan mahir. "Yang paling penting bagi kami adalah mengajarkan para murid untuk berbudaya dan berlaku santun," kata Sri.
Sri mengungkapkan, upaya untuk memupuk keunggulan seni tradisional di sekolah itu telah berlangsung selama enam bulan terakhir. Selain batik, SMA Bopkri 2 Yogyakarta menyelenggarakan ekstrakurikuler gamelan, gejog lesung, dan ketoprak.
Menurut Wakil Kepala Humas SMA Bopkri 2 Yogyakarta Samuel Sunu Nugraha, sambutan para murid terhadap ekstrakurikuler kesenian tradisional ini cukup menggembirakan. Pada tahun pertama saja jumlah peminat mencapai 50 orang. "Memang masih lebih sedikit dibanding basket, tapi ini sudah melebihi harapan," tuturnya.
Pada kesempatan yang berbeda, pembimbing kelompok gamelan SD Kanisius Minggir, AY Sumiyem, mengatakan, penyelenggaraan ekstrakurikuler gamelan telah membantu SD tersebut dalam mempertahankan jumlah murid. Gamelan menjadi salah satu daya tarik utama bagi wali murid saat mendaftarkan anaknya. "Sementara sekolah swasta lain semakin kekurangan murid, di tempat kami jumlahnya tetap. Sebagian karena tertarik pada kegiatan gamelan di sini," ujarnya. (IRE)
ire
Olah Rasa dan Budi Pekerti Minim dalam Kurikulum
Kompas, Jumat, 30 Januari 2009 | 15:18 WIB
Yogyakarta, Kompas - Penyelenggaraan ekstrakurikuler seni tradisional bisa menambah daya tarik sekolah swasta. Penyelenggaraan kegiatan kesenian tradisional secara konsisten akan membentuk ciri khas sekolah itu.
Kepala SMA Bopkri 2 Yogyakarta Sri Rahayuningsih mengatakan, keunggulan di bidang seni tradisional bisa menjadi nilai tambah yang unik bagi sebuah sekolah karena tidak semua sekolah memiliki kelebihan tersebut. "Saat ini, sebagian besar sekolah justru lebih terfokus pada penguasaan teknologi atau olahraga. Sebagian besar malah melupakan kesenian tradisional," katanya di Yogyakarta, Kamis (29/1).
Penggiatan seni tradisional di sekolah juga bertujuan mengajarkan olah rasa dan pendidikan budi pekerti yang dirasa sangat minim dalam kurikulum pendidikan. Oleh karena itu, dalam ekstrakurikuler seni tradisional, murid tidak dituntut menguasai sepenuhnya sehingga dapat bermain dengan mahir. "Yang paling penting bagi kami adalah mengajarkan para murid untuk berbudaya dan berlaku santun," kata Sri.
Sri mengungkapkan, upaya untuk memupuk keunggulan seni tradisional di sekolah itu telah berlangsung selama enam bulan terakhir. Selain batik, SMA Bopkri 2 Yogyakarta menyelenggarakan ekstrakurikuler gamelan, gejog lesung, dan ketoprak.
Menurut Wakil Kepala Humas SMA Bopkri 2 Yogyakarta Samuel Sunu Nugraha, sambutan para murid terhadap ekstrakurikuler kesenian tradisional ini cukup menggembirakan. Pada tahun pertama saja jumlah peminat mencapai 50 orang. "Memang masih lebih sedikit dibanding basket, tapi ini sudah melebihi harapan," tuturnya.
Pada kesempatan yang berbeda, pembimbing kelompok gamelan SD Kanisius Minggir, AY Sumiyem, mengatakan, penyelenggaraan ekstrakurikuler gamelan telah membantu SD tersebut dalam mempertahankan jumlah murid. Gamelan menjadi salah satu daya tarik utama bagi wali murid saat mendaftarkan anaknya. "Sementara sekolah swasta lain semakin kekurangan murid, di tempat kami jumlahnya tetap. Sebagian karena tertarik pada kegiatan gamelan di sini," ujarnya. (IRE)
ire
Ekstrakurikuler Seni Jadi Daya Tarik Olah Rasa dan Budi Pekerti Minim dalam Kurikulum
Ekstrakurikuler Seni Jadi Daya Tarik
Olah Rasa dan Budi Pekerti Minim dalam Kurikulum
Kompas, Jumat, 30 Januari 2009 | 15:18 WIB
Yogyakarta, Kompas - Penyelenggaraan ekstrakurikuler seni tradisional bisa menambah daya tarik sekolah swasta. Penyelenggaraan kegiatan kesenian tradisional secara konsisten akan membentuk ciri khas sekolah itu.
Kepala SMA Bopkri 2 Yogyakarta Sri Rahayuningsih mengatakan, keunggulan di bidang seni tradisional bisa menjadi nilai tambah yang unik bagi sebuah sekolah karena tidak semua sekolah memiliki kelebihan tersebut. "Saat ini, sebagian besar sekolah justru lebih terfokus pada penguasaan teknologi atau olahraga. Sebagian besar malah melupakan kesenian tradisional," katanya di Yogyakarta, Kamis (29/1).
Penggiatan seni tradisional di sekolah juga bertujuan mengajarkan olah rasa dan pendidikan budi pekerti yang dirasa sangat minim dalam kurikulum pendidikan. Oleh karena itu, dalam ekstrakurikuler seni tradisional, murid tidak dituntut menguasai sepenuhnya sehingga dapat bermain dengan mahir. "Yang paling penting bagi kami adalah mengajarkan para murid untuk berbudaya dan berlaku santun," kata Sri.
Sri mengungkapkan, upaya untuk memupuk keunggulan seni tradisional di sekolah itu telah berlangsung selama enam bulan terakhir. Selain batik, SMA Bopkri 2 Yogyakarta menyelenggarakan ekstrakurikuler gamelan, gejog lesung, dan ketoprak.
Menurut Wakil Kepala Humas SMA Bopkri 2 Yogyakarta Samuel Sunu Nugraha, sambutan para murid terhadap ekstrakurikuler kesenian tradisional ini cukup menggembirakan. Pada tahun pertama saja jumlah peminat mencapai 50 orang. "Memang masih lebih sedikit dibanding basket, tapi ini sudah melebihi harapan," tuturnya.
Pada kesempatan yang berbeda, pembimbing kelompok gamelan SD Kanisius Minggir, AY Sumiyem, mengatakan, penyelenggaraan ekstrakurikuler gamelan telah membantu SD tersebut dalam mempertahankan jumlah murid. Gamelan menjadi salah satu daya tarik utama bagi wali murid saat mendaftarkan anaknya. "Sementara sekolah swasta lain semakin kekurangan murid, di tempat kami jumlahnya tetap. Sebagian karena tertarik pada kegiatan gamelan di sini," ujarnya. (IRE)
ire
Olah Rasa dan Budi Pekerti Minim dalam Kurikulum
Kompas, Jumat, 30 Januari 2009 | 15:18 WIB
Yogyakarta, Kompas - Penyelenggaraan ekstrakurikuler seni tradisional bisa menambah daya tarik sekolah swasta. Penyelenggaraan kegiatan kesenian tradisional secara konsisten akan membentuk ciri khas sekolah itu.
Kepala SMA Bopkri 2 Yogyakarta Sri Rahayuningsih mengatakan, keunggulan di bidang seni tradisional bisa menjadi nilai tambah yang unik bagi sebuah sekolah karena tidak semua sekolah memiliki kelebihan tersebut. "Saat ini, sebagian besar sekolah justru lebih terfokus pada penguasaan teknologi atau olahraga. Sebagian besar malah melupakan kesenian tradisional," katanya di Yogyakarta, Kamis (29/1).
Penggiatan seni tradisional di sekolah juga bertujuan mengajarkan olah rasa dan pendidikan budi pekerti yang dirasa sangat minim dalam kurikulum pendidikan. Oleh karena itu, dalam ekstrakurikuler seni tradisional, murid tidak dituntut menguasai sepenuhnya sehingga dapat bermain dengan mahir. "Yang paling penting bagi kami adalah mengajarkan para murid untuk berbudaya dan berlaku santun," kata Sri.
Sri mengungkapkan, upaya untuk memupuk keunggulan seni tradisional di sekolah itu telah berlangsung selama enam bulan terakhir. Selain batik, SMA Bopkri 2 Yogyakarta menyelenggarakan ekstrakurikuler gamelan, gejog lesung, dan ketoprak.
Menurut Wakil Kepala Humas SMA Bopkri 2 Yogyakarta Samuel Sunu Nugraha, sambutan para murid terhadap ekstrakurikuler kesenian tradisional ini cukup menggembirakan. Pada tahun pertama saja jumlah peminat mencapai 50 orang. "Memang masih lebih sedikit dibanding basket, tapi ini sudah melebihi harapan," tuturnya.
Pada kesempatan yang berbeda, pembimbing kelompok gamelan SD Kanisius Minggir, AY Sumiyem, mengatakan, penyelenggaraan ekstrakurikuler gamelan telah membantu SD tersebut dalam mempertahankan jumlah murid. Gamelan menjadi salah satu daya tarik utama bagi wali murid saat mendaftarkan anaknya. "Sementara sekolah swasta lain semakin kekurangan murid, di tempat kami jumlahnya tetap. Sebagian karena tertarik pada kegiatan gamelan di sini," ujarnya. (IRE)
ire
Mitigasi Bencana Masuk Kurikulum SD
Mitigasi Bencana Masuk Kurikulum SD
Jumat, 16 Januari 2009
KOMPAS/HERU SRI KUMORO
Siswa SD Laban 1, Kecamatan Mojolaban, Sukoharjo, Jawa Tengah, menyelamatkan rekannya yang terluka saat digelar simulasi penanganan bencana gempa, banjir, dan kebakaran di lingkungan sekolah itu, Sabtu (30/8). Kegiatan yang diprakarsai Yakkum Emergency Unit Yogyakarta dan SAR Sukoharjo ini bertujuan memberi pengetahuan kepada guru dan siswa agar mereka siap jika terjadi bencana.
BANTUL, JUMAT — Untuk memperkenalkan bahaya bencana alam, mulai tahun ini Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul akan memasukkan materi mitigasi bencana ke dalam muatan lokal kuirkulum SD. Lewat materi tersebut diharapkan siswa bisa memahami bahaya bencana dan bisa menyelamatkan diri saat bencana terjadi.
Menurut Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul, Sahari, Bantul termasuk wilayah yang rawan bencana gempa, banjir, dan tanah longsor. "Banyaknya korban saat gempa tahun 2006, membuat kami berpikir untuk memperkenalkan mitigasi bencana kepada anak-anak sejak dini. Tujuannya agar setiap bencana datang, jumlah korban bisa ditekan," katanya.
Selama tahun 2008, dinas pendidikan sudah mulai memperkenalkan materi mitigasi bencana tersebut kepada siswa kelas I, II, dan III SD. "Tahun ini sejumlah modul telah dipersiapkan sehingga pengayakan materinya lebih banyak. Tahun lalu sifatnya masih umum, tetapi sekarang sudah kami break down ke dalam modul-modul," katanya.
Selain pemberian materi, yang tak kalah penting adalah praktik langsung mitigasi bencana. Oleh karenanya setiap sekolah sudah diimbau untuk merancang praktik-praktik mitigasi bencana. "Yang paling penting adalah praktik mitigasi gempa, karena hampir semua wilayah Bantul masuk dalam daerah rawan gempa," katanya.
Sahari menambahkan, mitigasi bencana juga diberikan kepada siswa SMP dan SMA, tetapi sifatnya lebih banyak pelatihan atau praktik langsung. "Berbeda dengan SD yang langsung masuk ke kurikulum, di SMP dan SMA sifatnya hanya materi tambahan saja," katanya.
Eny Prihtiyani
Jumat, 16 Januari 2009
KOMPAS/HERU SRI KUMORO
Siswa SD Laban 1, Kecamatan Mojolaban, Sukoharjo, Jawa Tengah, menyelamatkan rekannya yang terluka saat digelar simulasi penanganan bencana gempa, banjir, dan kebakaran di lingkungan sekolah itu, Sabtu (30/8). Kegiatan yang diprakarsai Yakkum Emergency Unit Yogyakarta dan SAR Sukoharjo ini bertujuan memberi pengetahuan kepada guru dan siswa agar mereka siap jika terjadi bencana.
BANTUL, JUMAT — Untuk memperkenalkan bahaya bencana alam, mulai tahun ini Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul akan memasukkan materi mitigasi bencana ke dalam muatan lokal kuirkulum SD. Lewat materi tersebut diharapkan siswa bisa memahami bahaya bencana dan bisa menyelamatkan diri saat bencana terjadi.
Menurut Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul, Sahari, Bantul termasuk wilayah yang rawan bencana gempa, banjir, dan tanah longsor. "Banyaknya korban saat gempa tahun 2006, membuat kami berpikir untuk memperkenalkan mitigasi bencana kepada anak-anak sejak dini. Tujuannya agar setiap bencana datang, jumlah korban bisa ditekan," katanya.
Selama tahun 2008, dinas pendidikan sudah mulai memperkenalkan materi mitigasi bencana tersebut kepada siswa kelas I, II, dan III SD. "Tahun ini sejumlah modul telah dipersiapkan sehingga pengayakan materinya lebih banyak. Tahun lalu sifatnya masih umum, tetapi sekarang sudah kami break down ke dalam modul-modul," katanya.
Selain pemberian materi, yang tak kalah penting adalah praktik langsung mitigasi bencana. Oleh karenanya setiap sekolah sudah diimbau untuk merancang praktik-praktik mitigasi bencana. "Yang paling penting adalah praktik mitigasi gempa, karena hampir semua wilayah Bantul masuk dalam daerah rawan gempa," katanya.
Sahari menambahkan, mitigasi bencana juga diberikan kepada siswa SMP dan SMA, tetapi sifatnya lebih banyak pelatihan atau praktik langsung. "Berbeda dengan SD yang langsung masuk ke kurikulum, di SMP dan SMA sifatnya hanya materi tambahan saja," katanya.
Eny Prihtiyani
Learning Society; Upaya Memberdayakan Pendidikan Masyarakat
Learning Society; Upaya Memberdayakan Pendidikan Masyarakat
Ditulis Oleh Arya Hermawan
28-10-2008,
Sebagaimana diungkapkan bahwa ‘as is the state, so is the shool’ (sebagaimana negara, seperti itulah sekolah), atau ‘what you want in the state, you put into school’ (apa yang anda inginkan dalam negara, harus anda masukkan dalam sekolah).
Keprihatikan bangsa ini yang dilanda krisis multidimensi dalam berbagai aspek kehidupan menuntut peran pendidikan Islam sebagai benteng sekaligus mencetak generasi penerus untuk memperbaiki kondisi yang ada. Menjadi sangat wajar jika beban dari krisis ini seluruhnya dibebankan kepada pendidikan. Baiknya suatu bangsa bisa dilihat dari baiknya pendidikannya, majunya suatu bangsa juga dipengaruhi dari pendidikannya.
Hal ini menunjukan, bahwa keberhasilan dari proses pendidikan tidak hanya dipengaruhi oleh pihak sekolah saja, tetapi peran keluarga dan masyarakat juga berpengaruh terhadap keberhasilan pendidikan. Berangkat dari hal inilah maka perlu diperhatikan lingkungan di luar sekolah, baik secara formal maupun non formal, bahkan informasi sekaligus. Harus ada upaya menciptakan lingkungan yang kondusif, yang mampu mengembangkan potensi masyarakat guna mewujudkan tujuan pendidikan yang disepakati bersama.
Pengembangan pendidikan di Indonesia, hendaknya dilihat sebagai suatu proses kelangsungan peradaban bangsa, maka faktor-faktor psiko sosial budaya perlu diikutsertakan dalam merancang pendidikan, dan perlu diciptakan situasi yang kondusif dalam pembelajaran. Tranformasi sosial psikologis dan budaya adalah suatu keniscayaan yang dihadapai bangsa ini, tetapi hal itu bisa dikendalaikan, khususnya dalam sektor pendidikan. Transformasi ini memunculkan tatanan baru dalam masyarakat, untuk itu perlu pendekatan sejenis sosial and culture engenering yang mampu mengendalaikan perubahan dan pergeseran ke arah yang diinginkan.
Dalam upaya menciptakan situasi kondusif bagi keberhasilan belajar hanya dapat terjadi bila seluruh masyarakat kita menuju masyarakat learning society. Artinya, proses mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945 hendaknya diselenggarakan melalui tiga jalur institusi pendidikan, yaitu;
(1) lingkungan atau jalur sekolah dan jalur luar sekolah,
(2) dilaksanakan oleh berbagi pihak termasuk kerjasama masyarakat dengan pemerintah. (3) ialah kegiatan yang tak terputus, atau pendidikan seumur hidup (long life education).
Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk mewujudkan masyarakat belajar adalah dengan memberdayakan keluarga agar menjadi keluarga yang gemar belajar. Dalam memberdayakan pendidikan keluarga, relevan untuk ditampilakan beberapa fungsi keluarga, yaitu:
(a) fungsi keagamaan,
(b) fungsi cinta kasih,
(c) fungsi reproduksi,
(d) fungsi ekonomi,
(e) fungsi pembudayaan,
(f) fungsi perlindungan,
(g) fungsi pendidikan dan sosial, dan
(h) fungsi pelestarian lingkungan.
Di samping memberdayakan pendidikan keluarga, upaya mewujudkan learning society adalah dengan menciptakan partisipasi masyarakat, mewujudkan pendidikan yang berasal dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat. Dengan pendekatan demikian diharapkan akan mempertebal rasa self of belonging yang akhirnya tumbuhnya rasa tanggung jawab atas kondisi yang ada. Sehingga dengan learning society diharapkan akan terwujud masyarakat madani (civil society), hal ini sekaligus sebagai alternatif dalam mengatasi masalah yang melanda negara ini.
Suara Merdeka
Ditulis Oleh Arya Hermawan
28-10-2008,
Sebagaimana diungkapkan bahwa ‘as is the state, so is the shool’ (sebagaimana negara, seperti itulah sekolah), atau ‘what you want in the state, you put into school’ (apa yang anda inginkan dalam negara, harus anda masukkan dalam sekolah).
Keprihatikan bangsa ini yang dilanda krisis multidimensi dalam berbagai aspek kehidupan menuntut peran pendidikan Islam sebagai benteng sekaligus mencetak generasi penerus untuk memperbaiki kondisi yang ada. Menjadi sangat wajar jika beban dari krisis ini seluruhnya dibebankan kepada pendidikan. Baiknya suatu bangsa bisa dilihat dari baiknya pendidikannya, majunya suatu bangsa juga dipengaruhi dari pendidikannya.
Hal ini menunjukan, bahwa keberhasilan dari proses pendidikan tidak hanya dipengaruhi oleh pihak sekolah saja, tetapi peran keluarga dan masyarakat juga berpengaruh terhadap keberhasilan pendidikan. Berangkat dari hal inilah maka perlu diperhatikan lingkungan di luar sekolah, baik secara formal maupun non formal, bahkan informasi sekaligus. Harus ada upaya menciptakan lingkungan yang kondusif, yang mampu mengembangkan potensi masyarakat guna mewujudkan tujuan pendidikan yang disepakati bersama.
Pengembangan pendidikan di Indonesia, hendaknya dilihat sebagai suatu proses kelangsungan peradaban bangsa, maka faktor-faktor psiko sosial budaya perlu diikutsertakan dalam merancang pendidikan, dan perlu diciptakan situasi yang kondusif dalam pembelajaran. Tranformasi sosial psikologis dan budaya adalah suatu keniscayaan yang dihadapai bangsa ini, tetapi hal itu bisa dikendalaikan, khususnya dalam sektor pendidikan. Transformasi ini memunculkan tatanan baru dalam masyarakat, untuk itu perlu pendekatan sejenis sosial and culture engenering yang mampu mengendalaikan perubahan dan pergeseran ke arah yang diinginkan.
Dalam upaya menciptakan situasi kondusif bagi keberhasilan belajar hanya dapat terjadi bila seluruh masyarakat kita menuju masyarakat learning society. Artinya, proses mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945 hendaknya diselenggarakan melalui tiga jalur institusi pendidikan, yaitu;
(1) lingkungan atau jalur sekolah dan jalur luar sekolah,
(2) dilaksanakan oleh berbagi pihak termasuk kerjasama masyarakat dengan pemerintah. (3) ialah kegiatan yang tak terputus, atau pendidikan seumur hidup (long life education).
Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk mewujudkan masyarakat belajar adalah dengan memberdayakan keluarga agar menjadi keluarga yang gemar belajar. Dalam memberdayakan pendidikan keluarga, relevan untuk ditampilakan beberapa fungsi keluarga, yaitu:
(a) fungsi keagamaan,
(b) fungsi cinta kasih,
(c) fungsi reproduksi,
(d) fungsi ekonomi,
(e) fungsi pembudayaan,
(f) fungsi perlindungan,
(g) fungsi pendidikan dan sosial, dan
(h) fungsi pelestarian lingkungan.
Di samping memberdayakan pendidikan keluarga, upaya mewujudkan learning society adalah dengan menciptakan partisipasi masyarakat, mewujudkan pendidikan yang berasal dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat. Dengan pendekatan demikian diharapkan akan mempertebal rasa self of belonging yang akhirnya tumbuhnya rasa tanggung jawab atas kondisi yang ada. Sehingga dengan learning society diharapkan akan terwujud masyarakat madani (civil society), hal ini sekaligus sebagai alternatif dalam mengatasi masalah yang melanda negara ini.
Suara Merdeka
Jaring Siswa Miskin Beprestasi Sejak Awal
Jaring Siswa Miskin Beprestasi Sejak Awal
Kpmpas, Rabu, 2 Juli 2008 | 20:51 WIB
JAKARTA, RABU- Dalam pelaksanaan seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau SNMPTN yang dilaksanakan pada Rabu (2/7) hingga Kamis besok, pemerintah menyediakan bantuan pembelian formulir pendaftaran dan biaya mengikuti SNMPTN bagi 16.000 lulusan SMA sederajat yang berasal dari keluarga tidak mampu. Namun, peluang ini hanya dimanfaatkan 5.000 lulusan.
Padahal, dari sebanyak 2.000 peserta yang lulus SNMPTN akan diberi beasiswa masuk PTN senilai Rp 5 juta untuk tahun pertama kuliah di PTN pilihan mereka. Selanjutnya, mereka bisa mendapatkan beasiswa yang dialokasikan pemerintah untuk mahasiswa miskin.
”Untuk tahun depan, seleksi siswa tidak mampu yang berprestasi itu akan diusahakan dimulai dari kelas 1 atau 2. Ini supaya memacu semangat siswa miskin itu untuk tetap berprestasi dan memberi kepastian ada peluaang kuliah di PTN pilihan mereka dengan beasiswa dari pemerintah,” kata Fasli.Jalal, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas.
Pelaksanaan SNMPTN pertama ini diikuti sekitar 390.000 pesertayang bersaing memperebutkan sekitar 82.000 kursi yang dialokasikan 57 perguruan tinggi negeri yang dibagi dalam tiga wilayah. Wilayah Tengah meliputi Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Barat; Wilayah Timur meliputi Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, Maluku, dan Papua, serta Wilayah Barat meliputi Sumatera dan Kalimantan.
Pengumuman hasil SNMPTN dilaksankan pada 1 Agustus melalui media massa dan website www.snmptn.ac.id.
ELN
Kpmpas, Rabu, 2 Juli 2008 | 20:51 WIB
JAKARTA, RABU- Dalam pelaksanaan seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau SNMPTN yang dilaksanakan pada Rabu (2/7) hingga Kamis besok, pemerintah menyediakan bantuan pembelian formulir pendaftaran dan biaya mengikuti SNMPTN bagi 16.000 lulusan SMA sederajat yang berasal dari keluarga tidak mampu. Namun, peluang ini hanya dimanfaatkan 5.000 lulusan.
Padahal, dari sebanyak 2.000 peserta yang lulus SNMPTN akan diberi beasiswa masuk PTN senilai Rp 5 juta untuk tahun pertama kuliah di PTN pilihan mereka. Selanjutnya, mereka bisa mendapatkan beasiswa yang dialokasikan pemerintah untuk mahasiswa miskin.
”Untuk tahun depan, seleksi siswa tidak mampu yang berprestasi itu akan diusahakan dimulai dari kelas 1 atau 2. Ini supaya memacu semangat siswa miskin itu untuk tetap berprestasi dan memberi kepastian ada peluaang kuliah di PTN pilihan mereka dengan beasiswa dari pemerintah,” kata Fasli.Jalal, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas.
Pelaksanaan SNMPTN pertama ini diikuti sekitar 390.000 pesertayang bersaing memperebutkan sekitar 82.000 kursi yang dialokasikan 57 perguruan tinggi negeri yang dibagi dalam tiga wilayah. Wilayah Tengah meliputi Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Barat; Wilayah Timur meliputi Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, Maluku, dan Papua, serta Wilayah Barat meliputi Sumatera dan Kalimantan.
Pengumuman hasil SNMPTN dilaksankan pada 1 Agustus melalui media massa dan website www.snmptn.ac.id.
ELN
Dua Komputer Saja Cukup!
Dua Komputer Saja Cukup!
Presiden Direktur PT Excelcomindo Pratama Hasnul Suhaimi (paling kiri) dan Direktur Corporate Services XL Joris de Fretes (paling kanan) menyerahkan secara simbolis perangkat komputer di SD 20 Matras, Sungailiat, Bangka Induk, Provinsi Bangka Belitung, Sabtu (7/2).
Kompas, Senin, 9 Februari 2009 | 15:55 WIB
RAUT gembira tampak di wajah anak-anak dan para guru SDN 20 Matras, Sungailiat, Bangka Induk, Provinsi Bangka Belitung pagi itu. Untuk pertama kalinya, sekolah tempat mereka menimba ilmu dilengkapi komputer.
Komputer sumbangan PT Excelcomindo Pratama beserta mitranya diserahkan secara resmi Sabtu (7/2) lalu. Sumbangan tersebut merupakan bagian dari program sosial Indonesia Berprestasi yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
"Pemanfaatan ICT dalam pendidikan akan meningkatkan kualitas pendidikan. Kita menyadari pendidikan harus sama rata di seluruh Indonesia. Kita cari sekolah-sekolah yang benar-benar membutuhkan seperti di SD Matras ini," ujar Hasnul Suhaimi, Presiden Direktur XL saat menyerahkan bantuan secara simbolis.
Bagi sebagian besar siswa dan guru di sini, komputer memang barang baru meski sering mereka dengar dan lihat dari koran dan televisi. Menyentuh pun belum pernah apalagi mengoperasikan.
"Saya baru pertama kali lihat komputer," kata Risya Rangga (12), siswa kelas 6 SDN 20 Matras. Ia dan kawan-kawannya terlihat begitu antusias membicarakan masalah komputer yang baru datang sebulan lalu itu.
Ia dan beberapa kawannya mengaku belum tahu bagaimana mengoperasikan komputer. Sejauh ini, Risya tahu bahwa komputer dapat dipakai mengetik, bermain game, serta memainkan lagu dan video. Saat ditanya mimpinya jika sudah bisa menggunakan komputer, ia pun hanya menjawab ingin mengenal kekayaan alam di seluruh Indonesia.
Ada 2 unit komputer yang kini melengkapi sarana pendidikan di SD tersebut. Untuk sementara keduanya belum dipakai untuk kegiatan belajar mengajar. Salah satunya dipakai untuk administrasi di perpustakaan. Sementara komputer lainnya dipakai untuk mendukung administrasi di kantor tata usaha.
"Pelajaran komputer rencananya akan dimulai tahun ajaran baru nanti mulai kelas 3. Saya paling baru akan mengajarkan dasar-dasar menggunakan komputer pada anak-anak," ujar Elis, guru perempuan yang sengaja direkrut SD 20 Matras untuk mengajarkan komputer sejak ada program tersebut.
Untuk tahap pengenalan saat ini, dua komputer saja cukup. Lagipula pasokan listrik di Pulau Bangka masih terbatas dan byar pet seperti daerah-daerah pulau umumnya di Indonesia.
"Melalui program ini kita membantu pemerintah yang berupaya mewujudkan satu sekolah satu komputer," ujar Hasnul. Tidak hanya bantuan komputer saja dalam bentuk perangkat keras, XL juga memberikan pelatihan komputer dan Bahasa Inggris bagi guru-guru dan pendampingan melalui LSM Nurani Dunia.
Kehadiran komputer di sekolah bakal memberikan gairah baru cara belajar mengajar sehari-hari. Mimpi Risya dan kawan-kawan bahkan mungkin lebih dari yang mereka bayangkan jika Internet pun masuk.
Bukan tidak mungkin dan tentu mudah bagi XL untuk melanjutkan tanggung jawab sosialnya untuk mewujudkan hal tersebut. Apalagi, Pulau Bangka merupakan daerah yang dilalui jaringan serat optik perusahaan telekomunikasi tersebut dari Pademangan Jakarta-Belitung-Bangka-Batam-Johor Baru Malaysia. Pulau Bangka bisa disebut salah satu gerbang Internet Indonesia ke luar negeri.
Kalau kali ini dua komputer saja cukup, kelak satu orang satu komputer dan tersambung internet tidaklah mustahil di Bumi Serumpun Sebalai itu.
Tri Wahono
Bagaimana Memahami Kurikulum Pendidikan?
Bagaimana Memahami Kurikulum Pendidikan?
Surjanto Budiwalujo
Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Depdiknas Fasli Jalal mengatakan bahwa pelaksanaan sertifikasi guru akan dimulai pertengahan 2006 (Kompas, 27 Februari 2006). Di lain pihak, Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan Bambang Suhendro menegaskan bahwa tahun 2006 direncanakan ada pergantian kurikulum, yaitu berupa kurikulum hasil kreasi guru di sekolah.
Dua pernyataan dari petinggi pendidikan itu sekilas memberikan harapan bahwa dengan sertifikasi guru dan kebebasan guru dalam mengembangkan kurikulum dapat membawa perbaikan mutu pendidikan kita. Rasanya penulis tidak begitu optimis dengan pernyataan tersebut jika guru atau calon guru tidak memiliki kompetensi manajemen pengembangan kurikulum dan dasar-dasar manajemen mutu terpadu.
Kurikulum sebagai rancangan pendidikan mempunyai kedudukan yang cukup sentral dalam keseluruhan kegiatan pembelajaran, menentukan proses pelaksanaan dan hasil pendidikan. Mengingat pentingnya peran kurikulum dalam pendidikan dan dalam perkembangan kehidupan peserta didik nantinya, maka pengembangan kurikulum tidak bisa dikerjakan sembarangan.
Di samping itu, program pendidikan harus dirancang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan diorientasikan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedang dan akan terjadi. Oleh karena itu, kurikulum sekarang harus dirancang oleh guru bersama masyarakat pemakai.
Untuk bisa merancang kurikulum yang demikian, guru harus memiliki peranan yang amat sentral. Oleh karena itu pula, kompetensi manajemen pengembangan kurikulum perlu dimiliki oleh setiap guru di samping kompetensi teori belajar.
Setiap ada kebijakan pergantian kurikulum, dunia pendidikan disibukkan dengan berbagai kegiatan ilmiah. Namun, kegiatan itu tidak membawa pencerahan bagi guru, sebaliknya justru membawa frustrasi karena membingungkan.
Di samping membingungkan, model berbagai kegiatan ilmiah selama ini hanya mendengarkan orang berceramah, tanpa action plan yang serius sehingga dapat dikembangkan dan diimplementasikan oleh guru setelah sampai di sekolah. Bahkan, mungkin si penceramah itu hanya mampu secara teoretik tapi miskin implementasi dan pengalaman, sehingga action plan yang dilakukan hanya untuk menghabiskan waktu kegiatan. Model kegiatan semacam itu tidak pernah diadakan evaluasi, yaitu penagihan dalam bentuk implementasi dari peserta kegiatan.
Sebaliknya, guru yang mengikuti kegiatan ilmiah tanpa membekali dirinya dengan tema kegiatan yang diikuti, sehingga dalam kegiatan mereka asyik mencatat apa yang diucapkan oleh pembicara. Padahal, penyelenggara kegiatan jauh-jauh hari mestinya dapat menginformasikan segala sesuatu yang menjadi persyaratan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Hal semacam ini tidak pernah dilakukan.
Akumulasi dari semua kegiatan tersebut dapat diprediksi: tidak ada perubahan kinerja yang dapat membawa ke arah peningkatan kompetensi guru dan mutu pendidikan. Pengalaman menunjukkan, dengan berbagai pergantian kurikulum toh tidak ada perubahan dan tampaknya tidak dijadikan bahan refleksi oleh birokrat pendidikan maupun lembaga pendidikan tenaga kependidikan.
Manajemen pengembangan
Sudah terbukti berkali-kali bahwa pergantian kurikulum tidak dapat membawa perubahan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Berbagai kegiatan ilmiah—baik penataran guru, seminar, dan pelatihan-pelatihan—kurang memberikan hasil yang meluas.
Kiranya sudah waktunya dipikirkan bahwa memberi bekal manajemen pengembangan kurikulum, teori belajar dan dasar- dasar manajemen mutu terpadu bagi guru dan calon guru sangat diperlukan. Di sinilah letak pentingnya peran LPTK yang mendidik calon guru dan yang akan menguji kompetensi guru.
Celakanya, dalam Pasal 5 (Ayat 1 dan 2) PP Nomor 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan tidak dijelaskan bagaimana cara mencakup standar isi kurikulum itu. Lebih celaka lagi bila banyak guru yang memandang kurikulum dalam arti sempit. Mestinya, kurikulum harus dipandang dalam arti luas.
Menurut Beane (1986), yang dimaksud cara pandang kurikulum dalam arti sempit adalah bahwa kurikulum hanya berupa sekumpulan daftar mata pelajaran yang harus diajarkan kepada peserta didik, sedangkan cara pandang kurikulum dalam arti luas adalah bahwa kurikulum di samping berupa daftar kumpulan mata pelajaran juga harus diartikan sebagai kegiatan belajar dan sebagai pengalaman belajar peserta didik. Jadi, jika guru memandang kurikulum dalam arti sempit, mereka akan berpedoman secara ketat pada GBPP, bukannya proses pembelajaran demi penguasaan kompetensi yang dibutuhkan oleh peserta didik. Orientasi pembelajarannya pun didominasi guru (teacher centred).
Akibat kurikulum hanya dipahami dalam arti sempit, maka yang terjadi adalah pencapaian target penyelesaian dengan domain kognitif semata. Tentunya cara pandang kurikulum yang demikian itu akan cocok jika tujuan akhirnya adalah untuk memperoleh nilai baik dalam ujian nasional agar lulus.
Berbeda dengan cara pandang kurikulum dalam arti luas. Cara pandang ini menuntut guru untuk mampu berkreativitas, mengaitkan perilakunya di depan kelas dengan konteks pembelajaran yang menjadi pengalaman dan dibutuhkan oleh peserta didik, sehingga orientasi pembelajarannya berpusat pada peserta didik (learner centred).
Selama ini, sejauh yang penulis ketahui, banyak guru yang memandang kurikulum dalam arti sempit, sehingga tidak usah heran jika Kurikulum Berbasis Kompetensi yang sudah diterapkan beberapa tahun ini mengalami kegagalan.
Dari pengalaman buruk itu, lalu timbul pertanyaan, materi kuliah apakah yang diberikan di LPTK untuk mata kuliah kurikulum pendidikan dan teori belajar? Apakah dengan adanya kebebasan guru untuk berkreativitas dalam mengembangkan kurikulum pembelajarannya akan membawa ke arah peningkatan mutu pendidikan? Bagaimana dengan budaya kerja guru-guru kita? Dan, apakah sertifikasi kompetensi pedagogik juga mengarah pada pembedahan wawasan guru tentang cara pandang kurikulum?
Di sinilah letak pentingnya manajemen pengembangan kurikulum yang harus dikuasai oleh guru/calon guru. Dalam manajemen pengembangan kurikulum, guru akan menemui setidaknya delapan problem yang berkaitan dengan standar isi dan standar proses kurikulum.
Kedelapan problem itu adalah (1) bagaimanakah membatasi ruang lingkup atau keluasan materi; (2) bagaimanakah mengaitkan relevansi materi dengan kompetensi yang dibutuhkan; (3) bagaimana memilih materi agar ada keseimbangan untuk peserta didik maju dan yang lamban belajar; (4) bagaimanakah mengintegrasikan materi yang satu dengan materi lainnya sehingga tidak terjadi duplikasi; (5) bagaimanakah mengurutkan materi dan kompetensi yang diperlukan; (6) bagaimanakah agar materi atau kompetensi berkesinambungan dan berjenjang; (7) bagaimanakah merealisasikan artikulasi materi atau kompetensi secara menyeluruh; dan (8) bagaimanakah materi atau kompetensi yang diberikan dapat menjangkau masa depan/memiliki daya guna bagi kehidupan peserta didik.
Kedelapan problem itu harus mampu dianalisis oleh guru. Setelah guru mampu mengembangkan kurikulum tentunya diperlukan verifikasi terus-menerus agar materi yang dikembangkan selalu up to date untuk kebutuhan pasar. Di sinilah letak pentingnya wawasan manajemen mutu terpadu dari guru agar selalu mampu melakukan plan, do, check, action (PDCA).
Dari uraian di muka, tentunya sudah tidak relevan lagi jika kegiatan ilmiah hanya mendengarkan orang berceramah. Sebaliknya, hanya action plan yang dapat menjawab terhadap pemahaman kurikulum.
Dengan demikian, gurulah yang menjadi pengembang kurikulum. Sebaliknya, BSNP tidak menjadi line staff. BSNP cukup membuat standar kompetensi minimal yang harus dikuasai oleh peserta didik.
Surjanto Budiwalujo
Guru SMK YP 17-1 Madiun
Aktivis: Hentikan Ujian Nasional
Aktivis: Hentikan Ujian Nasional
Siswa SMAN 4 Banjarmasin menggaruk kepala dan memijat dahinya saat mengikuti Ujian Nasional, Selasa (22/4). Diberitakan ada soal-soal yang bocor pada UN ini.
Kompas, Selasa, 29 April 2008 | 19:51 WIB
JAKARTA, SELASA- Para aktivis pendidikan yang tergabung dalam Education Forum menuntut pemerintah memberhentikan Ujian Nasional mulai tahun ajaran 2009 serta mengembalikan evaluasi belajar kepada guru seperti tertuang dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (29/4), Koordinator Education Forum, Mohammad Abduhzen, menyatakan, UN telah menjadi hidden curriculum atau kurikulum tersembunyi pendidikan mental korupsi. Praktik kecurangan bersama guru dan murid di sekolah secara implisit menanamkan karakter buruk kepada anak. Kebijakan UN memberikan tekanan sangat besar dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga melahirkan ekses negatif.
Citra lembaga persekolahan dan martabat guru tercoreng. Kalau praktik ini terus berlangsung maka sekolah akan menjadi institusi yang efektif menghancurkan mental bangsa. Mereka juga menuntut pemerintah membentuk komisi pendidikan yang independen yang mengawasi dan mencermati kebijakan pendidikan Indonesia.
UN Jangan Jadi Acuan
UN Jangan Jadi Acuan
Senin, 19 Mei 2008 | 00:42 WIB
PALUPI PANCA ASTUTI
Sebagai bagian dari komponen evaluasi pendidikan, publik setuju apabila ujian nasional dipakai sebagai tolok ukur kualitas pendidikan di Indonesia. Namun, ujian nasional sebaiknya jangan dijadikan acuan atau dasar kelulusan siswa, tetapi kelulusan siswa mengikuti standar sekolah yang bersangkutan.
Hal itu terangkum dalam jajak pendapat terhadap 871 pemilik telepon rumah di 10 kota besar pada 7-9 Mei 2008. Sebanyak 70 persen responden setuju apabila ujian nasional (UN) dilaksanakan dengan tujuan penyeragaman mutu pendidikan. Meski demikian, 75 persen responden mengingatkan hal ini menjadi tugas berat pemerintah karena beragamnya mutu pendidikan di Tanah Air.
UN saat ini lebih berkaitan dengan dimensi kognitif atau akademik siswa. Padahal, pendidikan pada hakikatnya adalah upaya mengubah perilaku peserta didik. Dalam prosesnya, perubahan perilaku membutuhkan banyak aspek penanganan, meliputi aspek kognitif, sikap (afektif), dan keterampilan gerak (psikomotorik). Sementara UN cenderung mengabaikan dimensi afeksi dan psikomotorik.
Dilaksanakannya UN membuat sekolah-sekolah melakukan model belajar drilling, memaksa peserta didik terus-menerus berlatih soal mata pelajaran yang akan diujikan. Siswa dipaksa menghafal beragam tipe soal dan rumus, tanpa harus memikirkan logika soal yang dihadapi atau kritis terhadap permasalahan yang ia hadapi. Potensi otak yang sangat luar biasa pun menjadi terlatih berpikir konvergen, yaitu berpikir secara menyempit. Setiap masalah yang muncul hanya butuh satu jawaban, tak ada alternatif. Sekolah hanya sebagai tempat ujian, bukan wahana mengasah akal budi.
Di sisi lain, penyamarataan soal-soal UN merugikan sekolah dan peserta didik yang belum mencapai taraf pembelajaran setingkat yang diujikan UN.
UN per jenjang
Jika melihat kenyataan mutu pendidikan Indonesia yang bervariasi, semestinya evaluasi pendidikan tidak bersifat standar di seluruh daerah. Menurut Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), tahun 2006-2007 sekitar 285.000 guru sekolah menengah atas (SMA) memiliki tingkat pendidikan akhir yang beragam mulai dari diploma tiga (D-3) hingga strata 1 (S-1).
Namun, kenyataan itu tidak memengaruhi pendapat publik tentang perlunya ujian nasional dan keseragaman soal dalam UN. Hal ini dibuktikan dengan jumlah responden yang setuju pelaksanaan UN di seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah yang lebih banyak daripada yang tidak setuju. Jika dilihat per jenjang, hanya 11 persen responden tidak setuju terhadap pelaksanaan ujian nasional SMA. Sementara pada sekolah menengah pertama (SMP) kurang dari sepertiga responden tidak setuju UN. Hanya terhadap pelaksanaan UN di jenjang sekolah dasar (SD) publik tampak ragu. Di kategori ini, meski jumlah yang setuju tetap lebih besar, yaitu 60 persen, selebihnya menyatakan tidak setuju dan ragu-ragu.
Walaupun indikasi setuju cukup kuat, hal ini tidak menutupi keresahan publik. Tidak semua sekolah telah mencapai kompetensi seperti yang ditetapkan pemerintah. Dengan demikian, terhadap standardisasi tingkat kesulitan butir soal, tanggapan responden cukup berimbang. Mereka yang setuju terhadap penyeragaman soal sekitar 53 persen dan yang tidak setuju mencapai 45 persen.
Di samping itu, menurut teori kecerdasan majemuk dari Gagne, tidak semua orang berpotensi menjadi ahli Matematika, Bahasa Inggris, atau mata pelajaran lain yang diujikan dalam UN. Bagi jago olahraga, misalnya, UN adalah monster. Hal itu karena jika mereka tak lulus UN, pupuslah langkah mereka ke pendidikan berikutnya.
Penggunaan hasil nilai UN untuk menentukan kelulusan ditanggapi secara kontroversial oleh publik. Responden yang menerima 49,6 persen dan yang menolak 49,7 persen. Mereka yang menolak, terutama tergambar pada orangtua yang memiliki anak yang bersekolah di SLTA dan kalangan responden berpendidikan tinggi (perguruan tinggi). Pendapat setuju lebih banyak dilontarkan responden berpendidikan SLTP ke bawah.
UN, sesuai namanya, adalah bagian dari evaluasi pendidikan secara nasional. Namun, jika UN ditetapkan sebagai penentu kelulusan siswa, ia bisa dianggap algojo yang mengeksekusi nasib dan masa depan ribuan siswa yang tidak lulus. (Litbang Kompas)
Didik Anak Sesuai Potensi
Didik Anak Sesuai Potensi
Selasa, 17 Maret 2009 | 03:13 WIB
KOMPAS.com - Rian (10), siswa kelas IV SDN Klampis Ngasem I-246 Surabaya, duduk tenang di kursinya dan menyimak guru kelas menerangkan pelajaran. Persis di depannya, seorang guru lain mendampingi dan sewaktu-waktu siap membantu Rian yang tampak gelisah atau kesulitan mencerna pelajaran.
Sekilas memang tidak tampak perbedaan fisik antara Rian yang menderita gangguan autis dan anak-anak lain. Dengan pendampingan secara khusus di kelas, Rian akhirnya tidak kesulitan untuk beradaptasi di kelas.
Keberadaan Rian untuk bisa bergabung di kelas reguler itu setelah melalui tahapan kelas khusus dan kelas preklasikal. Tujuannya untuk menyiapkan bocah lelaki itu mampu bergabung dengan anak-anak lainnya.
SDN Klampis Ngasem I-246 Surabaya awalnya adalah sekolah reguler yang diperuntukkan bagi anak-anak normal. Namun, kebutuhan masyarakat sekitar yang ingin supaya anak berkebutuhan khsusus tak diasingkan di sekolah luar biasa membuat Kepala Sekolah SDN Klampis Ngasem I-246, Sukarlik, sejak 1989 coba membaurkan anak- anak normal dengan anak-anak berkebutuhan khusus.
Dengan keyakinan bahwa setiap anak punya potensi jika dilayani sesuai kebutuhan dan kemampuannya, guru-guru di sekolah ini menerima anak berkebutuhan khusus, mulai dari yang menderita down syndrome, lambat belajar, autis, hiperaktif, tunarungu, tunanetra, dan cacat fisik. Mereka belajar dalam satu lingkungan dengan anak-anak reguler lainnya.
Anak-anak berkebutuhan khusus yang dilecehkan karena dianggap tidak punya harapan untuk bisa ”berprestasi” nyatanya mampu menunjukkan potensi dirinya.
”Kuncinya, anak-anak ini diidentifikasi kebutuhannya lalu ditangani sesuai kebutuhannya. Ketika mereka berada dalam lingkungan dengan anak-anak reguler, itu bisa memacu mereka untuk mau bersosialisasi. Anak-anak reguler juga belajar untuk memahami, menerima, dan membantu teman-teman mereka yang punya beragam kekhususan itu,” kata Dadang Bagoes Prihantono, koordinator sekolah inklusi di SDN Klampis Ngasem I-246 Surabaya.
Tetap konsisten
Di tengah keterbatasan sarana dan prasarana untuk bisa memberikan layanan pendidikan yang baik buat anak-anak berkebutuhan khusus, nyatanya sekolah ini selama 20 tahun tetap bisa konsisten melayani setiap anak secara personal. Dengan pendidikan yang berfokus pada kondisi dan kebutuhan anak, perkembangan anak-anak berkebutuhan khusus dalam bersosialisasi dan belajar semakin baik sehingga mereka tidak kesulitan saat belajar bersama di kelas reguler.
Dadang menjelaskan, layanan bertahap yang diberikan kepada anak-anak berkebutuhan khusus itu lahir dari pengalaman para guru saat melayani dan mengevaluasi setiap anak. Sekolah ini menyediakan 44 guru khusus yang siap melayani 133 anak berkebutuhan khusus.
Sukarlik mengatakan, para guru ini umumnya guru honorer dari pendidikan luar biasa. Mereka dimotivasi untuk punya hati yang tulus melayani anak didik di tengah keterbatasan gaji yang mereka peroleh.
Di sekolah ini, anak-anak berkebutuhan khusus yang kondisinya masih berat untuk bersosialisasi dengan anak-anak reguler lainnya dimasukkan ke kelas khusus. Di sini satu guru melayani satu siswa atau satu guru dua siswa.
Jika dari hasil evaluasi menunjukkan anak sudah bisa bergabung dengan siswa lain, dia bisa dimasukkan ke kelas praklasikal. Di sini anak-anak berkebutuhan khusus dilayani dalam kelompok kecil sekitar 15 anak dengan 2-3 guru.
Lima bidang pelajaran
Anak-anak itu sudah belajar lima bidang pelajaran, yakni Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS. Untuk pelajaran olahraga dan keterampilan, anak-anak itu digabungkan dengan kelas reguler.
Layanan lain yang diberikan adalah kelas remedi. Anak-anak yang memiliki gangguan belajar dibantu secara khusus oleh guru untuk mengatasi kesulitan belajarnya sehingga tidak terhambat lagi saat belajar di kelas.
Selain itu, ada pendampingan. Anak berkebutuhan khusus yang sudah bisa bergabung di kelas reguler didampingi guru supaya dia tidak kesulitan beradaptasi. Yang terakhir, inklusi penuh di mana anak berkebutuhan khusus tadi siap dilepas di kelas tanpa pendampingan. Umumnya ini dijalani anak- anak yang menderita autis dan lambat belajar.
Menurut Sukarlik, sekolah inklusi itu bukan sekadar menghadirkan anak berkebutuhan khusus di sekolah. Yang penting justru bagaimana anak-anak ini mendapat layanan khusus sesuai kebutuhannya.
Anak berbakat
Layanan anak berkebutuhan khusus juga dibutuhkan anak- anak cerdas istimewa yang memiliki IQ 130 ke atas. Anak-anak ini justru sering diidentifikasi sebagai bermasalah karena ketidaktahuan gurunya.
Kepala SD Adik Irma Jakarta, Loly Widiaty, mengatakan, potensi kecerdasan istimewa anak dilihat dari pendekatan Renzulli terdiri atas IQ di atas rata-rata, kreativitas, dan task commitment. ”Anak-anak ini sering menawarkan ide-ide unik dan tidak biasa sehingga sering dianggap aneh,” kata Loly.
Untuk melayani anak-anak cerdas ini tidak mesti dengan guru yang cerdas. Yang dibutuhkan justru guru kreatif yang mampu merangsang anak untuk mengembangkan kemampuan berpikirnya secara bebas.
Di Sekolah Adik Irma, anak- anak cerdas istimewa belajar di kelas khusus. ”Namun untuk pelajaran lain, seperti seni dan olah raga, mereka digabung dengan anak-anak reguler lainnya,” kata Ketua Yayasan Pembina Pendidikan Adik Irma, Amita M Haroen.
Dari penelitian yang dilakukan, diperkirakan terdapat sekitar 2,2 persen anak usia sekolah memiliki kualifikasi cerdas istimewa. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2006, ada 52.989.800 anak usia sekolah. Artinya, terdapat sekitar 1.059.796 anak cerdas/berbakat istimewa di Indonesia.
Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Seto Mulyadi mengatakan, harus ada kelenturan dalam kurikulum pendidikan di negara ini untuk bisa melayani kepentingan terbaik bagi anak. Sekolah jangan hanya mengejar kemampuan akademik dengan mengorbankan pengembangan karakter dan kreativitas setiap anak.
Ester Lince Napitupulu
Sumber : Kompas CetakUN, Ada yang Perlu Didiskusikan
UN, Ada yang Perlu Didiskusikan
 |
| KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO Panitia ujian nasional membongkar soal untuk ujian nasional tingkat sekolah menengah pertama di SMP 2 Bandung, sebelum didistribusikan ke tingkat subrayon masing-masing SMP di Kota Bandung, Minggu (4/5). Hari Senin ini, pelaksanaan ujian nasional tingkat SMP serentak dilakukan di seluruh Indonesia. |
Ester Lince Napitupulu
Penyelenggaraan ujian nasional dari tahun ke tahun tak pernah berhenti menuai kontroversi. Wacana yang mencuat pada pelaksanaan ujian nasional tahun ini berada di pusaran tuntutan untuk mengevaluasi ujian nasional seperti yang diperintahkan pengadilan tinggi dan ujian nasional sebagai ujian kejujuran semua pemangku kepentingan pendidikan.
Jauh hari sebelum pelaksanaan ujian nasional (UN), Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo gencar mewacanakan bahwa UN bukan sekadar menguji kompetensi siswa dan sekolah, namun yang justru terpenting apakah ada kejujuran selama pelaksanaannya. Pernyataan UN sebagai ujian kejujuran bagi semua pemangku kepentingan pendidikan itu bahkan ditindaklanjuti dengan ketegasan untuk memidanakan siapa saja yang berani menodai kredibilitas penyelenggaraan UN.
Ketika gong UN dimulai dengan pelaksanaan UN SMA sederajat pada 22-24 April lalu, ternyata tetap menuai masalah. Kecurangan terus terjadi dan itu semakin menegaskan bahwa peluang terbesarnya ada di sekolah, terutama oleh guru dan kepala sekolah yang seharusnya menjaga citra pendidikan.
Kenyataan ini semakin menguatkan tuntutan supaya ada evaluasi serius tentang pelaksanaan UN. Kecurangan yang dilakukan guru demi alasan apa pun sepakat dinyatakan menyalahi hukum. Tetapi, gugatan kemudian berkembang, kenapa pemerintah tak juga mau mengevaluasi penyelenggaraan UN yang setiap tahun selalu membuahkan persoalan yang tidak kondusif bagi kemajuan pendidikan itu?
Yang juga dipertanyakan adalah masalah ketidakpercayaan pemerintah yang begitu besar kepada guru dan sekolah. Seakan-akan buah pendidikan yang dinilai pemerintah belum memuaskan itu harus menjadi tanggung jawab pendidik.
Sementara itu, pembelajaran yang tercipta di sekolah-sekolah lebih pada menyiapkan siswa untuk mampu lolos dari UN. Padahal, pendidikan yang diharapkan itu yang mampu membuat siswa sungguh-sungguh memahami apa yang dipelajarinya sehingga berguna untuk kehidupan dan masa depannya kelak.
S Hamid Hasan, pakar evaluasi kurikulum dari Universitas Pendidikan Indonesia, menjelaskan, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional membenarkan negara dan lembaga independen melakukan evaluasi pendidikan. Akan tetapi, evaluasi yang dimaksud adalah untuk menilai kualitas satuan pendidikan. Adapun untuk menilai hasil belajar siswa, termasuk menentukan lulus atau tidak, tetap merupakan wewenang guru dalam satuan pendidikan.
”Ujian nasional menetapkan keberhasilan orang atas dasar nilai yang diperoleh saat itu atau istilahnya single score. Ini bertentangan dengan prinsip evaluasi dan konstitusi pendidikan,” ujar Hamid.
Perlu dipaksa
Pada Hari Pendidikan Nasional kemarin, Bambang Sudibyo dengan gamblang menjelaskan pertimbangan pemerintah mempertahankan kebijakan UN. Penyelenggaraan UN dinilai mampu ”memaksa” siswa dan guru untuk disiplin belajar sehingga mampu mencapai standar kompetensi lulusan yang ditetapkan pemerintah demi mendongkrak mutu pendidikan di Indonesia.
”Masyarakat kita itu perlu dipaksa dulu untuk mau belajar. Inilah mengapa UN itu mampu membuat semua pihak jadi sungguh-sungguh belajar. Jika semua sekolah sudah bagus mutunya, UN tidak diperlukan lagi,” kata Bambang.
Pemerintah, kata Bambang, sangat memahami terjadinya pro-kontra pelaksanaan UN. Kalangan yang menolak UN dinilai mungkin menganggap sekolah di Indonesia sudah cukup baik dan guru serta sekolah bisa mengukur kemampuan siswanya sendiri.
”Saya justru berkeyakinan, ujian nasional itu tetap perlu karena guru dan siswa kita masih perlu dipaksa untuk mau disiplin belajar,” kata Bambang.
Alasan lain UN dipertahankan, menurut Bambang, karena hasilnya mampu meningkatkan penilaian Indonesia di antara negara-negara internasional. Selain itu, dengan ketekunan belajar, tawuran di antara pelajar juga semakin berkurang.
Rata-rata capaian UN SMP dan SMA secara nasional terus meningkat. Pada tahun 2004 di tingkat SMP rata-rata 5,26 pada tahun lalu menjadi 7,02, sedangkan di SMA dari rata-rata 5,31 menjadi 7,14.
Penyelenggaraan UN diakui memang mampu membuat sekolah dan siswa belajar maksimal. Tetapi, belajar yang terjadi sering kali dalam bentuk drilling dan try out. Akibatnya, makna belajar sering kali tereduksi hanya untuk lolos dari ujian.
Inilah sisi lain yang perlu diperbaiki dari UN. Berbagai pihak mestinya duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan ini.
Minggu, 19 April 2009
Calon Guru Harus Ikuti Pendidikan Profesi
Calon Guru Harus Ikuti Pendidikan Profesi
KOmpas
KOmpas
JAKARTA, SELASA - Para calon guru akan menempuh cara berbeda dengan guru dalam jabatan untuk mendapatkan sertifikat sebagai pendidik. Jika guru dalam jabatan menempuh sertifikasi dengan model portofolio, calon guru yang sudah mendapatkan gelar sarjana nantinya harus melamar ke Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan atau LPTK terpilih untuk mengikuti pendidikan profesi guru
Hal itu dikemukakan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Fasli Jalal, dalam rapat kerja dengan Panitia Adhoc III Dewan Perwakilan Daerah RI, Selasa (25/11). "Untuk guru mata pelajaran, lamanya pendidikan profesi satu tahun dan bagi guru taman kanak-kanak serta sekolah dasar selama enam bulan," ujar Fasli.
LPTK yang akan memberikan pendidikan profesi nantinya tidak sembarangan melainkan harus memenuhi persyaratan seperti pengalaman di bidang pendidikan, tenaga pengajar dan fasilitas. Menurut Fasli, sebetulnya pemerintah telah memulai pendidikan profesi tersebut pada tahun 2006 dan 2007. Namun, baru sebatas untuk guru prajabatan yang dinilai berprestasi dan melalui seleksi khusus. Kuotanya ditetapkan secara khusus oleh Menteri Pendidikan Nasional. Terdapat 790 guru yang telah terseleksi waktu itu.
Serahkan Urusan Kelulusan kepada Sekolah
Serahkan Urusan Kelulusan kepada Sekolah
Ribuan siswa SD, dari berbagai sekolah di Jabodetabek, mengikuti Try Out Akbar Ujian Nasional untuk pelajar tingkat SD-SMP-SMA yang diselenggarakan salah satu penyelenggara Bimbingan Belajar, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu (13/4).
Kompas, Senin, 14 April 2008 | 16:46 WIB
JAKARTA, SENIN - Ujian Nasional (UN) hendaknya hanya, digunakan sebagai peta kualitas pendidikan di Indonesia, bukan penentu kelulusan siswa. Kelulusan serahkan kepada sekolah saja. Demikian disampaikan beberapa kepala sekolah dan guru yang ditemui Kompas.com, Senin (14/4).
"Saya setuju dengan UN, tapi hanya digunakan untuk mengetahui sejauh mana kurikulum secara nasional tercapai. Untuk kelulusan serahkan saja kepada sekolah," ujar Kepala SMPN 16 Jakarta Selatan, Ishak Idrus, Senin (14/4).
Hal yang sama juga diungkapkan oleh guru kelas 3 SMAN 24 Jakarta Pusat Soni Anderson Muslim. "Yang tahu soal siswa kan sekolah, ya mestinya soal kelulusan juga diserahkan kepada sekolah. Kasihan kan kalau ada siswa yang karena nilainya kurang 0,01 dari nilai standar, jadi tidak lulus. Siswa saya ada yang seperti itu tahun lalu," ujar Soni.
Menurut Soni, jika alasan pemerintah ingin meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia yang diperlukan adalah perubahan sistem pendidikan. Salah satunya jangan terlalu sering mengubah kurikulum. "Kurikulum sebelumnya belum kelihatan hasilnya, sudah diganti dengan kurikulum yang lain. Itu kan memerlukan dana, waktu, tenaga. Lagi kasihan anak-anak yang jadi eksperimennya," katanya.
Guru kelas 3 SMPN 16 Jakarta Selatan, Sunaryo berpendapat banyak faktor yang harus diperhatikan pemerintah jika ingin kualitas pendidikan meingkat yakni kurikulum sekolah disederhanakan, meningkatkan sarana dan prasarana terutama buku pelajaran, dan membangun kerja sama antara pemerintah, sekolah, perusahaan dan masyarakat. "Masalah pendidikan kan tidak hanya tanggung jawab satu pihak, jadi dibutuhkan kerja yang sinergi dari pemerintah, sekolah, perusahaan yang sudah maju, dan orangtua juga masyarakat," katanya.
Bangunan SD Inpres Lama Sebaiknya Direnovasi
Bangunan SD Inpres Lama Sebaiknya Direnovasi
Senin, 6 April 2009 | 20:11 WIB
Laporan wartawan KOMPAS Yulvianus HarjonoBANDUNG, KOMPAS.com - Bangunan-bangunan sekolah bekas SD Inpres yang dibuat tahun 1974-1977 sebaiknya dihancurkan dan diganti dengan struktur bangunan baru. Orangtua siswa khawatir, kasus seperti di SDN Sejahtera bakal terulang di masa mendatang jika tidak diantisipasi serius.
Hal itu disampaikan Sekretaris Jendral Forum Orangtua Siswa (Fortusis) Bandung Raya, Senin (6/4). Bangunan-banguna SD Inpres ini kan sebetulnya tidak layak. Aspek kajian teknis dan strukturnya banyak yang tidak memenuhi syarat. "Seperti halnya kasus yang terjadi di SDN Sejahtera," ucapnya.
Kekhawatiran semakin menjadi-jadi saat musim penghujan saat ini. Potensi hujan lebat disertai angin kencang semakin tinggi dan bukan tidak mungkin memicu robohnya atap bangunan SD-SD Inpres yang kualitasnya rendah dan t erus dimakan usia. Dwi pun mengusulkan SD-SD yang dibuat zaman Orde Baru ini digantikan bangunan baru. Tidak perlu direhabilitasi seperti halnya kasus di SDN Sejahtera.
Sekeratis Dinas Pendidikan Kota Bandung Dadang Iradi membenarkan, struktur bangunan SD Inpres relatif lebih rentan dibandingkan bangunan SD yang dibuat zaman lainnya, termasuk yang usianya lebih tua. Kan pembangunannya menggunakan sistem darurat saat itu. "Mengejar jumlah. Dinding hanya terbuat dari batako dan atapnya asbes," ucapnya.
Ironisnya, sebagian dari sekolah rusak yang ada di Kota Bandung saat ini adalah SD-SD Inpres. Total ruang kelas rusak yang tercatat saat ini adalah 1.500 buah. Lagian, kami pun sebetulnya masih membutuhkan ruang-ruang kelas baru. Target rehabilitasi ini sampai 2010, ucapnya. Tahun ini, Pemkot Bandung menganggarkan dana rehabilitasi Rp 42 miliar dan untuk pengadaan ruang kelas baru Rp 11 miliar.
Tahun 2009 ini ada 90 sekolah yang mendapatkan proyek rehabilitasi dari dana role sharing . Di lain pihak, pada ta hun ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak lagi mengaggarkan dana role sharing rehabilitasi dan pengadaan ruang kelas baru. Program ini akan di;anjurkan lagi tahun 2010. Di Bandung, perbaikan sarana prasarana menjadi program prioritas selain mewujudkan pendidikan dasar secara cuma-cuma.
Kontrol masyarakat
Ketua Masyarakat Peduli Pendidikan Indonesia Eko Purwono mengatakan, kasus di SDN Sejahtera sebetulnya tidak perlu terjadi apabila masyarakat lebih dilibatkan aktif di dalam pengawasan dan proyek rehabilitasi gedung sekolah. Mengacu kepada ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan, masyarakat berhak memberi masukan tentang rencana teknis dan tata bangunan.
Bahkan, bisa melaksanakan gugatan perwakilan terhadap bangunan gedung yang bisa membahayakan, tuturnya. Dwi Subawanto sependapat dengan hal ini. Sayangnya, menurutnya, tidak tiap sekolah mau memberi ruang yang luas terhadap partisipasi publik dalam perencanaan atau pengerjaan proyek di sekolah.
Sering terjadi, komite sekolah (wakil dari masyarakat) justru tidak dilibatkan, ucapnya. Ia menduga, hal ini juga terjadi di dalam kasus ambruknya ruang kelas di SDN Sejahtera. Padahal, ucapnya, apalagi di swakelola, keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan sangatlah dibenarkan. "Jadi, bukan hanya urusan kepsek semata," ucapnya.
Hal ini dibenarkan Kepala Seksi Pembinaan TK dan SD Bidang Pendidikan Dasar Disdik Provinsi Jawa Barat Uuh Suparman. Sistem swakelola justru merangsang adanya partisipasi aktif dari masyarakat. Dana Rp 4 juta sebetulnya kan terbatas. "Dari sini justru diharapkan adanya sumbangsih masyarakat, misalnya tenaga," ucapnya.
Belajar di Rumah, Kebun, Museum? Boleh, Kok!
Belajar di Rumah, Kebun, Museum? Boleh, Kok!
KOmpas, Rabu, 25 Maret 2009 | 12:12 WIB
Laporan wartawan NOVA Henry IsmonoHomeschooling (HS) atau sekolah rumah merupakan alternatif pendidikan yang semakin diminati. Apa dan bagaimana persisnya?
Suatu hari, seorang ibu menghubungi Yayah Komariah, SPd (40), pendiri sekaligus Ketua Komunitas Sekolah Rumah Berkemas (Berbasis Keluarga dan Masyarakat). Si ibu menceritakan problem hidupnya, termasuk derita anaknya yang duduk di bangku SMA. "Anak saya tidak berani sekolah," katanya.
Rupanya, gara-gara masalah bisnis ayahnya, si anak jadi takut sekolah. "Bapaknya diancam lawan bisnisnya. Anak-istrinya juga diteror. Di sekolah, si anak tadi ditongkrongi. Jelas, si anak ketakutan," tutur Yayah mengisahkan kembali penuturan ibu tadi.
Belakangan, si anak berhenti sekolah. "Padahal sudah akan menghadapi UAN (Ujian Akhir Nasional). Bingunglah ibunya. Apalagi, nilainya selalu bagus. Akhirnya ia memutuskan ikut HS dan berhasil menamatkan SMA lewat ujian paket C."
Nyaman Belajar
Cerita yang diutarakan istri Margono ini, hanyalah sebagian kecil dari kisah para siswa yang bergabung di komunitas Berkemas. "Sekarang sudah ada 300 lebih siswa, mulai dari TK sampai SMA. Masalah yang mereka hadapi macam-macam. Ada yang semasa di sekolah formal jadi korban kekerasan teman-temannya, ada pula yang trauma dengan sikap gurunya."
Belakangan ini, lanjut Yayah, banyak juga anak berkebutuhan khusus yang jadi muridnya. Bahkan, "Ada siswa kelas 4 SD yang sangat pintar. Lebih pintar dari gurunya. Dia kecewa dan mogok sekolah karena jawabannya disalahkan gurunya, padahal jawaban dia betul. Anak itu tahu karena dia pernah membaca buku milik ibunya yang seorang dosen."
Begitulah, bila sekolah formal tidak lagi bisa menampung persoalan anak-anak, HS bisa dijadikan alternatif pilihan. "Lewat HS, si anak lebih merasa nyaman belajar."
Itu pula, alasan Yayah mendirikan Berkemas. "Saya prihatin pada anak-anak yang punya aneka masalah seperti tadi. Sebelumnya, sudah 10 tahun saya jadi guru SD dengan waktu mengajar dari pagi sampai sore. Selama mengajar, saya melihat, banyak sekolah yang hanya bagus aksesorinya. Maksudnya, sarana dan prasarana memang ditingkatkan, namun cara mengajar dan mendidiknya tidak meningkat. Hanya orang-orang tertentu yang mendapat pendidikan terbaik. Padahal, buat saya, siapa pun mestinya bisa mendapatkan yang terbaik," jelas Yayah.
Tahun 2004, Yayah mengundurkan diri dan mewujudkan impiannya memberi pendidikan pada siapa saja, tanpa kecuali. "Buat saya, tanpa gedung pun, kita bisa memulai pendidikan. Kelas tidak harus di dalam ruangan. Di mana saja, bisa, kok, belajar."
Berbekal pengalamannya ia meyakini, dari tahun ke tahun materi pelajaran sebenarnya ada benang merahnya. Hanya saja, tiap tahun buku pelajaran sekolah ganti terus. Itu sebabnya, "Untuk materi pelajaran, saya menggunakan buku pelajaran bekas. Saya pun memulai pendidikan di luar sekolah formal. Waktu itu, saya belum dengar istilah HS.
Meski Ada BOS dan BOP, Sekolah Gratis Tetap Sulit Terwujud
Meski Ada BOS dan BOP, Sekolah Gratis Tetap Sulit Terwujud
Selasa, 17 Februari 2009 | 18:17 WIB
Kompas
Laporan wartawan Eny PrihtiyaniKompas
BANTUL, SELASA — Meski pemerintah pusat sudah mengucurkan biaya operasional sekolah atau BOS, dan Pemerintah Kabupaten Bantul dengan biaya operasional sekolah atau BOP, sekolah-sekolah di Bantul, DI Yogyakarta, tetap sulit mewujudkan sekolah gratis. Mereka hanya bisa menggratiskan sumbangan pengembangan pendidikan atau SPP.
Sekolah tetap saja memungut biaya tambahan karena dana BOS dan BOP tidak mencukupi, apalagi standar biaya per sekolah berbeda-beda. "Untuk sekolah pinggiran seperti kami saja biaya sekitar Rp 720.000 per tahun, sementara dana BOS ditambah dana BOP besarnya masih di bawah angka tersebut," kata Waluya, Kepala Sekolah SMP Patria Bantul, Selasa (17/2).
SMP Patria adalah salah satu sekolah yang tidak diunggulkan sehingga jumlah siswanya tidak terlalu banyak. Tiap siswa menerima dana BOS sebesar Rp 354.000 per tahun dan BOP sebesar 127.000 per tahun. Bila dana BOS jadi naik ke Rp 570.000 per tahun, maka SMP Patria tetap masih harus memungut biaya tambahan.
Selama ini kami sudah menggratiskan SPP, tetapi pungutan lain tetap ada seperti pungutan untuk ekstrakurikuler. "Sebenarnya biaya sudah kami tekan, tetapi tetap saja dana tidak mencukupi," katanya.
Biaya yang ditekan itu, lanjut Waluya, seperti honor guru kontrak. Bila sekolah lain memasang tarif Rp 10.000-Rp 15.000 tiap satu jam mengajar, SMP Patria hanya mampu membayar Rp 7.500 per jam.
Menurut Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Bantul Sulistyo Wardono, dengan dana BOS lama, ia masih memberlakukan biaya SPP sebesar Rp 20.000 per bulan. Dengan naiknya dana BOS, ia yakin bisa membebaskan biaya SPP tersebut. Namun, ia tidak yakin bisa menggratiskan seluruh biaya.
Budaya Papua Perlu Dimasukkan Kurikulum
Budaya Papua Perlu Dimasukkan Kurikulum
Pentas Budaya II Irian Jaya Barat di Monokwari, Selasa (6/2), Kabupaten Sorong mempertunjukkan tarian dari suku Imekko, yang menggambarkan keseharian mata pencarian mereka berburu dan berladang.
Jumat, 3 April 2009 | 00:43 WIB
JAYAPURA, KOMPAS.COM--Kebudayaan di Provinsi Papua yang beraneka ragam perlu dimasukkan dalam kurikulum pendidikan di sekolah agar kebudayaan tersebut tetap lestari.
Wakil ketua II Majelis Rakyat Papua (MRP) kepada ANTARA di Jayapura, Kamis, mengatakan saat ini banyak masyarakat Papua khususnya mereka yang termasuk kategori asli Papua, tidak memahami lagi tentang tata cara dan adat istiadat suku mereka.
"Kalau hal ini tidak segera dicari solusinya, dikhawatirkan budaya asli Papua akan dilupakan," katanya.
Ia menambahkan, semua orang yang tinggal di Papua harus memahami bahwa ada nilai dasar yang hidup dan sudah ada secara turun temurun di atas tanah ini, meskipun daerah dan suku-suku tersebut memiliki perbedaan etnik dan bahasa, namun tetap ada kemiripan sehingga harus dipertahankan.
"Ada simbol-simbol kultural dari orang asli Papua dan juga sejarah yang harus jadi panduan dalam kurikulum sekolah," ujarnya.
Untuk itu ia meminta perhatian Pemerintah Provinsi Papua, serta semua pihak terkait agar segera menjadikan budaya Papua sebagai salah satu muatan lokal yang wajib dipelajari di sekolah.
"Jangan hanya mempelajari budaya daerah lain, tetapi budaya sendiri tidak," kata Hana
Sumber : AntStandar Kelulusan Siswa SMA Dinaikkan
15/04/2009 12:58 - Ujian Nasional
Standar Kelulusan Siswa SMA Dinaikkan
Standar Kelulusan Siswa SMA Dinaikkan
Liputan6.com, Jakarta: Ujian Nasional 2009 akan dimulai pekan depan. Para siswa pun diharapkan berjuang lebih keras. Sebab, Badan Standar Nasional Pendidikan Nasional (BSNP) telah menaikkan standar kelulusan. Dari 5,25 di tahun 2008 menjadi 5,50 untuk tahun ini. Standar kelulusan dinaikkan demi peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Demikian dikemukakan Kepala BSNP Profesor M. Yunan Yusuf di Jakarta, baru-baru ini.
Standar kelulusan memang terus bertambah. Di sisi lain, kontroversi tentang mengukur kelulusan siswa lewat ujian nasional terus bergulir. Sebagai perbandingan, standar kelulusan pada tahun 2007 dipatok dengan nilai 5. Pada tahun 2008 menjadi 5,25 sedangkan tahun ini naik sebesar 0,25.
Kendati ada kontroversi, ujian nasional akan tetap digelar. Ujian diadakan secara bertahap untuk masing-masing jenjang pendidikan, yakni tingkat sekolah menengah atas (20-24 April 2009), sekolah menengah pertama (27-30 April), dan sekolah dasar (12-14 Mei).(ANS/Taufan Yudha)
Putri Pendidikan Indonesia 2008: Ujian Nasional Bukan Standar
Putri Pendidikan Indonesia 2008: Ujian Nasional Bukan Standar
Kompas, Rabu, 11 Februari 2009 | 05:23 WIB
Kompas, Rabu, 11 Februari 2009 | 05:23 WIB
JAKARTA, SELASA - Amanda Putri Witdarmono, Putri Pendidikan Indonesia 2008 berpendapat bahwa sistem pendidikan di Indonesia, khususnya Ujian Nasional (UN) tidak memperhatikan aspek pengembangan diri pada siswa. "UN kan baik adanya ya untuk membandingkan bagaimana sih kemampuan siswa di kota dan daerah. Akan tetapi untuk dijadikan standar itu ga bisa, karena mungkin banyak kendala seperti fasilitas yang mereka dapat kurang lengkap,"tutur Amanda.
Menurutnya, ketika ia sekolah di Amerika, pendidikan di sana lebih menekankan kepada pengembangan pribadi daripada target pencapaian nilai. Dari pengalamannya selama sekolah di Amerika, ia merasakan bahwa sistem pendidikan di sana sangat mementingkan keunikan masing-masing individu.
"Di sana tuh setiap keunikan dan kemampuan orang di masing-masing bidang sangat dipentingkan. Jadi orang yang pintar bukan hanya orang yang pandai mengerjakan matematika atau fisika saja," ujar Amanda ketika menceritakan pengalamannya.
Namun ia mengakui kenapa sistem pendidikan di sana bisa sebagus itu karena sudah melalui waktu yang selama berabad-abad untuk mencapai kata sempurna. Sementara Indonesia masih mencari- cari sistem pendidikan yang pas untuk para pelajarnya.
Inskonstitusional, Anggaran Pendidikan Kurang 20 Persen
Inskonstitusional, Anggaran Pendidikan Kurang 20 Persen
Kompas, Jumat, 15 Agustus 2008 | 09:48 WIB
JAKARTA, JUMAT - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendukung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengharuskan penetapan anggaran sebesar 20 persen untuk pendidikan dalam APBN 2009.
Apabila nanti dalam UU APBN 2009 ternyata anggaran pendidikan tidak juga mencapai porsi 20 persen dari APBN dan APBD, maka MK cukup menunjukkan putusan untuk membuktikan bahwa UU APBN tersebut inskonstitusional.
Hal ini diungkapkan oleh Ketua DPR Agung Laksono dalam pidato pembukaaan Rapat Paripurna DPR-RI di Jakarta, Jumat (15/8). "Dewan memberikan respon positif. Untuk itu, baik pemerintah maupun Panitia Anggaran DPR RI dan komisi terkait dapat mengakomodi putusan MK ini dalam pembahasan RAPBN 2009," ujar Agung.
Sebelumnya, MK telah mengabulkan gugatan Persatuan Guru Republik Indonesa (PGRI) untuk menguji ulang UU No.16/2008 tentang Perubahan Atas UU No.45/2007 tentang APBN tahun anggaran 2008, terhadap UUDP 1945.
Meski mengabulkan gugatan ini, MK menyatakan bahwa UU APBN-P 2008 tetap berlaku sampai dengan diundangkannya UU APBN 2009. Agung mengharapkan pemenuhan sekurang-kurangnya 20 persen anggaran pendidikan merupakan langkah positif dalam penerapan amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
"Dewan mengharapkan pengelolaan dana pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel," ujar Agung.
Rp 30 Triliun Dana Pendidikan untuk Wajib Belajar
Rp 30 Triliun Dana Pendidikan untuk Wajib Belajar
Kompas, Sabtu, 16 Agustus 2008 | 12:41 WIB
JAKARTA, SABTU- Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibjo menyatakan, dari tambahan alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp 46,1 triliun untuk memenuhi anggaran pendidikan 20 persen dari belanja negara, sebanyak Rp 30 triliun akan digunakan untuk program wajib belajar sembilan tahun dan peningkatan mutu Sekolah Menengah Kejuruan.
Adapun Rp 16 triliun akan digunakan untuk membayar tunjangan fungsional bagi guru-guru di golongan terendah yang harus menerima miminal Rp 2 juta per guru. Sisanya, untuk program pendidikan lainnya.
Mendiknas Bambang Sudibjo mengatakan itu saat memberikan sambutan di acara Silaturahmi Ibu Negara Ny Ani Bambang Yudhoyono dengan para guru Daerah Khusus, guru Luar Biasa dan pendidik serta tenaga kependidikan pendidikan nonformal (PTKPNF) Tingkat Nasional tahun 2008 di Istana Negara, Jakarta, Sabtu (16/8) siang.
Hadir di bacara itu Ibu Mufidah Jusuf Kalla dan sejumlah istri-isri kabinet Indonesia Bersatu yang tergabung dalam Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatju (Sikib) serta 115 guru-guru. "Saya dan Direktur Jenderal (Dirjen) di Depdiknas sudah hitung-hitungan. Kalau Rp 2 juta minimal akan diberikan sebagai tunjangan fungsional dan harus dinaikkan rata-rata Rp 500.000 per bulan per guru. Kalau harus dibayarkan juga dengan tunjangan guru fungsional di Departemen Agama, maka semuanya itu menghabiskan dana Rp 16 triliun," ujar Bambang.
Menurut Bambang, tambahan anggaran 20 persen juga akan digunakan untuk tunjangan profesi 100 persen. Yang sudah memenuhi sertifikasi profesi adalah sebanyak 200.000 guru. "Kalau tunjangan profesi itu sudah diberikan, gaji pokoknya akan naiktiga kali lipat," tambah Bambang.
HARAnggaran Pendidikan Tersedot ke Birokrasi
Anggaran Pendidikan Tersedot ke Birokrasi
Kompas, Jumat, 5 September 2008 | 16:45 WIB
JAKARTA, JUMAT - Peningkatan anggaran pendidikan nasional yang mencapai 20 persen dari APBN pada 2009 jangan tersedot untuk birokrasi. Karena itu, penggunaan anggaran yang mencapai sekitar Rp 224 triliun harus diawasi masyarakat agar program-program pendidikan yang dibuat pemerintah berpihak kepada rakyat kecil, bukan pada birokrasi.
"PGRI bersedia dengan komponen bangsa lainnya melakukan pengawasan eksternal pemanfaatan anggaran pendidikan supaya tidak bocor dan mubazir. Mekanisme pengawasan ini kami serahkan kepada pemerintah untuk mengaturnya," kata Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Sulistiyo usai pertemuan dengan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid di Jakarta, Jumat (5/9).
PGRI, kata Sulistiyo, meminta pemerintah untuk memfokuskan anggaran pendidikan untuk perbaikan sekolah rusak, pengadaan buku bermutu, penyediaan sarana pendidikan, sekolah gratis untuk pendidikan dasar serta peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan guru.
Hidayat Nur Wahid mengatakan pemerintah harus punya komitmen kuat untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan, termasuk yang berkaitan dengan pendidikan. "Kesejahteraan negara ini bisa terwujud jika manusia Indonesia unggul. Ini butuh pendidikan yang berkualitas," kata Hidayat.
Unifah Rosyidi, Wakil Ketua PB PGRI, mengingatkan agar pembenahan kualitas dunia pendidikan juga dilakukan dengan menempatkan birokrat yang berpengalaman dan berkomitmen di dunia pendidikan. "Yang terjadi, pengangkatan kepada dinas pendidikan lebih pada mendukung bupati/wali kota, bukan pada keahliannya dalam pendidikan," jelas Unifah
Sulistiyo mendesak supaya pemerintah serius untuk mengimplementasikan Undang-undang Guru dan Dosen yang sampai saat ini masih menimbulkan banyak persoalan di lapangan. Program sertifikasi diharapkan bisa adil dan fokus untuk pengembangan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan di Tanah Air. Karena itu, Peraturan Pemerintah soal Guru dan Dosen diminta segera disahkan Presiden.
ELNPraktisi: Target Kelulusan Ujian Nasional Terlalu Muluk
17/04/2009 18:12 - Pendidikan
Liputan6.com, Jakarta: Praktisi pendidikan pesimis dengan target kelulusan ujian nasional sebesar 92 persen yang ditetapkan Badan Standar Nasional Pendidikan. Alasannya, standar nilai yang naik 0,25 menjadi 5,5. Praktisi pendidikan Arif Rahman justru menyarankan pihak yang membuat kebijakan memikirkan kembali dampak dari target itu. "Ujian nasionalnya perlu, tetapi rumus kelulusannya harus dikaji ulang," kata Arif Rahman di Jakarta, Jumat (17/4).
Berbeda dengan Arif Rahman, Suwano, Wakil Kepala SMA 3 Setiabudi, Jakarta Pusat, malah optimis sekolahnya dapat meluluskan siswanya sebanyak 100 persen. Tahun lalu, target kelulusan 97 persen diraih SMA 3 Setiabudi.
Untuk wilayah DKI Jakarta, pelaksanaan ujian nasional dibagi menjadi 16 rayon. Hingga kini, soal-soal ujian belum diterima pihak sekolah. Soal baru bisa diambil pihak sekolah beberapa jam sebelum ujian berlangsung. Menurut dinas terkait, hal ini dapat menurunkan tingkat kecurangan dan kebocoran saat ujian berlangsung.(OMI/Tim Liputan 6 SCTV)
Praktisi: Target Kelulusan Ujian Nasional Terlalu Muluk
Liputan6.com, Jakarta: Praktisi pendidikan pesimis dengan target kelulusan ujian nasional sebesar 92 persen yang ditetapkan Badan Standar Nasional Pendidikan. Alasannya, standar nilai yang naik 0,25 menjadi 5,5. Praktisi pendidikan Arif Rahman justru menyarankan pihak yang membuat kebijakan memikirkan kembali dampak dari target itu. "Ujian nasionalnya perlu, tetapi rumus kelulusannya harus dikaji ulang," kata Arif Rahman di Jakarta, Jumat (17/4).
Berbeda dengan Arif Rahman, Suwano, Wakil Kepala SMA 3 Setiabudi, Jakarta Pusat, malah optimis sekolahnya dapat meluluskan siswanya sebanyak 100 persen. Tahun lalu, target kelulusan 97 persen diraih SMA 3 Setiabudi.
Untuk wilayah DKI Jakarta, pelaksanaan ujian nasional dibagi menjadi 16 rayon. Hingga kini, soal-soal ujian belum diterima pihak sekolah. Soal baru bisa diambil pihak sekolah beberapa jam sebelum ujian berlangsung. Menurut dinas terkait, hal ini dapat menurunkan tingkat kecurangan dan kebocoran saat ujian berlangsung.(OMI/Tim Liputan 6 SCTV)
Liputan6.com, Jakarta: Praktisi pendidikan pesimis dengan target kelulusan ujian nasional sebesar 92 persen yang ditetapkan Badan Standar Nasional Pendidikan. Alasannya, standar nilai yang naik 0,25 menjadi 5,5. Praktisi pendidikan Arif Rahman justru menyarankan pihak yang membuat kebijakan memikirkan kembali dampak dari target itu. "Ujian nasionalnya perlu, tetapi rumus kelulusannya harus dikaji ulang," kata Arif Rahman di Jakarta, Jumat (17/4).
Berbeda dengan Arif Rahman, Suwano, Wakil Kepala SMA 3 Setiabudi, Jakarta Pusat, malah optimis sekolahnya dapat meluluskan siswanya sebanyak 100 persen. Tahun lalu, target kelulusan 97 persen diraih SMA 3 Setiabudi.
Untuk wilayah DKI Jakarta, pelaksanaan ujian nasional dibagi menjadi 16 rayon. Hingga kini, soal-soal ujian belum diterima pihak sekolah. Soal baru bisa diambil pihak sekolah beberapa jam sebelum ujian berlangsung. Menurut dinas terkait, hal ini dapat menurunkan tingkat kecurangan dan kebocoran saat ujian berlangsung.(OMI/Tim Liputan 6 SCTV)
Liputan6.com, Jakarta: Praktisi pendidikan pesimis dengan target kelulusan ujian nasional sebesar 92 persen yang ditetapkan Badan Standar Nasional Pendidikan. Alasannya, standar nilai yang naik 0,25 menjadi 5,5. Praktisi pendidikan Arif Rahman justru menyarankan pihak yang membuat kebijakan memikirkan kembali dampak dari target itu. "Ujian nasionalnya perlu, tetapi rumus kelulusannya harus dikaji ulang," kata Arif Rahman di Jakarta, Jumat (17/4).
Berbeda dengan Arif Rahman, Suwano, Wakil Kepala SMA 3 Setiabudi, Jakarta Pusat, malah optimis sekolahnya dapat meluluskan siswanya sebanyak 100 persen. Tahun lalu, target kelulusan 97 persen diraih SMA 3 Setiabudi.
Untuk wilayah DKI Jakarta, pelaksanaan ujian nasional dibagi menjadi 16 rayon. Hingga kini, soal-soal ujian belum diterima pihak sekolah. Soal baru bisa diambil pihak sekolah beberapa jam sebelum ujian berlangsung. Menurut dinas terkait, hal ini dapat menurunkan tingkat kecurangan dan kebocoran saat ujian berlangsung.(OMI/Tim Liputan 6 SCTV)
Alokasi Anggaran Pendidikan Dipertanyakan
13/09/2008 16:53 - Pendidikan
Alokasi Anggaran Pendidikan Dipertanyakan
Liputan6.com, Jakarta: Anggaran pendidikan dalam APBN masih menjadi bahasan yang tidak kunjung henti. Bahkan, Indonesian Corruption Watch dan Koalisi Pendidikan menyambangi Mahkamah Konstitusi terkait dengan keputusan lembaga itu perihal kejelasan 20 persen anggaran pendidikan dalam APBN.
Dalam putusan MK tersebut, pemerintah diwajibkan memasukkan gaji pendidik dalam anggaran pendidikan 20 persen. Sementara anggaran pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan, anggaran pendidikan didefinisikan sebagai anggaran fungsi pendidikan di luar anggaran untuk gaji pendidik dan pendidikan kedinasan yang persentasenya dihitung berdasarkan anggaran belanja pusat.
Akibatnya, anggaran pendidikan sebesar 20 persen atau sebesar Rp 224 triliun yang dialokasikan pemerintah, 80 persennya hanya untuk meningkatkan gaji guru. Sementara sisanya akan digunakan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan. Bila demikian, maka biaya pendidikan ditahun mendatang tetap akan tinggi dan tidak ada perbedaan dengan tahun-tahun sebelumnya.(ADO/David Silahooij dan Bondan Wicaksono)
Alokasi Anggaran Pendidikan Dipertanyakan
Liputan6.com, Jakarta: Anggaran pendidikan dalam APBN masih menjadi bahasan yang tidak kunjung henti. Bahkan, Indonesian Corruption Watch dan Koalisi Pendidikan menyambangi Mahkamah Konstitusi terkait dengan keputusan lembaga itu perihal kejelasan 20 persen anggaran pendidikan dalam APBN.
Dalam putusan MK tersebut, pemerintah diwajibkan memasukkan gaji pendidik dalam anggaran pendidikan 20 persen. Sementara anggaran pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan, anggaran pendidikan didefinisikan sebagai anggaran fungsi pendidikan di luar anggaran untuk gaji pendidik dan pendidikan kedinasan yang persentasenya dihitung berdasarkan anggaran belanja pusat.
Akibatnya, anggaran pendidikan sebesar 20 persen atau sebesar Rp 224 triliun yang dialokasikan pemerintah, 80 persennya hanya untuk meningkatkan gaji guru. Sementara sisanya akan digunakan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan. Bila demikian, maka biaya pendidikan ditahun mendatang tetap akan tinggi dan tidak ada perbedaan dengan tahun-tahun sebelumnya.(ADO/David Silahooij dan Bondan Wicaksono)
Siswa SMK Diajari Membuat Aksesori Tari
21/11/2008 14:01 - Pendidikan
Siswa SMK Diajari Membuat Aksesori Tari
Liputan6.com, Bandung: Tarian ternyata bisa menciptakan peluang bisnis baru. Seperti yang dijalankan siswa Sekolah Menengah Karawitan (SMK) 10 Bandung, Jawa Barat. Selain diajarkan menari, mereka juga diberi ilmu tentang bagaimana cara membuat aksesori tari yang baik di Sanggar Desa Seni Manglayang, Bandung. Pengetahuan yang diberikan, mulai dari proses pembentukan hingga pengecatan.
Penilaian hasil karya siswa tidak hanya dilihat dari aspek kecepatan membuatnya, tetapi juga soal kualitasnya. Karena pembuatan aksesori sangat membutuhkan ketelitian ekstra terutama pada lekuk motif yang dibuat.
Hasil karya siswa yang umumnya berbahan baku kulit sapi ini tidak hanya dipakai untuk sendiri. Namun banyak yang dijual dengan harga hingga ratusan ribu rupiah. Tidak jarang pesanan juga datang dari kedutaan-kedutaan besar Indonesia untuk pertunjukkan di luar negeri.(UPI/Bambang Triyono)
Siswa SMK Diajari Membuat Aksesori Tari
Liputan6.com, Bandung: Tarian ternyata bisa menciptakan peluang bisnis baru. Seperti yang dijalankan siswa Sekolah Menengah Karawitan (SMK) 10 Bandung, Jawa Barat. Selain diajarkan menari, mereka juga diberi ilmu tentang bagaimana cara membuat aksesori tari yang baik di Sanggar Desa Seni Manglayang, Bandung. Pengetahuan yang diberikan, mulai dari proses pembentukan hingga pengecatan.
Penilaian hasil karya siswa tidak hanya dilihat dari aspek kecepatan membuatnya, tetapi juga soal kualitasnya. Karena pembuatan aksesori sangat membutuhkan ketelitian ekstra terutama pada lekuk motif yang dibuat.
Hasil karya siswa yang umumnya berbahan baku kulit sapi ini tidak hanya dipakai untuk sendiri. Namun banyak yang dijual dengan harga hingga ratusan ribu rupiah. Tidak jarang pesanan juga datang dari kedutaan-kedutaan besar Indonesia untuk pertunjukkan di luar negeri.(UPI/Bambang Triyono)
Belajar Sambil Menghirup Aroma Kamar Mandi
21/12/2008 13:30 - Pendidikan
Belajar Sambil Menghirup Aroma Kamar Mandi
Liputan6.com, Maumere: Kenyamanan belajar seolah menjadi hal yang tidak pernah dirasakan siswa Sekolah Menengah Atas Negeri Nita, Maumere, Nusa Tenggara Timur. Betapa tidak. Kondisi sekolah amat memprihatinkan. Dinding dari bambu banyak berlubang. Ruang kelas pun tak berpintu. Sedangkan atap terbuat dari seng bekas.
Belajar Sambil Menghirup Aroma Kamar Mandi
Liputan6.com, Maumere: Kenyamanan belajar seolah menjadi hal yang tidak pernah dirasakan siswa Sekolah Menengah Atas Negeri Nita, Maumere, Nusa Tenggara Timur. Betapa tidak. Kondisi sekolah amat memprihatinkan. Dinding dari bambu banyak berlubang. Ruang kelas pun tak berpintu. Sedangkan atap terbuat dari seng bekas.
Bukan hanya harus tahan panas atau hujan, para siswa di ruang kelas berukuran 4 x 5 meter tersebut harus tahan dengan sengatan bau dari mandi cuci kakus alias kamar mandi. Maklum saja, MCK hanya berbatas bilik bambu, bahkan dapat tembus pandang.
Kepala sekolah SMAN Nita Robert Rass mengaku sulit menciptakan belajar yang nyaman bagi 200 muridnya. Dari delapan kelas, lima di antaranya bangunan darurat. Pengajuan dana perbaikan sekolah sudah kerap kali dilakukan, tapi selalu mendapatkan jawaban sama, yakni belum diprioritaskan pemerintah daerah.(YNI/Adrian Pantur)
Sekolah Plus, Gantikan Peran Orangtua
09/01/2009 12:56 - Pendidikan
Sekolah Plus, Gantikan Peran Orangtua
Sekolah Plus, Gantikan Peran Orangtua
Liputan6.com, Bandung: Setiap orangtua pasti ingin melihat anaknya bertumbuh-kembang. Setiap detik para orangtua ingin menyaksikan tingkah polah anak-anaknya. Tapi tak jarang kaum ibu harus membagi waktu antara mendidik anak dengan bekerja.
Namun, masalah itu sekarang bisa terpecahkan. Sekolah plus yang diadakah Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Santo Yusuf II Bandung, Jawa Barat, mungkin bisa jadi solusi bagi ibu yang bekerja. Sebagian peran orangtua digantikan para guru di sekolah ini.
Jam pulang sekolah sengaja menjadi lebih sore. Biasanya jam sekolah TK hanya sampai jam 10.00 WIB atau 11.00 WIB. Tapi di TK Santo Yusuf jam pulang menjadi pukul 15.00 WIB. Makan siang juga disediakan di sekolah. Jika di rumah anak sulit makan, di sini mereka belajar mandiri, makan sendiri. Setelah makan berbagai kegiatan ekstra kurikuler pun tersedia.
Tak hanya di Bandung, sekolah plus semacam ini sudah ada di beberapa kota. Namun biaya sekolah seperti itu lebih tinggi. Uang pangkal mencapai delapan juta rupiah dan uang sekolah sebesar Rp 850 ribu.(IAN/Patria-Taufik Hidayat)
Guru Kurang, Kelas Digabung
22/01/2009 07:39 - Pendidikan
Guru Kurang, Kelas Digabung
Liputan6.com, Denpasar: Penuh sesak. Itulah suasana di dalam ruang kelas Sekolah Dasar Negeri I Sesetan, Denpasar, Bali, baru-baru ini, yang dipenuhi 70 siswa. Kurangnya tenaga pengajar membuat pihak sekolah terpaksa menggabungkan dua kelas menjadi satu. Akibatnya, satu bangku harus diisi empat siswa. Sebelumnya, siswa kelas satu dibagi menjadi dua kelas.
Keputusan penggabungan ini diberlakukan pihak sekolah per 5 Januari 2009. Alasannya, para guru kewalahan mengajar lebih dari satu kelas. Untuk kelas satu sampai empat dibutuhkan minimal empat guru. Sementara jumlah guru yang ada saat ini sebanyak 14 orang dan harus menangani 363 siswa.
Hingga kini, belum ada konfirmasi jelas dari Kepala Sekolah SDN I Sesetan terkait persoalan ini. Namun, Komite Pengawas Pendidikan Denpasar Selatan telah meminta kepala sekolah mengembalikan proses belajar-mengajar siswa seperti semula.(OMI/Aries Wicaksono)
Guru Kurang, Kelas Digabung
Liputan6.com, Denpasar: Penuh sesak. Itulah suasana di dalam ruang kelas Sekolah Dasar Negeri I Sesetan, Denpasar, Bali, baru-baru ini, yang dipenuhi 70 siswa. Kurangnya tenaga pengajar membuat pihak sekolah terpaksa menggabungkan dua kelas menjadi satu. Akibatnya, satu bangku harus diisi empat siswa. Sebelumnya, siswa kelas satu dibagi menjadi dua kelas.
Keputusan penggabungan ini diberlakukan pihak sekolah per 5 Januari 2009. Alasannya, para guru kewalahan mengajar lebih dari satu kelas. Untuk kelas satu sampai empat dibutuhkan minimal empat guru. Sementara jumlah guru yang ada saat ini sebanyak 14 orang dan harus menangani 363 siswa.
Hingga kini, belum ada konfirmasi jelas dari Kepala Sekolah SDN I Sesetan terkait persoalan ini. Namun, Komite Pengawas Pendidikan Denpasar Selatan telah meminta kepala sekolah mengembalikan proses belajar-mengajar siswa seperti semula.(OMI/Aries Wicaksono)
Mulai 2009, SDN dan SMPN Gratis
22/01/2009 13:18 - Pendidikan
Mulai 2009, SDN dan SMPN Gratis
Liputan6.com, Jakarta: Sekolah dasar dan sekolah menengah pertama negeri di seluruh Indonesia mulai 2009 akan digratiskan. Menurut Menteri Pendidikan Nasional, Bambang Sudibyo, kebijakan ini ditempuh karena pemerintah sudah menaikkan dana Bantuan Operasional Sekolah lebih dari 50 persen dibanding tahun sebelumnya.
Namun Mendiknas tak menjelaskan secara rinci kapan kebijakan ini akan diberlakukuan. Pihak sekolah pun belum semuanya menerima pemberitahuan. Dan yang jelas, dana BOS 2009 belum turun. "Belum saya terima. Sudah diberitahu katanya mulai 2009 dana-dana itu diberikan per bulan," kata Kepala Sekolah SDN Benhil 12 Jakarta, Murliati.
Bagi orangtua siswa, sekolah gratis tentu menjadi berkah. Apalagi di saat kebutuhan hidup sekarang yang makin mahal. Pada 2009 ini, pemerintah menaikkan dana BOS untuk siswa SD di kabupaten menjadi Rp 397 ribu per anak dan SD di kota Rp 400.000 per anak. Sedangkan untuk siswa SMP di kabupaten sebesar Rp 575 ribu per anak, dan SMP di kota Rp 570 ribu per anak.
Pemerintah boleh memiliki kebijakan, namun dilapangan para orangtua siswa masih harus membayar sejumlah pungutan. Survey Indonesian Corruption Watch dalam kurun waktu 2004 hingga 2007 menujukan pungutan di sekolah di Jakarta justru meningkat. Mulai uang bangunan, uang penerimaan siswa baru dan buku.(YNI/Riko Anggara dan Gatot Setiawan)
Mulai 2009, SDN dan SMPN Gratis
Liputan6.com, Jakarta: Sekolah dasar dan sekolah menengah pertama negeri di seluruh Indonesia mulai 2009 akan digratiskan. Menurut Menteri Pendidikan Nasional, Bambang Sudibyo, kebijakan ini ditempuh karena pemerintah sudah menaikkan dana Bantuan Operasional Sekolah lebih dari 50 persen dibanding tahun sebelumnya.
Namun Mendiknas tak menjelaskan secara rinci kapan kebijakan ini akan diberlakukuan. Pihak sekolah pun belum semuanya menerima pemberitahuan. Dan yang jelas, dana BOS 2009 belum turun. "Belum saya terima. Sudah diberitahu katanya mulai 2009 dana-dana itu diberikan per bulan," kata Kepala Sekolah SDN Benhil 12 Jakarta, Murliati.
Bagi orangtua siswa, sekolah gratis tentu menjadi berkah. Apalagi di saat kebutuhan hidup sekarang yang makin mahal. Pada 2009 ini, pemerintah menaikkan dana BOS untuk siswa SD di kabupaten menjadi Rp 397 ribu per anak dan SD di kota Rp 400.000 per anak. Sedangkan untuk siswa SMP di kabupaten sebesar Rp 575 ribu per anak, dan SMP di kota Rp 570 ribu per anak.
Pemerintah boleh memiliki kebijakan, namun dilapangan para orangtua siswa masih harus membayar sejumlah pungutan. Survey Indonesian Corruption Watch dalam kurun waktu 2004 hingga 2007 menujukan pungutan di sekolah di Jakarta justru meningkat. Mulai uang bangunan, uang penerimaan siswa baru dan buku.(YNI/Riko Anggara dan Gatot Setiawan)
Murid SDN Bangkuyung Belajar di Luar Kelas
12/02/2009 05:42 - Pendidikan
Murid SDN Bangkuyung Belajar di Luar Kelas
Liputan6.com, Pandeglang: Ratusan siswa Sekolah Dasar Negeri III Bangkuyung, Pandeglang, Banten, sejak sepuluh tahun terakhir terpaksa belajar dengan kondisi memprihatinkan. Siswa kelas empat, lima, dan enam, terpaksa belajar di luar kelas secara bergiliran karena seluruh ruang kelas yang ada rusak dan bocor. Bahkan beberapa bagian nyaris ambruk sehingga membahayakan siswa.
Menurut Jaenal Mutakin, salah seorang guru, Rabu (11/2), kerusakan bangunan sebetulnya telah berkali-kali dilaporkan pihak sekolah kepada pemerintah setempat. Namun hingga kini perbaikan yang ditunggu tidak kunjung terwujud.
Tak hanya terganggu oleh rusaknya ruang kelas, sekolah ini juga kekurangan meja dan kursi. Akibatnya puluhan siswa kelas satu, dua, dan tiga terpaksa belajar sambil berdiri secara bergiliran. Kondisi ini jelas merupakan ironi ditengah janji pemerintah yang akan mengalokasikan 20 persen anggaran untuk pendidikan.(IAN/Agus Faisal Karim dan Taufik Muharam)
Murid SDN Bangkuyung Belajar di Luar Kelas
Liputan6.com, Pandeglang: Ratusan siswa Sekolah Dasar Negeri III Bangkuyung, Pandeglang, Banten, sejak sepuluh tahun terakhir terpaksa belajar dengan kondisi memprihatinkan. Siswa kelas empat, lima, dan enam, terpaksa belajar di luar kelas secara bergiliran karena seluruh ruang kelas yang ada rusak dan bocor. Bahkan beberapa bagian nyaris ambruk sehingga membahayakan siswa.
Menurut Jaenal Mutakin, salah seorang guru, Rabu (11/2), kerusakan bangunan sebetulnya telah berkali-kali dilaporkan pihak sekolah kepada pemerintah setempat. Namun hingga kini perbaikan yang ditunggu tidak kunjung terwujud.
Tak hanya terganggu oleh rusaknya ruang kelas, sekolah ini juga kekurangan meja dan kursi. Akibatnya puluhan siswa kelas satu, dua, dan tiga terpaksa belajar sambil berdiri secara bergiliran. Kondisi ini jelas merupakan ironi ditengah janji pemerintah yang akan mengalokasikan 20 persen anggaran untuk pendidikan.(IAN/Agus Faisal Karim dan Taufik Muharam)
Langganan:
Komentar (Atom)
